NEWS : Positif Covid-19 Sudah 6.760 Orang, Instruksi Jokowi Soal Data Terpadu Belum Diterapkan
DATA COVID-19

Positif Covid-19 Sudah 6.760 Orang, Instruksi Jokowi Soal Data Terpadu Belum Diterapkan

Positif Covid-19 Sudah 6.760 Orang, Instruksi Jokowi Soal Data Terpadu Belum Diterapkan
Yuswardi A. Suud, Oktarina Paramitha Sandy Senin, 20 April 2020 - 19:40 WIB

Cyberthreat.id - Sepekan sudah sejak Presiden Joko Widodo meminta menteri dan lembaga negara memberikan informasi yang terpadu, transparan dan detail terkait penanganan virus corona atau Covid-19. Namun, sejauh ini, belum ada perubahan berarti dari sisi data yang dapat diakses masyarakat.

Satu-satunya perubahan adalah diumumkannya data Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan jumlah spesimen yang diperiksa.  Data ini sebelumnya juga tersedia di situs web pemerintah provinsi. Hanya saja, sebelum diminta oleh presiden, data itu tidak disampaikan secara nasional. Di situs covid19.co.id, data ini tidak tersedia di dashboard, melainkan dalam bentuk infografis.  

Situs covid19.go.id yang dikelola oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang disebut-sebut sebagai informasi satu pintu untuk masyarakat, sejauh ini hanya menampilkan angka-angka statistik jumlah kasus terkonfirmasi, orang dalam perawatan, yang sembuh, dan yang meninggal.

Data Senin (20 April 2020), misalnya, menampilkan ada 6.760 orang terkonfirmasi positif (bertambah 185 kasus dari kemarin), 5.423 dalam perawatan, 747 sembuh, dan 590 orang meninggal.


Tampilan dashboard di situs covid19.go.id, 20 April 2020

Tidak ada narasi apa pun terkait bagaimana penularan terjadi, klaster penularan, maupun riwayat perjalanan mereka yang terinfeksi. Padahal, data riwayat penularan dibutuhkan masyarakat untuk mewaspadai dan mengambil tindakan terukur secara mandiri untuk mencegah penularan.

Dashboard pemetaan yang menggunakan platform Esri juga terlihat terlalu sederhana: hanya menampilkan data agregat per provinsi. Seseorang di Jakarta yang ingin mengetahui kabupaten mana saja di Indonesia yang terinfeksi virus corona, misalnya, tidak akan menemukan data itu di situs covid19.go.id. Satu-satunya cara yang mungkin dilakukan adalah dengan membuka 34 situs web pemerintah provinsi. Itu pun, tidak semua provinsi menampilkan tautan link ke situs pemerintah kabupaten/kota.

Tak jarang, data yang dimunculkan di situs covid19.go.id dan data pemerintah daerah juga berbeda-beda.

Kepemilikan Data Tidak Jelas
Ruly Achdiat, seorang data analyst yang saat ini bekerja sebagai Engagement Architect di Tibco Software Inc., menilai perbedaan data yang disajikan website pemerintah pusat dan daerah terjadi karena tidak jelasnya otoritas kepemilikan data.

"Jika kepemilikannya pada pemerintah daerah, kenyataannya data yang ditampilan pusat kadang tidak sama dengan hasil agregasi dari setiap daerah. Akibatnya, dapat menimbulkan persepsi jika terjadi penyaringan data lebih lanjut di level pusat," kata Ruly ketika dihubungi Cyberthreat.id, Senin (20 April 2020).

Menurut Ruly, dalam kondisi pandemi seperti ini, transparansi data sangat penting bagi masyarakat dan lembaga pembuat kebijakan publik. Jika datanya menyesatkan atau tidak lengkap, besar kemungkinan akan melahirkan kebijakan sesat pula.

Perlu Standar Pengumpulan Data  
Dalam pandangan Ruly, melihat angka penularan yang terus naik dari hari ke hari, pemerintah harus segera menerapkan data terintegrasi dan transparan. Itu bisa dimulai dengan menetapkan kepemilikan data pada pemerintah daerah sesuai dengan tes dan riwayat pencatatan pasien.

Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan standar pengumpulan data yang sederhana dan mudah untuk diimplementasikan dengan mengikuti pola open-data policy.

Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan menggunakan format open-data (csv, json) ditempel (embbed) pada masing-masing situs Covid-19 daerah. Sebagai contoh pemerintah bisa menambahkan laman dengan format http://covid19.nama-pemda.go.id/metrics.

"Ada keuntungan lain yang bisa didapatkan, seperti pengumpulan data dengan dengan cara ini dinilai sederhana sehingga tidak memerlukan infrakstuktur khusus dan terbuka bagi setiap pihak untuk memonitor kinerja dari daerah."

