Usulan Facebook kepada Regulator Terkait Konten Daring

Jakarta, Cyberthreat.id - Dalam dekade terakhir ini, internet telah meningkatkan perekonomian, menyatukan keluarga, menggalang dana untuk badan amal, dan membantu mewujudkan perubahan politik. Namun, melalui internet, banyak pula orang-orang yang membagikan konten berbahaya seperti ujaran kebencian dan propaganda teroris.

Oleh karena itu, Facebook, raksasa jejaring sosial global memberi masukan kepada stakeholder terkait untuk membuat semacam panduan atau regulasi yang tepat, sehingga konten-konten yang tersedia di berbagai plaftorm dapat bermanfaat bagi para pengguna jejaring sosial.

Vice President Contenct Policy Facebook Monika Bickert mengatakan, pihaknya menerbitkan laporan resmi yang memuat beberapa pertanyaan sebagai perhatian untuk pembuatan regulasi konten. Terdapat empat pertanyaan yang merupakan inti dari perdebatan mengenai regulasi konten daring (dalam jaringan).

Pertama, bagaimana cara agar regulasi konten dapat mencapai tujuan maksimal dalam mengurangi ujaran kebencian sekaligus mempertahankan kebebasan berekspresi?

Terkait hal ini, Bickert menyarankan, supaya pemerintah  mewajibkan sistem seperti saluran yang ramah bagi orang-orang untuk melaporkan sebuah konten atau gambaran umum tentang kebijakan atau keputusan penegakan peraturan.

“Selain itu mewajibkan prosedur seperti laporan publik berkala tentang data penegakan peraturan, regulasi ini dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan pemerintah dan individu untuk menilai kinerja perusahaan media sosial secara akurat,” kata Bickert dalam keterangan pers, Selasa, (18 Februari 2020).

Kedua, penyempurnaan apa yang dapat diberikan regulasi ini bagi akuntabilitas platform internet?

Pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan untuk mewajibkan hal-hal tertentu bagi perusahaan, seperti penerbitan standar konten, konsultasi dengan pemangku kepentingan ketika membuat perubahan signifikan terhadap standar, atau pembuatan saluran yang dapat dimanfaatkan orang-orang untuk mengajukan banding atas keputusan perusahaan untuk menghapus atau tidak menghapus sebuah konten.

Ketiga, apakah regulasi ini harus mewajibkan perusahaan internet memenuhi target kinerja tertentu?
Perusahaan dapat diberi insentif jika memenuhi sebuah target yang telah ditetapkan, seperti menjaga agar persentase konten yang melanggar tetap di bawah ambang batas tertentu.

Keempat, apakah regulasi ini menentukan “konten berbahaya” seperti apa yang semestinya dilarang di internet?

Hukum yang membatasi kebebasan berbicara pada umumnya diterapkan oleh pejabat penegak hukum dan pengadilan. Moderasi konten internet pada dasarnya sangat berbeda.

“Pemerintah seharusnya membuat peraturan yang mengakomodasi kompleksitas ini, yaitu peraturan yang mengakui preferensi pengguna dan variasi di antara layanan internet, dapat diterapkan pada skala tertentu, dan memungkinkan adanya fleksibilitas lintas bahasa, tren, dan konteks,” ujar Bickert.

Panduan untuk Regulasi di Masa Depan

Di sisi lain, Bicker menuturkan, pengembangan solusi berupa regulasi seharusnya tidak hanya melibatkan para anggota dewan di parlemen, perusahaan swasta, dan masyarakat sipil, tetapi juga orang-orang yang menggunakan platform daring.

Berikut prinsip-prinsip yang didasari oleh pelajaran yang  didapatkan Facebook dari upaya pemberantasan konten berbahaya dan hasil diskusi dengan pihak lain.

Pertama, insentif. Menjamin akuntabilitas sistem dan prosedur moderasi konten perusahaan adalah cara terbaik untuk menciptakan insentif bagi perusahaan yang secara bertanggungjawab berhasil menciptakan keseimbangan dari berbagai nilai seperti keamanan, privasi, dan kebebasan berekspresi.

Kedua, sifat internet yang global. Semua pendekatan regulasi nasional untuk mengatasi konten berbahaya harus mempertimbangkan skala global internet dan nilai komunikasi lintas batas. Regulasi nasional tersebut harus bertujuan meningkatkan interoperabilitas di antara pembuat peraturan dan regulasi.

Ketiga, kebebasan berekspresi. Selain untuk mematuhi Pasal 19 dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), pembuat peraturan harus mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kebebasan berekspresi.

Keempat, teknologi. Pembuat kebijakan harus mengembangkan pemahaman mengenai kapabilitas dan keterbatasan teknologi dalam moderasi konten serta memberikan fleksibilitas untuk berinovasi bagi perusahaan internet. Pendekatan yang tepat untuk satu platform atau jenis konten tertentu mungkin tidak seefektif (atau bahkan kontraproduktif) jika diterapkan di tempat lain.

Kelima, proporsi dan kebutuhan. Pembuat peraturan harus memerhatikan seberapa besar konten berbahaya yang diperkarakan, status hukumnya, dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi konten tersebut.

“Kami harap dokumen resmi kali ini dapat membantu menstimulasi percakapan lebih lanjut mengenai regulasi konten daring. Dokumen ini disusun berdasarkan makalah tentang portabilitas data yang kami terbitkan September lalu, dan kami berencana menerbitkan makalah serupa tentang pemilihan umum dan privasi dalam beberapa bulan mendatang,” ungkap Bickert.[]