AS Siapkan US$ 1 Miliar untuk Mengganti Perangkat Huawei

Huawei | Foto: ShutterStock

Washington, Cyberthreat.id – Parlemen Amerika Serikat menyatakan akan menyiapkan anggaran sebesar US$ 1 miliar atau lebih dari Rp 14 triliun untuk membantu penyediaan jaringan nirkabel bagi operator kecil di pedesaan. Penyediaan peralatan itu untuk mengganti seluruh peralatan jaringan milik Huawei Technologies dan ZTE Corp.

Parlemen menilai peralatan telekomunikasi dari kedua perusahaan China tersebut bisa menimbulkan risiko keamanan nasional, demikian seperti dikutip dari Reuters, Rabu (25 September 2019).

Regulasi yang diputuskan itu mirip dengan kebijakan yang disahkan pada Juli lalu oleh Komite Perdagangan Senat AS. Yaitu, pengesahan anggaran sekitar US$ 700 juta dalam bentuk hibah untuk menghapus peralatan Huawei.


Berita Terkait:


"Regulasi itu akan melindungi jaringan komunikasi negara dari musuh asing ... dan membasmi peralatan jaringan yang dicurigai dan menggantinya dengan peralatan yang lebih aman,” demikian pernyataan dari Komite Dewan Energi dan Perdagangan.

Puluhan operator telekomunikasi AS pedesaan yang bergantung pada Huawei saat ini dalam diskusi dengan saingan terbesarnya, Ericsson dan Nokia, demikian kata sumber Reuters pada Juni lalu.

Perusahaan nirkabel besar AS memang telah memutuskan hubungan dengan Huawei, tapi beberapa operator kecil di pedesaan masih bergantung pada peralatan Huawei dan ZTE karena harganya yang lebih murah.


Berita Terkait:


Asosiasi Pedesaan Nirkabel, yang mewakili operator dengan kurang dari 100.000 pelanggan, memperkirakan bahwa 25 persen anggotanya memiliki peralatan Huawei dan ZTE di jaringan mereka, dan mengatakan akan membutuhkan biaya US$ 800 juta hingga US$ 1 miliar untuk menggantinya.

Sejak 15 Mei lalu, Pemerintah AS melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan produk-produk Huawei karena memiliki risiko keamanan nasional. Pemerintah AS membuat daftar hitam Huawei dan menuduh Huawei berkomplot dengan intelijen China. Tak lama setelah itu, pemerintah AS juga meminta pemerintahan negara bagian tidak menggunakan layanan Huawei.