Facebook Cegah Militer Myanmar Sebar Informasi yang Salah, Termasuk Akun Juru Bicara Tatmadaw

Cyberthreat.id - Facebook mengumumkan telah mencegah militer Myanmar menyebarkan informasi yang salah di platformnya. Kebijakan ini menyusul kudeta militer yang yang telah mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil sejak 1 Februari lalu.

Hal itu diumumkan oleh Rafael Frankel, Direktur Kebijakan Facebook untuk Negara Darurat Asia Pasifik, dalam sebuah unggahan di laman perusahaan pada 11 Februari lalu.

Upaya mencegah penyebaran informasi yang salah oleh militer Myanmar itu, kata Rafael, adalah bagian dari tiga fokus Facebook menyikapi perkembangan terbaru di Myanmar. Facebook memperlakukan situasi di Myanmar saat ini sebagai keadaan darurat.

"Fokus kami ada tiga: Pertama, lakukan semua yang kami bisa untuk mencegah konten online agar tidak ditautkan ke bahaya offline dan menjaga keamanan komunitas kita. Kedua, melindungi kebebasan berekspresi bagi puluhan juta warga Myanmar yang sekarang lebih mengandalkan Facebook daripada sebelumnya. Ketiga, pastikan Facebook, Messenger, dan keluarga aplikasi kami tetap online sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi," kata Rafael.

Facebook, menurut Rafael, telah melakukan beberapa langkah untuk mendukung komunitas penggunanya di Myanmar, termasuk memperkuat fungsi terjemahan pada unggahan yang dibuat dengan bahasa lokal untuk lebih memahami kontennya dan mengambil langkah cepat jika unggahan itu berpotensi menimbulkan bahaya.  

"Kuncinya adalah keputusan untuk secara signifikan mengurangi distribusi semua konten di Halaman Facebook dan profil yang dijalankan oleh Militer Myanmar ("Tatmadaw") yang terus menyebarkan informasi yang salah," tambah Rafael.

Facebook juga mengatakan tidak akan merekomendasikan halaman yang dikelola oleh militer Myanmar kepada orang-orang. Di antara akun yang dikelola militer, langkah-langkah ini berlaku untuk Halaman Facebook Tatmadaw True News Information Team dan akun Facebook juru bicara Tatmadaw Brigjen Zaw Min Tun.

"Tindakan yang sama ini akan diterapkan pada halaman tambahan apa pun yang dikontrol militer yang berulang kali melanggar kebijakan informasi yang salah," ujar Rafael.

Selain itu, Facebook mengatakan telah menangguhkan tanpa batas waktu kemampuan lembaga pemerintah Myanmar untuk mengirim permintaan penghapusan konten ke Facebook melalui saluran normal yang disediakan untuk otoritas di seluruh dunia.

"Secara bersamaan, kami melindungi konten, termasuk pidato politik, yang memungkinkan rakyat Myanmar mengekspresikan diri dan menunjukkan kepada dunia apa yang sedang terjadi di negara mereka," tambahnya.

Langkah tambahan lain yang dilakukan Facebook untuk situasi di Myanmar adalah:

1. Menegakkan kebijakan tentang Perilaku Tidak Otentik Terkoordinasi (CIB) untuk memerangi operasi pengaruh. Facebook mendeteksi sejumlah akun yang telah dihapus mencoba membuat akun baru untuk bisa tetap menjalankan misinya di Facebook. Akun-akun itu terkait dengan militer Myanmar.

2. Menegakkan kebijakan Individu dan Organisasi Berbahaya untuk menghapus grup dan individu yang berupaya menghasut kekerasan.

3. Memberikan perlindungan ekstra bagi jurnalis, aktivis masyarakat sipil, pembela hak asasi manusia, dan pemimpin politik yang digulingkan untuk mencegah ancaman online terhadap mereka; dan membantu siapa saja yang takut akan penahanan untuk mengamankan akun dan data Facebook mereka dari akses yang tidak sah.

4. Terus secara proaktif menghapus konten yang melanggar Kesepakatan Komunitas, terutama perkataan yang mendorong kebencian, hasutan untuk melakukan kekerasan, penindasan dan pelecehan, serta informasi yang salah yang dapat menyebabkan cedera fisik.

5.  Mengurangi distribusi konten di Myanmar yang kemungkinan melanggar kebijakan ujaran kebencian dan hasutan, langkah-langkah yang diambil pertama kali selama pemilu November, serta konten yang secara eksplisit memuji atau mendukung kudeta.

6. Menghapus informasi yang salah yang mengklaim bahwa ada penipuan yang meluas atau campur tangan asing dalam pemilihan Myanmar November.

7. Menghapus konten yang mencakup seruan untuk membawa senjata ke lokasi mana pun di Myanmar.

"Kami bergabung dengan pemerintah, PBB, dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menyerukan agar layanan internet di Myanmar segera dipulihkan sehingga orang-orang di sana dapat berkomunikasi dengan orang yang mereka cintai, mengekspresikan pandangan politik mereka, mengakses informasi penting, dan menjalankan bisnis mereka," tegas Facebook.[]