AS Larang Telco Penerima Dana USF Beli Alat Huawei dan ZTE
Cyberthreat.id – Amerika Serikat kembali dengan peraturan yang membingungkan soal Huawei Technologies, raksasa teknologi asal China tersebut.
Teranyar, Jumat (22 November 2019), Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) melarang seluruh perusahaan telekomunikasi AS yang mendapatkan bantuan dana Universal Service Fund (USF) membeli peranti dari Huawei dan ZTE.
Kebijakan tersebut cukup ironis. Padahal, pekan lalu, Departemen Pedagangan AS memutuskan untuk memperpanjang lisensi kepada Huawei agar bisa berbisnis dengan perusahaan-perusahaan teknologi AS selama 90 hari ke depan.
Perpanjangan tersebut tampakanya bakal menandai adanya perubahan hubungan AS-China-Huawei. Sayangnya, tidak.
Seperti diketahui, sejak 15 Mei lalu, Huawei dimasukkan oleh Departemen Perdagangan sebagai “daftar hitam” perusahaan.
"Perpanjangan lisensi umum sementara akan memungkinkan operator untuk terus melayani pelanggan di beberapa daerah paling terpencil di AS," kata Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross dalam sebuah pernyataan.
Sebab, kata dia, jika dareah-daerah tersebut tidak mendapatkan akses pelayanan akan mengalami keterputusan hubungan jaringan komunikasi.
Namun begitu, "Departemen akan terus memantau ekspor teknologi sensitif dan memastikan bahwa inovasi kami tidak dimanfaatkan oleh mereka yang akan mengancam keamanan nasional kami," kata Ross.
Berita Terkait:
- AS Perpanjang Lisensi Bisnis dengan Huawei Selama 90 Hari
- Huawei Kembangkan Teknologi Radar 5G untuk Mobil Otonom
- China Mulai Riset Pengembangan Jaringan 6G
Masih soal ancaman nasional
FCC mengatakan, larangan tersebut lantaran Huawei dan ZTE menimbulkan ancaman keamanan nasional. Cek laporan PDF FCC. Padahal, Huawei berkali-kali membantah bahwa perusahaannya berafiliasi dengan intelijen militer pemerintah China. Huawei juga menyebut tuduhan tersebut terlalu dibuat-buat.
FCC mengatakan akan memaksa perusahaan telekomunikasi yang menerima dana USF untuk menukar semua peralatan Huawei dan ZTE yang digunakan dalam jaringan mereka.
"Baik Huawei maupun ZTE memiliki hubungan dekat dengan pemerintah China dan aparat militer. Mereka tunduk pada hukum China yang mengharuskan mereka membantu spionase—ancaman yang diakui oleh agen federal lainnya dan pemerintah negara lain," tulis FCC seperti dikutip dari ZDNet, Jumat.
"[Dengan peralatan dari keduanya] jaringan rentan terhadap berbagai bentuk pengawasan dan serangan," FCC menambahkan.
"Ketika AS meningkatkan jaringannya ke generasi berikutnya dari teknologi nirkabel (5G), risiko [adanya malware] backdoor (pintu belakang rahasia) di jaringan komunikasi kita akan memungkinkan kekuatan asing yang bermusuhan untuk terlibat dalam spionase, menyuntikkan malware, atau mencuri data orang Amerika."
Berita Terkait:
- Huawei Mulai Penelitian Teknologi 6G di Kanada
- Penasihat AS Desak Kanada Tak Pakai Teknologi 5G Huawei
- Huawei Technologies Buka Laboratorium AI di Singapura
Oleh karenanya, menurut FFC, dana publik USF yang menyubsidi penyebaran dan layanan broadband AS melalui empat program terpisah, “tidak boleh membahayakan keamanan nasional melalui pembelian peralatan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko keamanan nasional," tutur FCC.
USF adalah dana subsidi bidang telekomunikasi yang dikelola FCC yang ditujukan untuk mendorong akses universal pada layanan telekomunikasi di AS. Dana tersebut dibentuk pada 1997 sesuai dengan UU Telekomunikasi 1996. FCC sendiri sebagai lembaga yang bertanggung jawab menegakkan peraturan komunikasi di seluruh 50 negara bagian.