Ini Alasan Perdana Menteri Inggris Tak Larang Huawei

PM Inggris Boris Jhonson | Foto: Sky News

London, Cyberthreat.id – Perdana Menteri Inggris Boris Jhonson mengatakan, meski pemerintahannya tidak melarang Huawei Technologies terkait dengan jaringan 5G, hubungan antara Inggris dengan Amerika Serikat akan tetap berjalan baik-baik saja.

Menurut Jhonson, keputusan pemerintahannya membuka peluang bagi vendor mana saja dalam pengembangan jaringan nirkabel 5G karena ingin memberikan akses terbaik bagi warganya.

“Saya pikir sangat penting bagi orang-orang di negara ini untuk memiliki akses ke teknologi terbaik yang tersedia,” kata dia kepada parlemen, Rabu (29 Januari 2020), seperti dikutip dari Reuters yang diakses Kamis (30 Januari) WIB.


Berita Terkait:


“Namun, kami juga tidak melakukan apa pun yang dapat merusak hubungan kami dengan Amerika Serikat, melakukan apa pun yang membahayakan infrastruktur kemanan nasional kami yang kritis atau melakukan apa pun yang merusak kerja sama kami yang sangat berharga dengan mitra Five Eyes,” ia menambahkan.

Selasa lalu, pemerintah Inggris menyatakan, membuka vendor mana saja untuk membangun jaringan 5G di Inggris. Hanya, vendor berisiko tinggi tidak boleh ambil bagian dalam proyek jaringan inti. Meski tidak disebut secara jelas, publik paham bahwa vendor berkategori risiko tinggi tersebut mengacu kepada Huawei.

Selama lebih dari setahun terakhir, AS mendorong para sekutunya di Eropa untuk menolak perangkat Huawei karena bisa mengancam keamana nasional. Sejak Mei 2019, AS telah melarang Huawei di AS dan dimasukkan dalam daftar hitam. AS menuding bahwa perangkat Huawei memiliki “pintu belakang” yang berkaitan dengan intelijen China. Namun, perusahaan berkali-kali membantah tudingan tersebut.


Berita Terkait:


Sehari setelah keputusan Inggris, giliran Uni Eropa juga mengumumkan pedoman keamanan pada pengembangan jaringan 5G. Dalam pedoman tersebut, Uni Eropa tak secara khusus melarang vendor tertentu dan artinya Huawei masih diperbolehkan masuk ke proyek 5G di negara-negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa mengatakan, kendali penuh terhadap perangkat apa yang dizinkan atau tidak dalam proyek tersebut bergantung pada masing-masing negara.[]