KPU Harus Gandeng Ahli IT dan Hacker Nasionalis

Jakarta, Cyberthreat.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus mempersiapkan infrastruktur IT sebaik mungkin untuk menghadapi Pemilu serentak 2019. Pemilu di Indonesia masih menggunakan proses manual dalam penentuan hasil Pemilu, namun infrastuktur IT yang mumpuni bisa meningkatkan kepercayaan publik.

Mantan anggota KPU RI 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah menyebut keberadaan infrastruktur IT sangat penting demi mendukung transparasi dan akuntabilitas tahapan Pemilu. Kemajuan teknologi dan informasi, kata dia, bisa memangkas waktu dan jarak dalam proses tahapan.

“Mau tidak mau KPU sudah harus mempersiapkan Infrastruktur IT itu dari sekarang,” kata Ferry kepada Cyberthreat.id beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) bakal dipercaya jika mendapat dukungan infrastruktur IT yang bagus. Salah satu fungsi Situng adalah mengurangi potensi manipulasi data hingga menjadikan proses penghitungan suara lebih efektif.

“Anda bisa bayangkan misalnya data di TPS sudah confirmed. Nah, pergerakan data secara manual dari TPS kan harus dikawal sehingga Situng sangat diandalkan untuk proses pengawalannya. Ini sekaligus memutus mata rantai manipulasi yang terjadi,” ujarnya.

KPU juga bisa memaksimalkan upaya sosialisasi lewat sistem IT KPU sebagai sarana utama. Ferry menyontohkan bagaimana proses penghitungan suara bisa disajikan dengan cepat lalu mendapat respon langsung dari masyarakat.

Kemudian KPU juga bisa memberikan jaminan bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara berjenjang yang lama dan memakan waktu sebulan bisa di tackle dengan akurasi dan kecepatan informasi lewat sistem IT yang bagus

“Langkah-langkah ini kan sebetulnya juga bisa meredam konflik.”

Pemilu Urusan Bersama

Setidaknya terdapat beberapa langkah yang disarankan Ferry terkait sistem IT KPU RI untuk menghadapi Pileg dan Pilpres serentak 2019. Pertama, KPU harus memiliki aplikasi infromasi penghitungan suara yang bagus dan kuat.

“Maksudnya aplikasi user friendly dan bisa dimanfaatkan masyarakat secara luas serta bisa bekerja sama dengan pihak lain,” ujar Ferry.

Kedua, KPU harus menjamin infrastuktur IT yang kekuatannya sangat baik. Jaringan bagus, keamanan data, firewallnya bagaimana dan sistem secara keseluruhan harus terjamin.

“Bila perlu ada VPN (Jaringan Privat Virtual) lebih bagus.”

Ketiga, KPU harus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk di luar pemerintahan seperti menggandeng hacker atau ahli IT yang memiliki komitmen kebangsaan kuat. Urusan Pemilu, tegas Ferry, merupakan urusan bangsa dan negara sehingga siapapun yang terpanggil diikutsertakan.

“Kita butuh orang-orang terbaik dan tangguh mengelola IT KPU ini. Orang yang bisa mengawal proses sistem informasi dengan baik, manajemen yang baik. Siapa yang menjalankan keputusan, siapa yang menjalankan koordinasi atau menjalankan peran di lapangan.”

Sebelumnya, berdasarkan hasil penelusuran Cyberthreat.id,  sebanyak 81 situs KPUD di berbagai daerah Indonesia telah diretas dan menjadi sasaran para peretasan hacker.

Hinggal artikel ini diturunkan, belum ada penanganan serius dari pengelola situs KPUD tersebut.