Inggris Tunda Lagi Aturan Pembatasan Situs Porno
Ilustrasi | Foto: freepik.com
London, Cyberthreat.id – Pemerintah Inggris menunda lagi pembatasan akses situs porno dengan skema verifikasi usia. Skema tersebut dirancang untuk mencegah anak-anak dan remaja di Inggris mengakses situs-situs web porno.
Seperti diberitakan Sky News, yang diakses Jumat (21 Juni 2019) Pemerintah Inggris menunda kebijakan tersebut selama enam bulan karena perselisihan birokrasi dengan Uni Eropa.
Awalnya, aturan tersebut akan diterapkan oleh Pemerintah Inggris pada 15 Juli setelah ditunda April 2018.
Berita Terkait:
Aturan pemblokiran tersebut diperkenalkan sejak 2017 sebagai bagian dari Undang-Undang Ekonomi Digital. Dalam kebijakan baru, situs-situs web porno dipaksa untuk memasang alat verifikasi usia agar pengguna dipastikan berusia 18 tahun ke atas.
Penundaan tersebut setelah Departemen Digital, Budaya, Media, dan Olahraga gagal memberitahu kepada Komisi Eropa tentang pedoman yang disusun untuk Dewan Klasifikasi Film Inggris (BBFC), badan yang ditunjuk untuk mengatur pemblokiran porno.
Skema sertifikat verifikasi usia dikenalkan BBFC sejak April lalu. Situs web yang diberi sertifikat akan menunjukkan simbol AV hijau. Pekan lalu, Open Rights Group (ORG), organisasi yang menyuarakan hak-hak privasi digital berpusat di London, mengkritik skema tersebut karena identitas pengguna berpotensi dikaitkan dengan pornografi yang mereka tonton dan akan rentan terhadap pengawasan atau pelanggaran data.
Jim Killock, Direktur Eksekutif ORG, kepada Business Insider, mencibir penundaan aturan untuk ketiga kalinya tersebut. Namun, ia berharap dengan penundaan tersebut pemerintah mengoreksi permasalahan yang ada.
Menurut dia, pemerintah perlu menggunaan waktu penundaan ini untuk memperkenalkan undang-undang yang akan memastikan privasi dan keamanan pengguna online terlindungi.
“Penyedia verifikasi usia juga telah memperingatkan bahwa mereka sendiri juga tidak siap. Standar BBFC untuk melindungi data telah terbukti tidak efektif,” ujar Killock.
Jeremy Wright, Sekretaris Negara untuk Digital, Budaya, Media, dan Olahraga Inggris, meminta maaf atas penundaan tersebut. Meski begitu, penundaan tersebut bukan berarti menandakan adanya perubahan kebijakan.
“Verifikasi usia untuk pornografi online perlu dilakukan […] demi kepentingan anak-anak kita, itu harus,” ujar Jeremy.
