NEWS : Pemilik Akun Twitter @Podoradong yang Kerap Kritik Jokowi Ditangkap Polisi, Siapa Dia?

Pemilik Akun Twitter @Podoradong yang Kerap Kritik Jokowi Ditangkap Polisi, Siapa Dia?

Pemilik Akun Twitter @Podoradong yang Kerap Kritik Jokowi Ditangkap Polisi, Siapa Dia?
Akun Twitter Podoradong
Yuswardi A. Suud Kamis, 15 Oktober 2020 - 20:00 WIB

Cyberthreat.id - Selain menangkap sejumlah petinggi Koaliasi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lantaran pernyataan mereka di sosial media dinilai mengandung ujaran kebencian dan provokasi, polisi juga mengumumkan telah menangkap pemilik akun Twitter @podoradong yang selama ini dikenal kerap mengkritik pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan pemilik akun @podoradong berinisial DW alias Deddy Wahyudi.  Ia ditangkap di Sumenep, Jawa Timur, pada 10 Oktober lalu.

Menurut Argo, DW memiliki empat akun dengan ribuan follower atau pengikut.

"Dia menulis di sana bahwa ‘bohong kalau urusan omnibus law bukan urusan Istana, tapi sebuah kesepakatan’ dan sebagainya. Ada beberapa yang sudah kita jadikan barang bukti,” kata Argo dalam konferensi pers yang disiarkan online, Kamis (15 Oktober 2020).

Diakses di akun Twitternya yang memiliki lebih dari 139 ribu follower, cuitan itu ditulis @podoradong pada 16 Agustus 2020. Bunyi persisnya,"Jadi bohong kalau urusan omnibus law bukan urusan istana. Omnibus law adalah buah kesepakatan pemenangan Jokowi pada pilpres 2019."

Cuitan itu disukai oleh lebih dari 4 ribu orang dan dicuit ulang oleh 1,5 ribu netizen.

Unggahan terakhir akun itu dibuat pada 10 Oktober 2020 yang isinya menuduh Presiden Jokowi tidak membaca apa yang ditandatanganinya. Cuitan itu merujuk pada UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Selain itu, akun @podoradong sejak dulu sering terlibat perang cuitan (tweet war) dengan akun-akun pendukung pemerintah.

Argo mengatakan, DW dijerat Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 UU ITE dan Pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara.[]


Standardisasi dan Validasi Teknologi