Hoaks, Fakenews, Pemelintiran Informasi Bisa Dianggap Teror

Jakarta, Cyberthreat.id - Anggota Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Kolonel Arwin Datumaya Wahyudi Sumari mengatakan ruang siber bisa dimanfaatkan teroris atau pelaku tidak bertanggung jawab untuk menebarkan teror.

Cyberterrorism, kata dia, digunakan untuk meraih kepentingan politik atau untuk menunjukkan jatidiri sekelompok orang yang bermuatan politis sehingga masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu.

"Sehingga cyberterrorism dan terrorism nonsiber itu tujuan politiknya sama," kata Kolonel Arwin kepada Cyberthreat.id, Rabu (10/4/2019).

Beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pernah mengatakan hoaks dan sejenisnya sejajar dengan terorisme.

Ia menyebut hoaks kerap digunakan untuk mengancam rakyat seperti delegitimasi terhadap proses dan hasil Pemilu hingga adanya potensi kerusuhan massal.

Kolonel Arwin mengatakan masyarakat harus cermat melihat pernyataan tersebut. Negara, kata dia, harus melindungi segenap tumpah darah rakyatnya sehingga menebar ketakutan lewat ruang siber harus dicegah sedini mungkin.

"Maka kita harus melihat lebih dalam lagi. Kalau kita mendefinisikan dengan UU Terorisme, lihat linknya ada dimana, ketika menakuti lewat siber berdampak secara fisik, nah itu dia bisa dianggap sebagai terorisme," ujarnya.

Jelang berlangsungnya pencoblosan Pemilu serentak 2019, ruang siber Tanah Air dikotori hoaks yang bersifat masif. Hoaks, fakenews, pemelintiran informasi, bertujuan menyerang mental dan kognitif maupun cara berpikir.

Yang menjadi sasaran menurut Kolonel Arwin adalah mental masyarakat secara umum sehingga menumbuhkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah atau kekacauan.

"Melihat pola ini sangat gampang. Misalkan seseorang dituduh pencuri, tapi sebenarnya bukan pencuri. Kemudian disebarkan secara masif seseorang ini seolah mencuri sehingga mental masyarakat, mental yang dituduh, mental anak-anaknya hingga mental keluarganya dan semuanya rontok."

Kolonel Arwin optimis Pemilu 2019 berlangsung aman, damai dan nyaman. Sepanjang manifestasi keburukan di media sosial tidak berdampak langsung ke dunia nyata, maka tidak akan terjadi apa-apa.

Di dalam dunia militer, kata dia, terdapat konsep rencana kontigensi atau rencana kedaruratan. Setiap prediksi terhadap sebuah kejadian atau peristiwa, terjadi atau tidak terjadi, militer selalu siap bertindak melakukan eksekusi.

"Kontigensi itu probability sebenarnya. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi, kalau terjadi berapa persen kejadiannya, bila tidak berapa persen ketidakmungkinannya. Yang harus kita bangun adalah awareness, kewaspadaan yang akan berdampak pada antisipasi."

"Maka jika ada pihak-pihak yang berniat buruk (terhadap Pemilu) sebenarnya percuma karena kita telah melakukan banyak perhitungan."