Soal Hubungan Najwa dengan Sekolah.mu, Ini Penjelasan Najeela Shihab

Cyberthreat.id - Sejumlah anggota DPR RI mempertanyakan hubungan presenter Najwa Shihab dengan platform pendidikan online Sekolah.mu yang  merupakan salah satu mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja. Najwa sendiri belum memberi klarifikasi terkait hal ini.

Penjelasan datang dari Najeela Shihab, kakak kandung Najwa yang mengepalai Sekolah.mu. Menurut Najeela, adiknya tidak punya hubungan apa pun dengan perusahaan rintisannya itu.

"Narasi dan atau Najwa sebagai co-founder Narasi juga tidak ada ada kaitannya  dengan Sekolah.mu, baik dari segi kepemilikan saham maupun pengelolaan. Satu-satunya hubungannya adalah saya sebagai salah satu pemegang saham dan CEO Sekolah.mu merupakan kakak Najwa," kata Najeela seperti dilaporkan Tempo.co, Rabu, 6 Mei 2020.

Najeela mengatakan Najwa Shihab dan Narasi TV tak terlibat dalam program Kartu Prakerja melalui platform aplikasi belajar tersebut. Ia menjelaskan dalam program Kartu Prakerja, Sekolah.mu memiliki sejumlah mitra yang menjadi penyedia konten pelatihan tapi Narasi atau Najwa Shihab tidak termasuk di dalamnya.

"Narasi enggak ikutan karena rancangan pelatihan Narasi enggak sesuai dengan yang dibutuhkan (program) Prakerja," tuturnya.

Menurut Najeela, Sekolah.mu dan Narasi memang memiliki kerja sama, namun hal itu di luar konten untuk program Kartu Prakerja. Itu sebabnya, ada logo Narasi di web resmi Sekolah.mu. "Itu pun (programnya) masih berlabel “coming soon”, karena memang belum terealisasi akibat pandemi ini," ucap Najeela.

Najeela berujar kemunculan Narasi itu khusus dalam rangka program karier.mu, salah satu kegiatan utama Sekolah.mu. Program ini mempertemukan antara murid, mahasiswa, dan profesional dengan dunia kerja.

Selain dengan Narasi, program karier.mu berkolaborasi dengan berbagai profesi dan dunia usaha lainnya. "Program karier.mu ini berbeda dengan program kartu prakerja," katanya.

Sebelumnya, penelusuran Cyberthreat.id menemukan ada dua content dari NarasiTV yang sempat dipromosikan di Sekolah.mu. Dua konten itu adalah 'Content Creator Tulisan' dan 'Materi Reportase Dasar'. Konten ini ditempatkan di katagori "Bahasa, Digital&Teknologi, Media & Komunikasi, Prakerja."  

Namun, belakangan kedua konten yang bertuliskan "coming soon" itu dihapus. Artinya, belum ada video yang terjual.

Dalam cache Google terekam konten itu terakhir terlihat pada 2 Mei 2020, bertepatan dengan hari ketika anggota DPR RI Andre Rosiade mempertanyakan keterlibatan Najwa Shibab dalam program Kartu Prakerja.

Saat itu, Andre mempertanyakan hubungan Sekolah.mu dengan Najwa Shihab.

"Saran saya sebagai sahabat, @NajwaShihab juga bisa langsung membantu rakyat. Apalagi ada informasi diduga start up SEKOLAHMU yang berada di bawah PT. Sekolah Integrasi Digital mendapatkan penunjukan proyek Kartu Prakerja. Dimana diduga SEKOLAHMU punya hubungan dengan @NajwaShihab," kata Andre di akun Twitter-nya yang memiliki 118 ribu pengikut pada 2 Mei lalu.

Andre sendiri melontarkan pertanyaaan itu setelah Najwa mengkritik kinerja anggota DPR RI yang dinilai mengutamakan membahas sejumlah RUU kontroversial ketimbang membantu penanganan Covid-19.

Anggota DPR RI dari PDIP Arteria Dahlan juga tak kalah berang. Dia meminta Najwa meminta maaf kepada DPR RI secara institusional atas kritik yang menurut Arteria cenderung tidak benar dan provokatif.

Menurut Arteria, kritik yang disampaikan Najwa sudah dikonstruksi dan disengaja untuk memfitnah dan menista pribadi maupun anggota DPR RI.

"Saya ingatkan bahwa kesabaran orang ada batasnya, jangan sampai merasa diri berparas cinderella berhati malaikat seperti tidak punya aib dan dosa." kata Arteria dalam keterangan tertulis, Senin (4 Mei 2020) seperti dikutip dari Kompas.com.  

"Sadarlah sebelum terlambat. Perbaiki diri. Apa perlu kita umbar ke publik aib dan dosa serta moralmu? Apa perlu jalur hukum yang akan menjadi penentu hidupmu?" tambah Arteria.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani juga ikut bersuara. Menurutnya, RUU yang disampaikan Najwa adalah inisiatif pemerintah, sehingga DPR harus meresponnya sesuai aturan perundang-undangan.

"Kenapa yang dikritisi DPR-nya? Ini menandakan Najwa yang sarjana hukum tapi tidak mengerti kewajiban DPR baik menurut konstitusi maupun UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kata Arsul. []