Chairman Huawei Inggris Mundur di Tengah Polemik 5G

Cyberthreat.id – Di tengah polemik proyek 5G di Inggris, tiba-tiba Chairman Huawei Inggris, John Browne, mundur dari perusahaan.

Mundurnya Browne cukup menjadi perhatian lantaran saat ini pemerintah Inggris tengah menggodok kebijakan baru: apakah Huawei akan didepak dari proyek 5G atau tidak, sekaligus disuruh hengkang dari Inggris.

Selasa (14 Juli 2020) waktu setempat, kabarnya Inggris akan mengumumkan tentang kebijakan tentang Huawei tersebut.

Browne sebetulnya baru resmi mundur dari Dewan Direksi Huawei Inggris pada September 2020. Ini enam bulan lebih awal dari masa jabatannya yang akan berakhir, demikian tulis Reuters, diakses Selasa.

Juru bicara Huawei mengatakan, Lord Browne menjadi ketua dewan direksi Huawei Inggris sejak 2015. Banyak pengalaman vital yang dihasilkan perusahaan selama kepemimpinannya, terutama tata kelola Huawei di Inggris.

“Dia telah menjadi pusat komitmen kami di sini sejak 20 tahun yang lalu dan kami berterima kasih padanya atas kontribusi yang berharga,” kata juru bicara itu.

Berita Terkait:

• Disuruh Hengkang dari Inggris pada 2023, Huawei: Ini tak Masuk Akal!
• NATO Bahas Huawei, PM Inggris: Tak Perlu Musuhi Investasi
• Inggris Sebut Huawei Vendor Berisiko Tinggi
• Nasib Proyek 5G di Ujung Tanduk, Huawei Minta Bertemu PM Inggris

Huawei menjadi sorotan tak hanya di AS. Sejak membunyikan genderang “perang” terhadap Huawei pada Mei 2019, Presiden AS Donald Trump menyerukan kepada seluruh sekutunya, termasuk Inggris untuk menolak Huawei dari proyek 5G.

AS menuding raksasa telekomunikasi China itu memproduksi perangkat 5G-nya yang bisa membahayakan keamanan nasional. Perangkatnya dituding memiliki “pintu belakang” (backdoor) yang bisa diakses oleh intelijen pemerintah China. Huawei berkali-kali membantah tudingan tak berdasar itu.

Namun, pada akhir Januari lalu, Inggris mengejutkan AS dengan menerima Huawei dalam proyek 5G-nya. Huawei meski dilabeli sebagai “vendor berisiko” tetap diterima dengan kuota 35 persen dan di luar jaringan inti—menyangkut data sensitif.

AS tak senang dengan keputusan itu. Parlemen AS pun sempat mengkritik keputusan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Mereka pun menyurati Parlemen Inggris. Lobi parlemen itu pun sedikit berbuah. Sebagian barisan anggota parlemen—termasuk dari partainya Boris Johnson—sealiran dengan “kekhawatiran AS” dan menuntut agar kebijakan pemerintah dianulir. Parlemen Inggris mengultimatum agar Huawei segera hengkang dari Inggris paling lambat 2023.

Boris Johnson sempat “membela diri” mengapa Huawei tetap diterima. Namun, akhir-akhir ini ancaman AS tampaknya membuat dirinya menjadi semakin bimbang.

“Saya sangat ingin mendapatkan broadband ke setiap wilayah di negara ini,” kata Johnson sepert idikutip dari Reuters, Senin (6 Juli 2020).

Menurut dia, saat ini pemerintah harus berpikir hati-hati dengan peran Huawei dalam proyek 5G. Ia mengaku tak ingin negara justru “rentan terhadap vendor berisiko tinggi”. 

“Saya juga memutuskan bahwa Inggris tidak boleh, dengan cara apa pun, justru rentan dari vendor berisiko tinggi sehingga kami harus berpikir dengan hati-hati: bagaimana kami mengatasinya,” ia menambahkan.

“Kami harus dengan solusi teknologi yang tepat, tapi juga harus memastikan kami bisa memberikan broadband yang dibutuhkan Inggris.”

Desakan agar Huawei disuruh hengkang mendapat kritik dari British Telecom Group, perusahaan telekomunikasi terkemuka Inggris.

Kemarin, CEO British Telecom, Philip Jansen, meminta agar pemerintah Inggris tak terburu-buru untuk melarang Huawei dari proyek 5G.

Jika kebijakan itu dibuat, justru akan berakibat buruk bagi Inggris. “Jika Anda mencoba melarang Huawei sama sekali, idealnya kami ingin tujuh tahun, mungkin kami bisa melakukannya dalam lima tahun,” ujar Jansen kepada radio BBC, seperti dikutip Reuters.

Ditanya apa risiko operator telekomunikasi jika harus melakukannya kurang dari lima tahun? Jansen mengatakan, perusahaan harus mempersiapkan sejumlah hal.

“Kami perlu memastikan bahwa setiap perubahan arah tidak malah mengarah pada risiko dalam waktu jangka pendek,” ujar dia.

"Jika kami sampai pada situasi di mana hal-hal harus berjalan sangat cepat, maka Anda berada dalam situasi di mana layanan potensial untuk 24 juta pelanggan seluler BT Group dipertanyakan,(mungkin saja, red) padam," kata Jansen.[]