Soal Teknologi 5G, Prancis Terbuka untuk Huawei, Tapi...
Paris, Cyberthreat.id – Prancis tidak akan mengikuti saran sekutunya, Amerika Serikat, menyangkut Huawei Technologies, perusahaan telekomunikasi asal China yang selama setahun terakhir menjadi perdebatan antarnegara soal ancaman keamanan siber.
Prancis menyatakan tidak akan mengecualikan peralatan telekomunikasi Huawei untuk proyek jaringan 5G-nya. Hanya, pemerintah akan lebih ketat memeriksa semua peralatan untuk setiap potensi ancaman keamanan.
Sejak Kamis pekan lalu, Arcep, badan pengelola telekomunikasi Prancis, telah mulai menawarkan proyek 5G ke publik. Ini mengakhiri berbulan-bulan perdebatan sengit antara operator dan otoritas telekomunikasi di negara itu tentang bagaimana cara terbaik menyebarkan teknologi internet mobile ultra-cepat yang baru.
Berita Terkait:
- Respons Larangan FCC, Huawei: Tidak Ada Bukti Backdoor
- AS Larang Telco Penerima Dana USF Beli Alat Huawei dan ZTE
- Huawei Mulai Penelitian Teknologi 6G di Kanada
"Kami tidak menargetkan satu produsen peralatan, tidak ada pengecualian," Menteri Ekonomi Junior Prancis Agnes Pannier-Runacher mengatakan kepada televisi bisnis BFM, Senin (25 November 2019) seperti dikutip Reuters.
“Ada tiga produsen peralatan aktif di Prancis. Huawei memiliki pangsa pasar 25 persen, ada juga Nokia dan Ericsson. Samsung belum aktif di Perancis, tetapi tertarik dengan 5G,” kata Pannier-Runacher.
“Pemerintah tidak akan mengecualikan siapa pun. Kami tidak mengikuti posisi Amerika Serikat. Kami akan melanjutkan berdasarkan kasus per kasus,” kata dia.
Namun begitu, operator telekomunikasi harus meminta izin dari perdana menteri untuk proyek-proyek jaringan 5G mereka dan harus menerima izin berdasarkan pertimbangan keamanan nasional.
Pada Mei lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron, seperti dikutip dari Bloomberg, mengatakan, tidak akan melarang Huawei.
"Perspektif kami bukan untuk memblokir Huawei atau perusahaan mana pun," kata Macron.
“Perancis dan Eropa pragmatis dan realistis. Kami percaya pada kerja sama dan multilateralisme. Pada saat yang sama, kami sangat berhati-hati tentang akses ke teknologi yang baik dan untuk menjaga keamanan nasional kami dan semua aturan keselamatan," ia menambahkan.