NEWS : Pesan Hoaks Internet Gratis Dompleng Program Pemerintah, Jangan Disebar!

Pesan Hoaks Internet Gratis Dompleng Program Pemerintah, Jangan Disebar!

Pesan Hoaks Internet Gratis Dompleng Program Pemerintah, Jangan Disebar!
Ilustrasi
Yuswardi A. Suud Senin, 26 Oktober 2020 - 17:50 WIB

Cyberthreat.id - Setelah hoaks "prakerja palsu" dan "program kartu gas gratis", kini beredar lagi informasi palsu tentang "Program Internet Gratis Pemerintah" yang disebar berantai lewat WhatsApp.

Pesan hoaks ini mendompleng program pemerintah. Diketahui, pemerintah memang memberikan kuota internet gratis untuk para siswa dan guru lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, dalam pesan yang beredar ini, disebutkan ada program internet gratis pemerintah dengan mengarahkan penerima pesan ke sebuah situs web yang dibuat seolah milik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), padahal bukan.

"Program Internet Gratis Pemerintah. Ini syarat program internet Gratis dari Pemerintah, Penuhi sejumlah syarat sabagai berikut. Selengkapnya di https://program.internet.gratis.komiminfo.go.id.kemeninfo[.]pw/syaratpendaftaran "


Pesan yang menjanjikan internet gratis dari pemerintah

Pesan sejenis sebenarnya sudah beredar sejak April 2020 lalu. Namun, menggunakan tautan link yang berbeda seperti: www.internet.gratis.pemerintah.go.id.berita.sctv[.]asia www.internet.gratis.pemerintah.go.id.berita.metrotv[].biz.id www.internet.gratis.pemerintah.go.id.berita.inewstv[.]asia

Saat Cyberthreat.id mencoba membuka salah satu tautan tersebut menggunakan komputer desktop dan peramban Firefox Mozilla, muncul peringatan bahwa situs tersebut tidak aman untuk dikunjungi karena berpotensi mencuri informasi pribadi seperti password, email, atau informasi kartu kredit yang tersimpan di perangkat. 

Peringatan serupa juga muncul saat menggunakan peramban Google Chrome.

"Attacker maybe trying to steal your information," bunyi peringatan dari Google Chrome, mengingatkan penyerang mungkin berupaya mencuri informasi Anda.

Penyebaran tautan  ini menjadi begitu massif karena setiap orang yang menerima pesan diwajibkan untuk meneruskan pesan tersebut ke 5 grup dan 20 kontak lain di WhatsApp. Jika tidak dilakukan, maka tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.

Direktur Jenderal Pos dan Penyelenggara Informatika (PPI) Kementerian Kominfo Ahmad Ramli menjelaskan informasi di situs-situs itu adalah hoaks.

Ahmad mengatakan, situs-situs itu medompleng program pemerintah untuk menyesatkan orang-orang dan mengincar data pribadi pengguna yang dikenal dengan jebakan phishing.

Seperti diketahui, data-data itu bila jatuh ke tangan penjahat bisa digunakan untuk berbagai tindakan kejahatan siber. Dari menjadi target penyebaran email jebakan phishing, hingga mengambil alih akun online.

"Jangan mudah percaya dengan informasi-informasi menyesatkan seperti itu," kata Ahmad Ramli seperti dilansir dari Kompas.com. []

Berita terkait:

 

 


Standardisasi dan Validasi Teknologi