Regulator Brasil Setujui Aturan Lelang Spektrum 5G, Tidak Ada Larangan untuk Huawei

Cyberthreat.id – Regulator telekomunikasi Brasil, Anatel, akhirnya menyetujui aturan lelang spektrum untuk jaringan 5G pada tahun ini, Kamis (26 Februari 2021).

Dalam aturan itu, Anatel tidak menyebutkan adanya larangan bagi Huawei Technologies Co sebagai pemasok peralatan jaringan 5G.

Namun aturan lelang yang ditargetkan berjalan pada Juni mendatang juga memiliki persyaratan ketat dan mahal, salah satunya mengharuskan perusahaan telekomunikasi bermigrasi pada 2022 ke teknologi yang lebih maju dan mandiri ketimbang yang dipakai saat ini, demikian seperti dikutip dari Reuters, diakses Jumat (26 Februari 2021).

Selain itu, perusahaan telekomunikasi juga harus mencakup wilayah Amazon Utara yang luas dengan konektivitas broadband—sebagian besar memanfaatkan kabel serat optik yang dibangun di sungai. Juga, mereka harus membangun jaringan aman yang terpisah untuk pemerintah federal.

Berita Terkait:

• Tawarkan Pembiayaan, Amerika Minta Brasil Beli Peralatan 5G dari Pesaing Huawei
• Brasil Teken Program Clean Network Usulan AS, Nasib Huawei Terancam

Pada tahun lalu, Pemerintah AS di masa Presiden Donald Trump mendesak agar Presiden Brasil Jair Bolsonaro ikut mendepak Huawei dari lelang 5G. Desakan itu karena Huawei menjadi ancaman keamanan nasional.

Campur tangan AS itu pun mendapat kritik dari industri telekomunikasi Brasil. Mereka menginginkan agar Hauwei tak dikecualikan. Jika Huawei dilarang, perusahaan-perusahaan akan menelan biaya miliar dolar untuk mengganti peralatan yang selama ini memakai dari Huawei—50 persen peralatan jaringan 3G dan 4G mereka saat ini berasal dari Huawei.

Baca:

• AS Sebut Huawei Layakanya Tokoh ‘Big Brother’ ala Orwell di Novel 1984
• Menyusul Desakan Larangan Perangkat Huawei, Empat Telco Brasil Tolak Undangan AS

Duar dari perusahaan telekomunikasi utama Brasil, Telefonica Brasil SA dan Claro, yang dimiliki oleh America Movil asal Meksiko, saat ini sedang mendesak ke pemerintah terkait masa transisi ke jaringan mandiri. Mereka mendesak agar diberi waktu migrasi bukan setahun, tapi lima tahun.

“Untuk bisa mandiri perlu perubahan inti dari jaringan saat ini dan akan membuat kita mundur beberapa tahun,” kata Vivien Suruagy, kepala Feninfra, perusahaan yang membangun dan memelihara jaringan telekomunikasi.[]