NEWS : Prancis Siap Biayai Proyek Pusat Data Nasional RI

Prancis Siap Biayai Proyek Pusat Data Nasional RI

Prancis Siap Biayai Proyek Pusat Data Nasional RI
Menkominfo Johnny G Plate dan Dubes Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard di Jakarta, Jumat (17 Juli 2020). | Foto: Arsip Kementerian Kominfo
Faisal Hafis Jumat, 17 Juli 2020 - 19:58 WIB

Cyberthreat.id – Pemerintah Prancis tertarik dalam proyek Pusat Data Nasional (PDN) yang dicanangkan pemerintah Indonesia.

Keseriusan Prancis dalam proyek tersebut dinyatakan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard saat bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate di Jakarta, Jumat (17 Juli 2020).

“Pak Duta Besar datang menyampaikan kembali keseriusan Pemerintah Prancis untuk mengambil bagian dalam tiga proyek di bidang TIK di Indonesia," tutur Johnny dalam keterangan persnya.

Tak hanya proyek PDN, Prancis juga meminati proyek Improvement on Television Trasmitting Station (ITTS) dan Satelit Satria.

Menurut Johnny, Prancis telah memiliki pembiayaan dan teknologi yang memadai terkait proyek PDN.

"Jadi, kami meminta kesiapan dan kesediaan Prancis untuk mempercepat proyek pembangunan data center pemerintah di Indonesia. Ini dibiayai oleh pemerintah Prancis," ujar Johnny.

Untuk mempercepat proyek itu, Menkominfo mengatakan, kementeriannya juga telah berdiskusi dengan Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Saat ini, kata dia, pemerintah dalam proses untuk menyelesaikan lokasi di mana data center akan dibangun. “Yang pasti lokasi data center sendiri berada di wilayah Jabodetabek," kata Johnny.

Penyiaran

Terkait sektor penyiaran, Menkominfo mengatakan, Prancis akan mengambil bagian dalam proyek digitalisasi TVRI. Prancis diniali telah memiliki pembiayaan kompetitif, berpengalaman dengan TVRI, dan memiliki teknologi modern.

"Pemerintah Indonesia sedang mempercepat digitalisasi sektor penyiaran, khususnya televisi atau sering (disebut) dengan ASO (Analog Switch Off). Ada tiga negara yang menyampaikan proposal, yakni Prancis, Jepang dan Amerika," jelas Menkominfo.

Untuk proyek digitalisasi tersebut, kata dia, butuh dukungan landasan hukum. Oleh karenanya, pemerintah tengah mempercepat legislasi RUU RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) sektor telekomunikasi dan penyiaran.

"Untuk TVRI prosesnya memang untuk peningkatan kemampuan TVRI sejalan dengan Analog Switch Off. Kan Analog Switch Off dalam proses sekarang, ada kaitannya dengan Omnibus Law dan ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat," tutur dia.

Sementara, proyek Satelit Satria dibangun, kata Johnny, guna mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikas, yaitu proyek last-mile.

Pemerintah Indoesia menargetkan Satria-1 dapat diorbitkan paling lambat pada kuartal/Q II 2023. Pemerintah Prancis diharapkan dapat membantu pencapaian target tersebut.

"Untuk kerja sama ini, komitmen pemerintah Indonesia meminta untuk memastikan penyelesaian pembiayaan Satelit Satria. Saat ini, kontrak sudah ditandatangani jauh sebelumnya, tapi financial closing-nya sedikit mengalami kendala karena pandemi Covid-19. Tapi, Bapak Duta Besar tadi menyampaikan sudah di tahap akhir."

"Kalau [proyek] satelit itu kerja sama KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Jadi, bukan pemerintah yang pinjam duitnya. Tapi, pemerintah Indonesia akan menggunakan kapasitas satelitnya. Kami di Kominfo menyambut baik ini dan akan menindaklanjuti itu segera," tutur Johnny.[]

Redaktur: Andi Nugroho

-------------------------------

Ikuti Talkshow #CyberCorner Ekosistem Ruang Siber Indonesia, Seperti Apa? yang akan digelar pada 5 Desember 2020 pada pukul 10.00 - 12.00. Anda bisa mendaftarkan diri di : https://b1.jumpa.id/1735053/register

-------------------------------


Standardisasi dan Validasi Teknologi