Blockchain, AI, dan Kedaulatan Data Pengguna

Dengan menggunakan teknologi blockchain dapat mendorong inovasi sekaligus melindungi privasi serta kepemilikan data.

Aplikasi ‘Bagimu Negeri’ Dibuat demi Kedaulatan Data

Aplikasi itu tidak hanya berisi berita positif, edukatif, dan hiburan, juga terdapat live-chatting yang dapat dilakukan oleh pengguna dengan pembuat konten.

Kenalkan ‘Bagimu Negeri’, Aplikasi Hiburan Buatan Pemerintah

Aplikasi 'Bagimu Negeri' berawal dari Gerakan Bagimu Negeri yang diinisiasi sekitar tiga bulan lalu.

DCI Akan Tambah Kapasitas Data Center Menjadi 50 MW

Saat ini, DCI sudah memiliki kapasitas sebesar 22 MW, dengan jumlah kapasitas yang sudah dipakai (okupansi) oleh pelanggan sebesar 20 MW.

Veritas, Penyedia Layanan Data AS Bicara Soal PP 71/2019

Jika pun data berada di luar negeri, kami tetap terlibat dengan penyedia layanan yang ada di dalam negeri, kata Country Manager Veritas Indonesia dan Filipina.

Ini Potensi Pasar Data Center Indonesia

Estimasi nilai pasar data center di Indonesia, diperikaran akan mencapai US$ 90 Miliar pada 2021, dari US$ 70 Miliar pada 2019

Indonesia Belum Konsen Soal Data

Indonesia belum memiliki kesadaran yang tinggi terkait potensi dan manfaat dari data. Padahal Indonesia memiliki sekitar 260 juta penduduk.

Kominfo Diminta Batalkan PP 71 Tahun 2019

Khsusnya pasal 20, yang menyebutkan data privat boleh disimpan di luar negeri, tidak mencerminkan kedaulatan data milik warga negara Indonesia

Ardi Sutedja: Ke Mana Sih Arahnya PP 71/2019 Ini?

Sebagian kalangan pelaku industri digital protes karena tak sejalan dengan semangat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menginginkan kedaulatan data.

Soal PP 71, Alfons: Coba Tanya Hacker

PP lama dianggap bikin perusahaan ketakutan dengan teknologi Cloud yang merupakan salah satu prasyarat industri 4.0

Duh, Pemerintah Izinkan Data Indonesia di Luar Negeri

Kontroversi muncul ketika data milik masyarakat Indonesia diizinkan untuk berada di luar wilayah hukum NKRI yang berlawanan dengan instruksi Presiden Jokowi

Revisi PP PSTE Lemahkan Kontrol Indonesia Terhadap Data

Kekayaan data Indonesia bisa diketahui oleh negara lain karena PP PSTE mengizinkan asing menyimpan dan memproses data di luar NKRI

Tiga Implikasi Negatif Revisi PP PSTE

Ada tiga isu krusial terkait revisi PP 82/2012 yakni kedaulatan data, penegakan hukum sekaligus jalan masuk persamaan perlakuan dalam pajak

Pemerintahan Jokowi Tak Konsisten Soal Kedaulatan Data

Revisi PP 82/2012 bertentangan dengan sikap yang disampaikan Presiden Jokowi selama ini terkait kedaulatan data

Pendiri PANDI Tegaskan Dukungan RUU KKS Segera Disahkan

Siber bukanlah medium, ruang kosong atau ruang senyap sehingga Indonesia harus memiliki kedaulatan siber yang di back up regulasi

Alfons: Data Harus Dilindungi Negara, Aturannya Jangan Kuno

Untuk melindungi data diperlukan ruang siber yang kuat dan berdaulat

Ketua FTII: Kedaulatan Data Harga Mati

Kedaulatan data tidak akan bisa dicapai jika kekuatan dan ketahanan siber lemah dalam menghadapi serangan siber seperti kebocoran atau pencurian data

Standardisasi dan Validasi Teknologi