Hai Trump, Prancis Beri Kode Akan Terima Huawei!

Huawei | Foto: ShutterStock

Paris, Cyberthreat.id – Pemerintah Prancis dikabarkan akan segera mengesahkan aturan mengenai proyek pengembangan jaringan 5G di negara tersebut.

Dua sumber anonim Reuters yang mengetahui informasi tersebut mengatakan, pemerintah Prancis tampaknya memberi sinyal “lampu hijau” kepada operator telekomunikasi untuk memakai peralatan Huawei Technologies Co, perusahaan teknologi asal China.

Sumber tersebut menuturkan, Badan Keamanan Siber Prancis (ANSSI) saat ini tengah membahas peralatan apa saja yang dizinkan untuk dipakai oleh para operator telekomunikasi pada jaringan 5G.

“ANSSI telah memutuskan untuk menyetujui penggunaan peralatan Huawei, tetapi untuk bagian jaringan non-inti, karena [jaringan non-inti] ini menimbulkan risiko keamanan yang tidak signifikan,” ujar sumber tersebut seperti diberitakan Reuters, Jumat (13 Maret 2020).

“Mereka tidak ingin melarang Huawei, tapi prinsipnya ialah ‘keluarkan mereka dari jaringan seluler inti’,” begitu sumber itu menjelaskan.

Sejauh ini, ANSSI belum memberikan komentar atas informasi tersebut.


Berita Terkait:


Jika kelak keputusannya menerima Huawei untuk di luar jaringan inti, artinya Prancis sejalan dengan Inggris. Keduanya sama-sama menerima Huawei dan menempatkannya di luar jaringan inti. Inggris menempatkan di luar jaringan inti karena Huawei dinilai sebagai vendor yang berisiko tinggi.

Jaringan seluler inti memiliki risiko pengawasan yang lebih tinggi karena menggabungkan program perangkat lunak yang lebih canggih untuk memproses informasi sensitif, seperti data pribadi pelanggan.

Keputusan Prancis menerima Huawei diprediksi bisa membuat pemerintah AS berang kembali; sama halnya ketika mendengar Inggris membelot dari rayuannya. Sejak tahun lalu, seperti halnya ke Inggris, pemerintahan Presiden AS Donald Trump juga mendorong Prancis untuk menolak peralatan Huawei karena dianggap berisiko terhadap keamanan nasional.

Terakhir, Parlemen Inggris juga sedang panas karena sebagian anggota Partai Konservatif—partai pendukung Perdana Menteri Boris Johnson—juga menyerukan penolakan terkait Huawei. Mereka meminta Huawei segera dikeluarkan dari vendor proyek 5G selambat-lambatnya akhir 2022.

Huawei berkali-kali membantah tudingan AS dan sekutunya yang dinilai tak mendasar tersebut.


Berita Terkait:


Tidak ada pengecualian

Pada November 2019, Menteri Ekonomi Junior Prancis Agnes Pannier-Runacher mengatakan, pemerintah Prancis tidak mengecualikan vendor apa pun, termasuk Huawei dalam pengembangan 5G. Hanya, kata dia, pemerintah akan ketat memeriksa setiap perlatan yang berisiko terhadap keamanan.

“Ada tiga produsen peralatan aktif di Prancis. Huawei memiliki pangsa pasar 25 persen, ada juga Nokia dan Ericsson. Samsung belum aktif di Perancis, tetapi tertarik dengan 5G,” kata Pannier-Runacher.

“Pemerintah tidak akan mengecualikan siapa pun. Kami tidak mengikuti posisi Amerika Serikat. Kami akan melanjutkan berdasarkan kasus per kasus,” dia menambahkan.

Pada Mei 2019, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan serupa. "Perspektif kami bukan untuk memblokir Huawei atau perusahaan mana pun," kata Macron.

“Perancis dan Eropa pragmatis dan realistis. Kami percaya pada kerja sama dan multilateralisme. Pada saat yang sama, kami sangat berhati-hati tentang akses ke teknologi yang baik dan untuk menjaga keamanan nasional kami dan semua aturan keselamatan," ia menambahkan.


Berita Terkait:


Keputusan otoritas Perancis atas peralatan Huawei sangat penting bagi dua dari empat operator telekomunikasi negara itu, Bouygues Telecom dan SFR Altice Europe, karena sekitar setengah dari jaringan seluler di Prancis saat ini dipegang oleh Huawei.

Operator Orange yang dikontrol oleh negara, telah memilih rival Eropa Huawei, Nokia dan Ericsson, untuk pengembangan jaringan 5G-nya. Ini seperti yang inginkan oleh AS selama ini agar memiliki Nokia atau Ericsson.

Negara tetangga Jerman juga berjuang untuk mencapai keputusan terhadap Huawei kemungkinan pada tahun ini. Kanselir Angela Merkel memang cukup ketat terhadap vendor asing, tetapi telah berhenti menyerang langsung kepada Huawei.

ANSSI awalnya akan memberikan hasil pertama dari penyaringan peralatan 5G telekomunikasi sekitar sebulan lalu. Keputusan lembaga itu ditunda karena mereka meminta pertanyaan tambahan kepada operator seluler pada Desember lalu.

Belum lama ini, Huawei mengumumkan, akan membangun pabrik di Prancis terlepas dari keputusan pemerintah setempat apakah akan menggunakan peralatannya dalam jaringan 5G atau tidak.

Rencana itu sebagai salah satu cara untuk meredakan kekhawatiran di seluruh dunia tentang Huawei yang dipakai untuk alat spionase intelijen China.

"Pabrik itu akan dibangun di Prancis, apa pun keputusan pemerintah Prancis, karena itu adalah bagian dari strategi kami," kata Wakil Kepala Eksekutif Huawei Prancis Minggang Zhang.[]