Negara Ini Penjarakan 3 Eks Pejabat karena Beli Spyware Pegasus Rp 58 Miliar dari NSO Israel

Yuswardi A. Suud
 Jumat, 03 Juli 2020 - 22:55 WIB   3835

Ilustrasi

Cyberthreat.id - Saat NSO Grup Israel sedang menghadapi gugatan di pengadilan California lantaran dituduh menjual alat peretas WhatsApp bernama Pegasus kepada sejumlah negara (termasuk Indonesia), pengadilan di Ghana menyeret tiga mantan pejabatnya ke penjara karena membeli perangkat mata-mata Pegasus dari NSO.

Dilansir dari The Times of Irael, tiga mantan pejabat Ghana yang dijebloskan ke penjara itu adalah mantan koordinator keamanan nasional Salifu Osman, mantan direktur jeneral otoritas telekomunikasi William Tetteh Tevie, dan mantan ketua dewan otoritas telekomunikasi Eugene Baffoe-Bonnie. Salifu dan Tevie dihukum 5 tahun penjara. Sedangkan Eugene dipenjara 6 tahun karena  menerima komisi fee dari pembelian perangkat Pegasus. Vonis dijatuhkan pada pertengahan Mei lalu.

Pengadilan tinggi di Accra mengatakan para pejabat telah menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara karena pembelian Pegasus senilai $ 4 juta (setara Rp58,1 miliar) dari NSO Group.

Jaksa Agung Ghana juga diminta menyita aset bernilai sekitar $ 3 juta dari mereka yang dihukum.

Dua terdakwa lain dalam kasus ini, termasuk perwakilan lokal NSO George Derick Oppong, dibebaskan oleh pengadilan.

Spyware andalan NSO Group, Pegasus, memungkinkan agen mata-mata mengendalikan telepon secara diam-diam, termasuk mengendalikan kamera dan mikrofonnya dari server jarak jauh dan menyedot data pribadi dan geolokasi.

NSO Group sebelumnya mengklaim bahwa mereka hanya melisensikan perangkat lunaknya kepada pemerintah untuk "memerangi kejahatan dan teror," tetapi para aktivis berpendapat bahwa teknologi tersebut telah digunakan untuk pelanggaran hak asasi manusia.

"Mengingat penggunaan teknologi NSO Group yang didokumentasikan terhadap jurnalis, setiap niat untuk memperoleh spyware Pegasus atau sistem pengawasan serupa menjadi perhatian," kata Angela Quintal, koordinator Afrika untuk Komite Perlindungan Jurnalis.[]

Berita terkait:

 

Tags