Soal SIM Swap, Indosat Siap Dievaluasi Regulator

Jakarta, Cyberthreat.id- Kasus SIM Swap yang menimpa wartawan senior Ilham Bintang membuat regulator turun tangan untuk melakukan evaluasi terhadap operator telekomunikasi.

Dalam kasus ini, Ilham Bintang menggunakan SIM Card Indosat, kemudian terkena musibah SIM swap, yang menyebabkan uang ratusan juta dalam rekeningnya dikuras peretas.

Regulator, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan mengevaluasi terkait prosedur operasional standar (SOP) dan parameter yang digunakan operator dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, terutama saat peggantian kartu seluer.

Indosat Ooredoo mengaku siap untuk dievaluasi oleh pihak regulator. “Kami berkomitmen mendukung pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap SOP guna memperbaiki bisnis proses pada keamanan data pelanggan,” kata Turina Farouk, SVP-Head Corporate Communications Indosat Ooredoo melalui pesan singkat, Rabu (22 Januari 2020).

Turina menuturkan, Indosat Ooredoo akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku guna memberikan standar perlindungan tertinggi terhadap data dan privasi pelanggan Indosat.

“Kami juga sejalan dengan pemerintah untuk mendorong  pelanggan agar lebih berhati-hati dengan data pribadi mereka untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Turina.

Sebelumnya, Anggota BRTI I Ketut Prihadi Kresna Mukti mengungkapkan, pihaknya akan bertemu dengan operator telekomunikasi untuk melakukan evaluasi terkait SOP yang sudah dijalankan oleh operator selama ini.

Pihaknya akan melihat sejauh mana SOP yang dijalankan, parameter apa yang dipakai untuk memberikan layanan kepada pelanggan, termasuk proses penggantian kartu seluler.

“Namun karena ada kejadian seperti ini [kasus penipuan SIM swapping yang menimpa Ilham Bintang], makanya akan evaluasi bersama. Nanti kita coba lihat SOP penggantian kartu ini seperti apa. Parameter apa yang digunakan. Kalau memang ada kelemahan akan, kita tutupi. Tetapi, kalau semuanya itu benar, berarti yang perlu ditingkatkan adalah implementasinya atau pelaksanaannya di lapangan. Jangan ada hal-hal yang merasa dianggap enteng. Hal-hal demikian harus ketat dalam pelaksanaannya,” jelas Ketut.[]