AS Larang Pegawainya Instal TikTok di Perangkat Pemerintah

TikTok | Foto: Unsplash

Cyberthreat.id – Para pegawai negeri Amerika Serikat akan dilarang menginstal dan menggunakanTikTok, media sosial berbagi video pendek, di perangkat yang dibeli pemerintah.

Perangkat yang dimaksud tersebut bagian dari pengadaan pemerintah dalam anggaran pertahanan senilai US$ 741 miliar.

Kebijakan tersebut merujuk pada undang-undang yang baru disahkan di tingkat Komite Senat AS untuk Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan, Rabu (22 Juli 2020).

Undang-undang bertajuk “No TikTok on Government Devices Act” itu disahkan dengan suara bulat oleh Komite Senat. Alasan anggota Komite Senat soal pelarangan itu karena kekhawatiran keamanan data pribadi, demikian tulis Reuters, diakses Kamis (23 Juli).

Popularitas TikTok yang luas di kalangan remaja AS membuat pemerintah menyorotinya karena khawatir informasi pribadi pengguna “dapat jatuh ke tangan pejabat pemerintah di Beijing, China.”


Berita Terkait:


Kekhawatiran AS itu memang masuk akal. Sebab, sesuai hukum China yang disahkan pada 2017, setiap perusahaan memiliki “kewajiban untuk mendukung dan bekerja sama dalam pekerjaan intelijen nasional negara”.

Tahun lalu, aplikasi milik ByteDance Ltd itu—berkantor pusat di Beijing—dipakai sekitar 60 persen dari 26,5 juta pengguna aktif bulanan AS dengan rentang usia antara 16 hingga 24 tahun.

Awal pekan ini, Dewan Perwakilan Rakyat AS telah meloloskan draf UU tersebut. Anggota parlemen memberikan suara 336-71 untuk draf UU.

Dengan berlalunya di DPR dan disetujui oleh Komite Senat, larangan pemakain TikTok bisa segera menjadi hukum di AS.

Sebelumnya, wacana larangan TikTok telah diembuskan oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo setelah India memblokir puluhan aplikasi China, termasuk TikTok.


Baca:


Juru bicara TikTok, Jamie Favazza, mengatakan tim perusahaan di AS saat ini tidak memiliki prioritas lebih tinggi selain mempromosikan pengalaman aplikasi aman yang melindungi privasi pengguna.

"Jutaan keluarga Amerika menggunakan TikTok untuk hiburan dan ekspresi kreatif, yang kami tahu bukan untuk perangkat pemerintah federal," kata Jamie.[]