MUI dan Kominfo belum Ada Kesepakatan Soal Gim PUBG
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, jika gim dianggap mengandung kekerasan perlu ada penjelasan sejauh mana sebuah aksi dikategorikan sebagai kekerasan.Sumber: S3studio | Getty Images
Jakarta, Cyberthreat.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika belum menentukan apakah gim PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya akan dilarang serta dikategorikan sebagai gim yang mengandung kekerasan.
“Hasilnya masih awal, belum ada sikap,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, usai berdiskusi bersama MUI, ahli psikologi dan Asosiasi e-Sports, di Jakarta, Selasa (26/3/2019) seperti dikutip dari Antaranews.com.
Menurut Semuel, pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas mengenai gim PUBG, tapi gim daring (online) secara keseluruhan.
Jika gim dianggap mengandung kekerasan, menurut dia, perlu ada penjelasan sejauh mana sebuah aksi dikategorikan sebagai kekerasan.
Pertemuan juga belum membahas secara terperinci batasan-batasan mengenai gim yang mengandung kekerasan, tapi mereka mulai mengidentifikasi permainan seperti apa yang perlu diperhatikan.
Secara umum, pertemuan kali ini bertujuan untuk menata gim yang ada di Indonesia. Semuel menyatakan akan ada pertemuan yang lebih komprehensif mengenai game di waktu mendatang, tidak menutup kemungkinan kementerian akan bertemu dengan lembaga lain untuk mengkaji isu ini, termasuk dengan pengembang gim
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am, menyatakan para pemangku kepentingan yang hadir dalam pertemuan malam ini sepakat untuk mengoptimalkan sisi positif dari gim daring dan mengurangi dampak negatif.
“Ada gim yang memberikan dampak negatif bagi penggunanya, yang ini kami sepakat untuk memberikan pembatasan dan larangan,” kata dia.
Larangan tersebut akan berlaku bagi gim yang mengandung konten pornografi, perjudian, perilaku seks menyimpang dan hal-hal lain yang dilarang oleh agama maupun undang-undang.
“Akan menjadi referensi penting bagi pembahasan internal di Komisi Fatwa,” kata dia.
Wacana fatwa haram MUI untuk gim PUBG mencuat setelah kasus penembakan di dua masjid di Christchurch, yang menewaskan puluhan orang, termasuk di antara para korban adalah warga negara Indonesia. Pelaku penembakan disebut terinspirasi dari suatu jenis gim tersebut.
PUBG merupakan salah satu gim daring yang populer di Indonesia, bahkan dilombakan dalam kompetisi e-Sports. Gim itu juga semakin populer setelah beredar versi untuk dimainkan di telepon seluler pada tahun lalu.
