Zuckerberg: Jejaring Sosial dan Internet Harus Diatur

Jakarta, Cyberthreat.id – Pendiri Facebook Mark Zuckerberg meyakini bahwa jejaring sosial dan internet saat ini memang harus diatur.

Menurut dia, regulasi baru yang diperlukan saat ini mencakup empat bidang, yaitu konten berbahaya, integritas pemilu, privasi, dan perihal data portabel.

“Teknologi adalah bagian utama dari hidup kita dan perusahaan seperti Facebook memiliki tanggung jawab yang besar,” tulis dia dalam opini yang dimuat di Washington Post, Sabtu (30/3/2019).

Ia mengatakan, perlunya peran lebih aktif dari pemerintah sebagai regulator. Dengan memperbarui aturan untuk berinternet, kata dia, hal itu bisa melestarikan sesuatu yang baik, seperti kebebasan berekspresi dan melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan.

Menyangkut konten berbahaya, kata dia, perusahaan internet harus bertanggung jawab untuk menegakkan standar sebuah konten. “Tidak mungkin untuk menghapus semua konten berbahaya dari internet, tetapi ketika orang-orang menggunakan puluhan layanan berbagi yang berbeda, kita perlu pendekatan yang standar,” kata dia.

Facebook, kata dia, telah membuat laporan transparansi tentang seberapa efektif perusahaan menghapus konten berbahaya. “Saya percaya setiap layanan internet utama harus melakukan ini setiap triwulan, karena ini sama pentingnya dengan pelaporan keuangan,” kata dia.

Berkaitan dengan pemilu, Zuckerberg mengatakan, undang-undang harus diperbarui. Facebook sendiri telah membuat perubahan soal iklan politik.

Misal, Pemilu Uni Eropa pada Mei mendatang, Facebook telah mengatur bahwa setiap pengiklan di UE akan menjalani pemeriksaan yang lebih ketat, yang akan membutuhkan dokumen yang mengkonfirmasi identitas dan lokasi di tengah kekhawatiran campur tangan asing.

“Semua iklan yang berkaitan dengan politik di Facebook dan Instagram di UE harus diberi label yang jelas, termasuk siapa yang mendanainya,” demikian seperti dikutip dari The Guardian. “Setiap iklan yang tidak terdaftar dengan benar akan diblokir mulai pertengahan April.”

Namun, kata Zuckerberg, memutuskan apakah suatu iklan bersifat politis, tidak selalu langsung diputuskan. “Sistem kami akan lebih efektif jika regulasi menciptakan standar umum untuk memverifikasi aktor politik,” kata dia.

Facebook baru-baru ini mengatakan tidak akan lagi mengizinkan konten yang mendukung nasionalisme putih dan separatisme putih, setelah serangan teror supremasi kulit putih terhadap masjid-masjid di Selandia Baru yang menewaskan 50 orang.

Sebelumnya, Facebook juga terjebak dalam skandal “praktik pengumpulan data yang tidak patut” selama pemilihan umum di AS seperti konsultan politik Cambridge Analytica.

Redaktur: Andi Nugroho