Pertama Kali Data ODP dan PDP Covid-19 Nasional Dibuka, Website Resmi Tak Berubah

Cyberthreat.id - Untuk pertama kalinya setelah lebih dari sebulan kasus pertama Covid-19 diumumkan,  Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuka data jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP).

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan jumlah ODP secara nasional mencapai 139.137 orang. Sementara PDP secara nasional berjumlah  10.482 orang.

ODP adalah mereka yang belum menunjukan gejala sakit, namun telah memiliki riwayat kontak dengan orang yang diduga positif Covid-19. Sedangkan PDP adalah mereka yang telah memiliki riwayat gejala mirip orang yang terpapar virus corona namun belum terbukti lewat uji laboratorium.

Hingga saat ini, sebanyak 33.678 spesimen sudah diperiksa dan ada 31.628 orang diperiksa terkait COVID-19. Hasilnya, sebanyak 4.839 kasus positif COVID-19 dan negatif sebanyak 26.789.

Menurut Yuri, 4.839  kasus positif merupakan bagian dari 10.482 orang yang sebelumnya berstatus PDP.  Saat ini, pengujian antigen berbasis real time PCR itu dilakukan di 32 laboratorium di seluruh Indonesia.

Sedangkan total kasus sembuh per Selasa ini mencapai 426 orang dan meninggal dunia sebanyak 459 orang.

Dibukanya data orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan secara nasional ini menyusul permintaan Presiden Joko Widodo agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuat data terpadu yang terbuka dan dapat diakses setiap orang yang membutuhkan informasi tersebut.

Data Peta Sebaran di Situs Resmi Covid19.go..id Belum Berubah
Diumumkannya data ODP dan PDP secara nasional ini belum diikuti dengan perbaikan informasi yang ditampilkan di dashboard online pada website resmi covid19.go.id.

Diakses pada Selasa malam (14 April 2020), dashboard yang dikelola Gugus Tugas Covid-19  itu masih menampilkan data seperti sebelumnya berupa jumlah data agregat nasional jumlah  kasus positif, jumlah yang sembuh, meninggal dan kasus positif yang dirawat di rumah sakit. Seringkali, data itu berbeda dengan yang ditampilkan di situs web pemerintah daerah.

Berita terkait:

• 10 Provinsi Ini Beda Data dengan Pusat Soal Korban Corona
• Kasus Covid-19 di Sumut Melonjak, Pusat dan Daerah Beda Data
• Covid19.go.id 10 April: 3.512 Terinfeksi, Jakarta Beda Data

Selain seringkali datanya tidak sinkron antara pusat dan daerah, keterbukaan informasi yang disajikan juga berbeda-beda. Ada provinsi yang membuka data sebaran hingga level kelurahan, namun ada pula yang hanya sampai level kabupaten.  

Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, banyak informasi yang tidak tersedia di situs covid19.go.id.

Tidak hanya membagikan statistik berupa angka-angka, Pemerintah Malaysia juga membagikan informasi cluster penularan agar masyarakatnya bisa waspada jika ditemukan cluster penularan baru.

Pada 8 April 2020, misalnya, akun Twitter resmi Kementerian Kesehatan Malaysia @KKMPutrajaya merilis informasi 5 cluster penularan terbesar di negara itu. (Baca: Sebaran Corona, Ini yang Orang Indonesia dan Malaysia Tahu).

Informasi tentang cluster penularan tidak tersedia di situs resmi pemerintah Indonesia yang beralamat di covid19.go.id.

Beberapa waktu lalu, pada 22 Maret 2020, situs http://covid-monitoring.kemkes.go.id milik Kementerian Kesehatan pernah merilis pemetaan jejak penularan antara satu pasien dengan pasien lain. Namun, peta itu tak berumur panjang. Hanya dua hari, peta itu lenyap setelah muncul tuduhan kode pemogramannya hasil copy paste. (Baca: Dikritik ‘Copy Paste’, Situs Covid-19 Kemkes Berganti Wajah).

Setelah itu, praktis masyarakat buta tentang cluster jejak penularan.

Di level provinsi, baru DKI Jakarta yang membuat peta kronologis penularan di situs corona.jakarta.go.id. Itu pun yang dimunculkan baru 26 kasus. Padahal, pasien yang positif covid-19 di Jakarta telah melampaui angka  2.000 orang. (Lihat: Anies Mau Transparansi, tapi Publikasi Jejak Lokasi Berhenti).

Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengungkapkan, pihaknya kesulitan mendapatkan data dari Kementerian Kesehatan.

"Betul, masih banyak yang tertutup," kata Agus Wibowo dalam diskusi online yang diunggah akun Youtube Energy Academy Indonesia, Minggu (5 April 2020)

Menurut Agus, suplai data dari Kemenkes ke BNPB yang memimpin Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sangat terbatas sehingga belum bisa menghasilkan data yang lengkap dan terbuka.

"Itu memang salah satu kendala saat ini," kata Agus.

"Saya juga baru tahu kalau Kementrian kesehatan itu tiap hari melaporkan data ke WHO itu nomor, jenis kelamin, umurnya, sama statusnya seperti apa. Baru tahu juga kalau ada data seperti itu," kata Agus. (Lihat: BNPB Sebut Kemenkes Tertutup Soal Data Corona Indonesia).

Karena itu, kata Agus, pihaknya saat ini masih merintis aplikasi Lawan Covid-19. Nantinya, data akan dipasok dari BNPB, BPBD, TNI, dan Polri untuk dihubungkan ke aplikasi tersebut.[]