 

Belum Ada Standar Penyajian Informasi
Untuk standar penyajian informasi, situs pemetaan penyebaran covid 19 harus melengkapi dashboard (nilai saat ini dan dilengkapi dengan growth rate), visualisasi spasial, chart yang menggambarkan perkembangan metrics dari hari ke hari, tabel, dan juga advanced analytics, untuk penyajian tingkat lajut yang berisi informasi dengan wawasan yang kaya (insightful) tentang suatu permasalahan.

Pemerintah juga bisa menggunakan kondisi yang ada saat ini untuk memperbaiki master data dan melengkapi tampilan peta. Mulai dari data populasi penduduk, jumlah tempat tidur rumah sakit, ICU, ventilator, jumlah tenaga kesehatan, dengan menggunakan tingkat kedetilan (Granularity) sampai dengan Daerah Tingkat II. 

"Gunakan masa bencana nasional Covid-19 sekaligus untuk memperbaiki infrastruktur epidemik nasional (infrademik): Proses pengumpulan data, standardisasi metrics epidemik, pemutakhiran master data kesehatan/epidemik nasional," kata Ruly yang kini menetap di London, Inggris.

Masalah lain yang dihadapi pemerintah terkait dengan pemetaan dan pengelolaan data Covid-19 adalah belum seragamnya  penggunaan teknologi visualisasi spasial. Belum lagi penggunaan platform Esri OpenStreetMap yang tidak optimal untuk platform mobile sehingga akan menyulitkan pengguna untuk mengakses melalui platform mobile.

Tentang visualisasi pemetaan penyebaran Covid-19, Ruly Achdiat menyarankan pemerintah menggunakan
pemetaan spasial yang memiliki refrensi ruang kebumian (georeference) dan menggunakan Sistem informasi Geografis (SIG) untuk pemetaan digital.

SIG merupakan sistem informasi khusus yang mengolah data berdasarkan data keruangan dan merepresentasikan obyek di bumi dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menyimpan, memproses, menganalisa, dan mengelola data untuk menyajikan informasi keruangan (spasial).

"Penyajian visualisasi spasial yang tepat dari data infeksi dapat memegang peranan penting untuk memahami pola dan derajat penyebaran, yang pada akhirnya dapat membantu rencana emergency response," kata Ruly  yang juga salah satu penggagas Kawalpemilu.

Menurut Ruly, Pemetaan spasial idealnya divisualisasi dengan menggunakan derajat ketebalan warna yang sesuai dengan kuantitas metrics seperti jumlah kasus, fatality rate dan lain-lain. Satu level warna sebaiknya melingkupi satu level wilayah.

"Warna ini dapat dipilih yang level kontrasnya membuat mata dapat cepat menterjemahkan bobot dari penyebaran per wilayah, bukan dengan representasi besar sebuah lingkaran."

 

Ruly menambahkan, obyektif dari visualisasi spasial yang menarik dengan metrics yang tepat bertujuan agar penyampaian informasi bisa dengan cepat diinterpretasi oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambil keputusan strategis tanpa membutuhkan waktu lama dalam hal pembahasan.

Merujuk pada gambar peta sebelumnya, terlihat peta yang mengangkat bagaimana penyebaran dari virus secara global, merefleksikan resiko yang dihadapi pada tiap negara berdasarkan data transit dari dan ke negara-negara yang memiliki jumlah kasus yang signifikan. Perbedaan cara penyajian peta ini bisa berimplikasi seberapa cepat dan tepat pesan yang ingin disampaikan bisa diterima publik.

Ruly mengatakan, secara umum pemetaan spasial pola penyebaran wabah covid di Indonesia tidak memiliki pola yang konsisten dari satu instansi ke instansi lain, baik dari sisi tampilan maupun metrics yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

Seperti diketahui, selain situs covid19.go.id yang dikelola Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Kesehatan juga mengelola situs https://infeksiemerging.kemkes.go.id. Selain itu, pemerintah daerah juga masing-masing memiliki situs serupa yang berbeda dalam tampilan dan penyampaian metric saja.


Situs covid19.go.id (kiri) dan situs Kemenkes RI (kanan)

Pada situs covid19.go.id, kata Ruly, derajat problem epidemik suatu wilayah direpresentasikan oleh besar lingkaran yang dinilai lebih jelas walaupun masih kurang ideal. Sedangkan pada situs Kemenkes, derajat problem epidemik suatu wilayah bahkan tidak tergambar dengan jelas walau berusaha direpresentasikan oleh lingkaran.

Untuk itu ia menyarankan pemerintah sebaiknya memanfaatkan platform Google Maps yang telah didesain untuk multi platform dan sangat optimal untuk platform mobile. Dengan begitu, masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah menggunakan ponsel mereka.[]


Standardisasi dan Validasi Teknologi