Jelang Pilkada 2020, KPU Benahi Sistem IT dan Keamanan Siber, Seperti Apa?

Cyberthreat.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan pihaknya  melakukan berbagai persiapan terkait teknologi informasi (TI) menjelang pilkada 2020.

“Bagaimana persiapan teknologi informasi (TI) KPU RI dan KPUD menjelang Pilkada 2020 ini, kami terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, kerjasama multipihak dalam pemilihan yang semakin digital,” ungkap Komisioner KPU RI, Viryan Azis, dalam webinar bertajuk “Penggunaan Iklan Politik di Media Sosial dalam Pemilu: Peluang dan Tantangan”, Selasa (22 September 2020).

Terkait dengan SDM, kata dia, pihaknya menerapkan hal sederhana seperti kebersihan siber.

"Terkait dengan peningkatan SDM, hal-hal sederhana kebersihan siber, kesadaran akan pentingnya perangkat kerja masing-masing seperti handphone, email agar hati-hati itu terus kita tingkatkan,” kata Viryan.

Viryan menjelaskan, sejak tahun lalu pihaknya mewajibkan seluruh SDM-nya menggunakan email resmi kpu.go.id dalam melakukan proses kerja.

Terkait dengan infrastruktur, Viryan menjelaskan pihaknya mulai menata dan membenahi penanganan server dan jaringan pascapemilu 2019 lalu. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail terkait penanganan server dan jaringan ini.

Viryan menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta pihak lain.

"Dapat kami sampaikan ajang pemilu dan pilkada ini sesungguhnya kan massal ya, dan melibatkan dalam konteks data, datanya besar sekali, infrastruktur yang ada di KPU tidak memungkinkan meng-cover itu,"kata dia.

"Contoh kasus misalnya apabila secara keseluruhan seluruh jajaran kami di daerah mengakses data dan mengirim data itu dimungkinkan akan bermasalah, crowded. Untuk itu kami menjalin hubungan dengan multi pihak baik dari BSSN, Kominfo, BPPT, serta pihak lain yang dapat membantu kita, bukan hanya dalam infrastruktur maupun dalam keamanan siber. Itu poin penting untuk internal dan penataan manajemen teknologi informasi kita." ujarnya.

Sebelumnya, pada 19 Juli di webinar bertajuk “Keamanan Siber Teknologi Pilkada 2020” yang diselenggarakan Perludem” Viryan juga mengatakan bahwa pihaknya sejak 2018 telah membentuk Gugus Tugas Keamanan Siber sebagai langkah pengamanan serangan dunia maya.

Gugus tugas tersebut dibentuk untuk mengawal pemilu dan melibatkan sejumlah lembaga pemerintah, seperti BSSN, Cyber Crime Mabes Polri, dan Kominfo.

Menurut Viryan, gugus tugas tersebut intens berkomunikasi dan perwakilan dari masing-masing lembaga terus-menerus melakukan “ronda siber”.

“Alhamdulillah meski serangannya luar biasa pada Pemilu 2019 ke sistem Situng, seingat saya tidak pernah ada sampai yang berhasil secara efektif,” kata dia, Minggu (19 Juli 2020).

“Ini menjadi pembelajaran untuk penerapan paling tidak di depan mata pasca serangan web lindungihakpilihmu.kpu.go.id,” tambah Viryan saat itu.

Terkait keamanan aplikasi, kata Viryan, KPU telah membedakan antara server yang dipakai produksi dan server publikasi.

“Sehingga ketika terjadi serangan, tidak akan mempengaruhi terhadap data. Ini praktik baik yang kami akan teruskan,” kata dia.

Menyangkut keamanan jaringan, kata Viryan, KPU telah memasang sejumlah perangkat yang bisa memonitor. “Sebelum aplikasi digunakan kami melakukan pentest dan audit sejak dini,” ujar dia.

“Paling terakhir kami akan mengoptimalkan terkait kesehatan siber, praktik kesehatan siber. Contoh, sederhana, email. Selalu diperbarui password-nya sebulan sekali,” kata dia.

“Kami mewajibkan menggunakan email KPU untuk kerja, tidak sembarangan membuka aplikasi, juga membedakan antara email yang digunakan dan yang dipublikasikan ke umum meski email resmi KPU,” kata Viryan.[]

Editor: Yuswardi A. Suud