NEWS : Hadang Corona, Pemerintah Didesak Pakai Data Lokasi Ponsel

Hadang Corona, Pemerintah Didesak Pakai Data Lokasi Ponsel

Hadang Corona, Pemerintah Didesak Pakai Data Lokasi Ponsel
Ilustrasi
Yuswardi A. Suud, Oktarina Paramitha Sandy Kamis, 26 Maret 2020 - 10:00 WIB

Cyberthreat.id - Sejumlah negara menggunakan data lokasi ponsel untuk memantau pergerakan orang-orang yang mengalami gejala ringan Covid-19 (Orang dalam Pemantauan/ODP) agar mematuhi instruksi karantina mandiri. Data diperoleh dari operator seluler yang beroperasi di negara tersebut. Kebijakan ini antara lain sudah mulai diterapkan di Inggris, Italia, Taiwan, dan Singapura.

Bagaimana dengan Indonesia? Sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi soal ini dari pemerintah.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, mengatakan pemerintah Indonesia bisa menerapkan hal serupa sebagai upaya mitigasi.

Menurut dia, hal itu bisa dilakukan karena adanya protokol keadaan darurat. Terlebih hal ini menyangkut keselamatan orang banyak terkait pandemi Covid-19.

"Kalau di Amerika Serikat bisa, artinya di Indonesia pun bisa," kata Ardi ketika dihubungi oleh Cyberthreat.id, Rabu, 25 Maret 2020.

Ardi menambahkan, pemerintah Indonesia bisa meniru langkah Singapura yang bekerjasama dengan operator seluler untuk mengembangkaan aplikasi corona tracker. Hanya saja, pengguna perlu dimintai persetujuannya dan tidak menyebutkan identitas pribadi korban.

"Dalam keadaan darurat dan menyangkut keselamatan banyak orang, ini bisa dilakukan," kata Ardi.

Ardi juga mengingatkan, pemerintah pusat perlu membuat standarisasi pemetaan interaktif yang bisa menjadi panduan bagi pemerintah daerah.

Amatan cyberthreat.id, sejauh ini, peta nasional dan daerah belum terintegrasi dalam satu platform. Peta pusat yang ditampilkan di situs covid.go.id hanya menampilkan data sampai level nama provinsi.

Beberapa pemerintah daerah yang membuat website untuk provinsi masing-masing, menampilkan ruang lingkup data yang  berbeda-beda.

DKI Jakarta dan Jawa Barat, misalnya, menampilkan data pasien positif hingga tingkat kelurahan atau desa. Sementara Jawa Timur, baru membuka data hingga level kabupaten. Yogyakarta membuat peta yang menampilkan data hingga level kecamatan.

Di dunia maya, suara-suara yang meminta pemerintah membuat standar pemetaan lokasi ini kian nyaring terdengar. Menurut mereka, peta lokasi dibutuhkan agar masyarakat bisa mawas diri dan melakukan karantina mandiri atau memeriksakan dirinya.  

Ardi sepakat dengan permintaan itu. Kata dia, hal ini sudah mendesak dilakukan mengingat angka orang yang terpapar virus corona terus bertambah dari hari ke hari, berlomba dengan waktu dan nyawa banyak orang.

"Masih ada beberapa alternatif namun akan memakan waktu, pemetaan interaktif adalah salah satu opsi terbaik," kata Ardi.

Sebelumnya, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Bayu Indra Pratama, menyarankan pemerintah untuk melakukan strategi analisis jaringan dengan memanfaatkan AI dan Big Data dalam melakukan pemetaan penyebaran Covid-19.

"Saya menyarankan mengunakan pendekatan analisis jaringan sosial untuk memetakan pasien dan jejak lokasi mereka dengan menggunakan big data, karena virus mengikuti pergerakan orang," kata Bayu ketika dihubungi oleh Cyberthreat.id baru-baru ini.

Menurut Bayu, pergerakan seseorang yang dinyatakan positif maupun suspect corona, mestinya tetap boleh diakses demi keamanan kesehatan publik, tanpa harus mengungkapkan identitas pribadi karena berkaitan dengan privasinya.

"Kalau data pribadi kan berkaitan dengan privasi dan data medis namun kalau pergerakan sebenarnya masih dapat diberikan selama demi kepentingan keamanan dan keamanan publik."

Data pergerakan ini kemudian perlu diolah secara komputasi dengan memanfaatkan AI, kemudian digambarkan melalui gambar jaringan pergerakan orang, yang bisa menjadi rujukan masyarakat umum yang sehat maupun pemerintah untuk melakukan lokalisasi penyebaran covid-19 dan membuat langkah sterilisasi dengan pemberian disinfektan di wilayah tersebut.

"Masyarakat bisa menghindari tempat-tempat itu. Pemerintah juga bisa membuat alur gerak masyarakat. Di jalur itu juga bisa diberikan kotak steriliser yang memungkinkan pembersihan mandiri seperti di Vietnam."

Tak hanya itu, menurut Bayu, pemetaan ini juga akan membantu membatasi kontak terhadap pasien-pasien yang terpapar.

Hingga Rabu kemarin (25 Maret 2020), pemerintah Indonesia mengumumkan sudah 790 orang positif terpapar virus corona di 24 provinsi. Dari jumlah itu, 58 orang meninggal dunia dan 31 lainnya dinyatakan sembuh.[]


Standardisasi dan Validasi Teknologi