BSSN Gelar CIIP-ID Summit 2019 di Bali, Apa Itu?

Bali, Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kembali menggelar agenda rutin Symposium on Critical Information Infrastructure Protection (CIIP-ID) di Kuta, Bali 28-29 Agustus 2019.

Agenda internasional yang telah berlangsung sejak tahun 2016 melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang cyber security, khususnya di sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN).

CIIP-ID mempertemukan pimpinan dan para pengambil keputusan, baik dari sektor privat maupun pemerintah, serta memberi kesempatan untuk membahas tantangan, berbagi pengalaman serta mempelajari best practice terutama yang berkaitan dengan cyber security pada IIKN.

Tahun ini CIIP-ID mengusung tema Protecting Critical Infrastructure in The Digital Era: Building Resilience and Preparedness. Kegiatan yang akan digelar CIIP-ID Summit 2019 diantaranya Conference, Forum Discussion, Technology Showcase, Cyber War Game dan Awarding.

"CIIP-ID menghubungkan para pemimpin dari sektor swasta dan pemerintah. Menyatukan para pemain kunci di bidang cyber security," kata Plt Deputi Bidang Proteksi BSSN, Agung Nugraha, kepada Cyberthreat.id di Kuta, Bali, Selasa (27 Agustus 2019).

Agung mengatakan konsep cyber security semakin menjadi fokus penting bagi pemerintah dan dunia bisnis di Indonesia. Diantaranya sektor Pemerintah, sektor pertahanan, sektor keuangan, transportasi, energi, kesehatan, ICT, ketahanan pangan, Emergency Services, Sumber Daya Air,

Sebelumnya BSSN juga telah memetakan 10 sektor IIKN yang rawan serangan siber antara lain penegakan hukum, sektor energi dan sumber daya mineral, sektor transportasi, sektor keuangan dan perbankan, sektor kesehatan, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor pertanian, sektor pertahanan dan industri strategis, sektor layanan darurat, dan sektor sumber daya air.

"Ketika serangan siber tumbuh dalam kecanggihan, frekuensi, dan intensitas, baik pemerintah maupun perusahaan akan menjadi sasaran utama. Ini tidak bisa dihindari," ujarnya.

Diskusi, tukar pikiran serta berbagi pengalaman di antara sektor pemerintah, pejabat, pakar industri siber dan stakeholder terkait akan memberikan semacam kerangka kebijakan dan praktik keamanan siber yang bisa digunakan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.