NEWS : Pemerintah Punya Rp 5,6 Triliun demi Prakerja, tapi untuk Blankspot Enggak Ada Uang

Pemerintah Punya Rp 5,6 Triliun demi Prakerja, tapi untuk Blankspot Enggak Ada Uang

Pemerintah Punya Rp 5,6 Triliun demi Prakerja, tapi untuk Blankspot Enggak Ada Uang
Ilustrasi
Tenri Gobel Sabtu, 23 Mei 2020 - 08:00 WIB

Cyberthreat.id - Kepala Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia (Aptikom), Prof. Zainal A. Hasibuan, mengatakan banyak UMKM atau bahkan super mikro UMKM belum terkoneksi. Dan untuk menumbuhkan konektivitas Indonesia perlu bangun infrastruktur seperti BTS, mobile network, dan satelit.

Zainal sangat berharap pihak terkait, terutama Kementerian Kominfo, dapat melakukan sesuatu untuk meningkatkan konektivitas sehingga UMKM sebagai tulang punggung ekonomi digital bertumbuh dan makin banyak.

Sayangnya untuk menjalankan semua itu tidak mudah. Menurut Zainal, komitmen pemerintah bisa dibaca kala lebih mementingkan Prakerja yang tidak jelas model bisnisnya dan konon hanya menguntungkan segelintir orang.

Sebaliknya Blankspot untuk mendukung UMKM di berbagai pelosok Tanah Air masih banyak. Blankspot adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh sinyal komunikasi/belum terkoneksi.

"Kalau itu (Rp 5,6 triliun) bisa digelontorkan, kenapa untuk mengisi blankspot pemerintah enggan mengelontorkan dana sebesar itu juga," kata Zainal dalam Webinar bersama relawan TIK, Kamis (21 Mei 2020).

Menurut Zainal, pemerintah bisa dengan mudah menemukan dimana saja titik-titik blankspot yang masih terdapat di berbagai pelosok Indonesia.

"Yang harus kita imbangi di sini adalah solusi-solusi di jangka pendek agar tidak menjadi sandaran di jangka panjang, itu kita disuruh memikirkan di situ."

"Jadi, saya sudah melihat tidak ada cara lain bahwa porsi terbesar di UMKM, bahkan super mikro, dan itu belum tersambung. Untuk menyambungkan itu, kita perlu BTS, kita perlu mobile network, kita perlu satelit, dan itu semuanya bersama kita bisa," tegasnya.

Direktur Ekonomi Digital Kementerian Kominfo, I Nyoman Adhiarna, mengatakan era normal baru (New Normal) akan memberi dampak bagi sektor ekonomi digital. Transaksi menggunakan sistem digital bakal semakin masif, tapi masih terkendala konektivitas.

"Banyak aplikasi kemudian fitur-fitur yang tersedia juga semakin beragam, dari konvensional menjadi e-commerce, fiturnya jadi lebih banyak," ujar I Nyoman Adhiarna.

Jika sebelum pandemi CoronaVirus e-commerce hanya berjualan item-item, maka ke depannya jual beli online bakal lebih digital dengan menyediakan sarana seperti kredit, top up, dan seterusnya. Begitu juga dengan e-banking di mana makin banyak orang melakukan transaksi lewat perbankan secara digital.

New Normal, kata dia, akan berdampak pada UMKM yang menjadi fokus perhatian karena arahan dari presiden yang mengatakan perlunya memperkuat UMKM karena merupakan sebagian besar dari pekerjaan masyarakat.

"Tulang punggung dari ekonomi kita sesungguhnya UMKM dan pedagang tradisional serta warung-warung," ujarnya.

Kementerian Kominfo juga menekankan agar pelaku UMKM agar mematuhi protokol kesehatan dalam bertransaksi dengan teknologi digital. Pemberdayaan UMKM dan warung dalam masa pandemi Covid-19 pun dapat dilakukan melalui teknologi digital dan platform digital.

"Kita ingin mendorong UMKM berjualan dan semua pemain pelaku masyarakat bisa bertransaksi secara digital, teknologi digital, dan platform digital yang sangat membantu dalam mendorong perubahan ini."

Redaktur: Arif Rahman


Standardisasi dan Validasi Teknologi