Jepang Wacanakan Blokir TikTok, Diajak Amerika?
Ilustrasi
Cyberthreat.id - Wacana memblokir TikTok kini sedang jadi perbincangan di Jepang. Terbaru, anggota parlemen dari partai penguasa Liberal Demokrat menyatakan telah memutuskan untuk membatasi penggunaan aplikasi video TikTok milik perusahaan China. Langkah itu terkait kekhawatiran perusahaan sewaktu-waktu bisa saja menyerahkan data pengguna di Jepang kepada pemerintah China.
Dilansir dari Reuters, Rabu (29 Juli 2020), berdasarkan laporan radio NHK Jepang, sekelompok anggota parlemen yang dipimpin oleh mantan menteri ekonomi Akira Amari telah membuat keputusan pada pertemuan pada hari Selasa dan berencana untuk mengajukan proposal kepada pemerintah pada awal September.
TikTok, yang dimiliki oleh Beijing ByteDance Technology Co, menghadapi pengawasan di Amerika Serikat atas kekhawatiran bahwa China dapat memaksa perusahaan untuk menyerahkan data penggunanya.
TikTok sendiri beberapa kali mengatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan data pengguna ke China dan tidak akan melakukannya jika diminta.
Pada hari Selasa kemarin, koran Jepang The Yomiuri mengutip ucapan seorang pejabat senior Amerika yang mengatakan Washington sangat prihatin dengan Tiongkok yang memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan infomasi. Surat kabar itu juga menyebutkan AS hendak mengajak negara-negara sekutunya untuk mengikuti jejaknya melarnag TikTok dan memblokir teknologi komunikasi 5G dari Huawei.
Adalah Keith Krach, wakil menteri untuk Pertumbuhan Ekonomi, Energi dan Lingkungan di Departemen Luar Negeri AS yang melontarkan ajakan itu. Dia berharap Jepang bersedia bekerja sama.
Namun, AS menghormati kedaulatan Jepang dan menyerahkan keputusan akhirnya kepada negara tersebut. "Kami akan segera memperluas inisiatif jalur bersih di luar 5G untuk memasukkan aplikasi yang bersih," kata Krach dikutip dari South China Morning Post.
Direktur studi Asia di Universitas Tokyo, Jeff Kingston, mengatakan tekanan kepada Jepang itu tidaklah mengherankan. Menurutnya, Trump memainkan isu politik Tiongkok untuk menarik simpati dala pemilihan presiden yang akan digelar pada November mendatang.
Kingston memperkirakan pemerintah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kemungkinan akan setuju dengan permintaan Washington. "Jepang berada dalam situasi yang sulit untuk mengatakan tidak kepada AS," katanya.
Pada akhir Juni lalu, India telah mengambil langkah memblokir TikTok dan melarang 58 aplikasi asal Tiongkok lainnya dengan tuduhan Tiongkok mencuri dan secara diam-diam mengirimkan data pengguna dengan cara yang tidak sah ke server di luar India.
Larangan itu dikeluarkan setelah bentrokan antara pasukan India dan Tiongkok di zona perbatasan yang disengketakan di Ladakh.
Awal bulan ini, Australia juga mengumumkan sedang menyelidiki potensi pencurian data TikTok. Australia khawatir setelah induk perusahaan TikTok, Bytedance Ltd membuka kantor di Australia.[]
