Musim Retas Akun Aktivis, Anggota DPR Sebut Indonesia Punya Spyware Pegasus Buatan NSO Israel

Yuswardi A. Suud
 Selasa, 30 Juni 2020 - 23:30 WIB   3262

Alat peretas ponsel milik NSO Group | Foto: Becky Peterson/Business Insider

Cyberthreat.id - Sejumlah aktivis yang kritis terhadap pemerintah belakangan ini menjadi target peretasan. Polanya seragam. Akun platform digital milik mereka diambil alih, lalu digunakan untuk menyebarkan pesan berisi ajakan berbuat kriminal seperti yang dialami aktivis Ravio Patra dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) penyelenggara diskusi 'pemakzulan presiden' beberapa waktu lalu.

Pengambilalihan akun digital para aktivis yang kritis terhadap pemerintah itu disinyalir menggunakan teknologi canggih. Salah satunya adalah spyware mata-mata buatan NSO Grup asal Israel yang disebut Pegasus.  

Perangkat pengintai atau spyware Pegasus dapat "menentukan lokasi ponsel, menguping pembicaraan, merekam percakapan di sekitar, memotret orang-orang di sekitar ponsel, membaca dan menulis pesan teks dan email, mengunduh aplikasi dan meretas aplikasi yang sudah ada di telepon, dan mengakses foto, klip, pengingat kalender dan daftar kontak."

NSO sendiri saat ini sedang digugat oleh WhatsApp lantaran dituduh memfasilitasi pemerintah sejumlah negara untuk meretas 1.400 akun WhatsApp. Mereka yang menjadi target peretasan diantaranya diplomat, aktivis, jurnalis, dan pejabat senior pemerintah.

Dalam dokumen gugatannya, WhatsApp menyebut Indonesia sebagai salah satu pengguna Pegasus.

"Antara Januari 2018 dan Mei 2019, Tergugat telah membuat akun WhatsApp yang digunakan untuk mengirim malware (malicious code) ke perangkat target pada April dan Mei 2019. Akun dibuat menggunakan nomor telepon yang terdaftar di negara berbeda termasuk Siprus, Israel, Brazil, Indonesia, Swedia dan Belanda," tulis Facebook dalam dokumen gugatan yang dapat diakses di tautan ini.

Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Efendi Muara Sakti Simbolon dan politikus Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan membenarkan ada lembaga negara yang menggunakan  Pegasus.

"Barang itu sudah lama digunakan," kata Effendi seperti diwartakan Tempo.co, Senin (29 Juni 2020).

Effendi menolak menyebut nama lembaga negara yang menggunakan peralatan itu. Namun, kata dia, peralatan itu tadinya digunakan untuk memata-matai kelompok teroris. Salah satunya untuk Operasi Tinombala di Sulawesi Tengah yang berlangsung sejak 2016. Dia juga mengungkapkan Pegasus dipakai untuk mengejar kelompok bersenjata di Papua.

Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Indonesia disebut menggunakan spyware Pegasus. Situs berita Israel Haaretz pada 2018 menurunkan laporan yang menyebut Indonesia menggunakan Pegasus untuk memata-matai kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dan kelompok agama minoritas.

Dalam laporan itu, Haaretz mewawancarai instruktur yang bekerja di Verint, mitra NSO Grup. Instruktur bernama Netanel itu mengaku terlibat saat instalasi Pegasus di Indonesia dan Azerbaijan.

Netanel yang disebut Haaretz bekerja dengan orang Indonesia untuk mengaktifkan sistem Pegasus mengisahkan,"Segera setelah saya tiba di negara itu, klien memberi tahu saya bahwa bantuan saya diperlukan terkait penyelidikan yang macet."

Ketika kasus itu mencuat dan menjadi sorotan media massa, dalam sebuah wawancara dengan BBC, Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) tidak menampik bahwa lembaganya kerap membeli perangkat pengintai untuk kepentingan perlindungan negara, namun dia menyangkal alat itu dipakai untuk mengawasi LGBT.

"Intelligent devices itukan hal yang biasa dilakukan dan dibeli di Indonesia dari berbagai negara karena memang kebutuhan untuk melakukan upaya-upaya pengamanan di Indonesia harus ditopang oleh teknologi terkini dan selalu dilakukan update," ungkap Hari Purwanto.

"Akan tetapi tidak semata-mata ditujukan ke arah sesuatu misalnya LGBT tapi ini kepada kepentingan perlindungan negara atau kepentingan publik yang lebih luas karena ini perintah dari UUD '45 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," imbuhnya.

Kepada Tempo, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga khawatir dengan digunakannya alat sadap canggih milik negara ini. Tak ada transparansi mengenai alat-alat sadap yang dimiliki lembaga pemerintah, dia khawatir alat itu disalahgunakan. Apalagi tak ada pengawasan ketat terhadap aktivitas penyadapan.[]

Berita terkait:

 

 

 

 

Tags