NEWS : Singapura Paling Siap Mitigasi Risiko Siber, Indonesia?

Singapura Paling Siap Mitigasi Risiko Siber, Indonesia?

Singapura Paling Siap Mitigasi Risiko Siber, Indonesia?
Ilustrasi | Foto: freepik.com
Andi Nugroho, Faisal Hafis Jumat, 27 Maret 2020 - 09:11 WIB

Cyberthreat.id – Singapura termasuk negara dengan risiko keamanan siber tertinggi di Asia Pasifik. Namun, negara pulau tersebut juga termasuk yang paling siap menghadapi serangan siber.

Sementara, Indonesia menjadi negara yang paling sedikit dalam risiko keamanan siber, tapi paling tidak siap menangani serangan siber. Demikian laporan Cyber Smart Index yang dikeluarkan konsultan keamanan siber asal Inggris, Deloitte.

Laporan atas permintaan VMware, perusahaan software bisnis dan cloud computing asal AS, menyurvei 12 pasar di wilayah Asia Pasifik, termasuk pula Australia, Jepang, India, Thailand, dan Filipina.

Sejumlah hal yang dinilai, seperti besaran attack surface (jumlah kerentanan yang dapat dieksploitasi, red), frekuensi serangan, lingkungan legislatif, kemampuan organisasi untuk merespons ancaman dunia maya, dan praktik yang diterapkan negara.

Menurut laporan itu, seperti dikutip dari ZDNet, Kamis (26 Maret 2020), Singapura telah meluncurkan rencana induk (masterplan) keamanan nasional dan memiliki sejumlah program, seperti Co-Innovation and Development Proof of Concept. Otoritas Moneter Singapura juga menyiapkan hibah US$ 30 juta untuk mendorong perusahaan jasa keuangan untuk meningkatkan langkah keamanan siber mereka.

Sementara, Australia dinilai sebagai negara paling terbuka dan siap ketiga. Negeri Kanguru ini memberikan penekanan kuat pada pendidikan tinggi, bahkan, penilaian Deloitte, menunjukkan, pendidikan keamanan siber dan investasi litbang Australia mendapatkan nilai tinggi.

Deloitted juga menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk melihat kerangka kerja tata kelola yang lebih luas untuk mendukung strategi dunia maya, di antaranya, manajemen risiko, pelatihan, perilaku dan budaya risiko, serta kebijakan dan standar keamanan siber (perlindungan dan privasi informasi).

Wakil Presiden Senior VMware dan General Manager Asia-Pasifik Jepang, Duncan Hewett, mengatakan, ancaman siber akan ketika negara-negara semakin beralih ke ekonomi digital. "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi digital dibarengi pula dengan semakin rentannya suatu kawasan dengan risiko terkena serangan siber," ujar dia dalam keterangan pers yang diterima Cyberthreat.id.

Hewett mengatakan, dalam laporan itu hampir separuh perusahaan di Asia Pasifik tercatat mengalami serangan dalam setahun terakhir, bahkan, 63 persen perusahaan merugi lantaran bisnisnya terganggu oleh serangan siber.

Bagi perusahaan berskala besar dengan lebih dari 500 karyawan, kerugian dari serangan siber ditaksir US$ 30 juta atau sekitar Rp 486 miliar. Sementara, perusahaan skala menengah dengan jumlah karyawan 250-500, ditaksir merugi US$ 96 ribu (Rp 1,5 miliar).

"Untuk itu, kesiapan perusahaan menjadi senjata ampuh untuk memitigasi risiko dan memangkas potensi kerugian biaya akibat serangan siber," ujar Hewett.

Country Manager VMware Indonesia, Cin Cin Go menjelaskan, mewujudkan lingkungan digital ekonomi yang aman ialah tanggung jawab bersama baik swasta maupun pemerintah.

Menurut Cin Cin Go, kebutuhan bekerja secara mobile di Indonesia meningkat seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Dengan paradigma baru itu, ia berharap, perusahaan akan menerapkan sistem keamanan secara intrinsik sehingga bisa memangkas munculnya serangan siber di awal atau potensi-potensi serangan lain.[]


Standardisasi dan Validasi Teknologi