Era 4.0 Indonesia Masih Impor Cangkul
Cyberthreat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut impor cangkul sebagai simbol ketertinggalan Indonesia. Teten menanggapi munculnya ide impor cangkul di dashboard Presiden Joko Widodo. Atas kejadian itu ia diminta presiden untuk mengusut kenapa ide ini masih bisa muncul di era revolusi industri 4.0.
"Oleh karena itu, secara politik kemarin begitu muncul cangkul itu di dashboard presiden negatif sekali. Jadi saya bisa pahami kenapa pak presiden bisa mengangkat isu cangkul ini, sehingga minta saya untuk mengusut,” kata Teten di kantornya, Jakarta, Rabu (11 Desember 2019).
Teten menjelaskan dalam logika ekonomi sangat masuk akal jika Indonesia melakukan impor cangkul jauh lebih efisien ketimbang bikin sendiri lalu bahan bakunya diimpor. Tetapi, pola pikir seperti itu harus dihilangkan di era 4.0 yang melibatkan berbagai teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian.
"Ini kan industri 4.0 ketika dari pertanian berubah ke perdagangan dan industri itu kan alat-alat pertanian yang harus kita bikin sendiri. Nah ini simbol ketertinggalan," ujarnya.
Teten berjanji akan mencarikan solusi bersama stakeholder terkait agar kebutuhan cangkul dalam negeri bisa terpenuhi. Diantaranya menggandeng Kementerian Perindustrian, perwakilan bank, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan LPDB-KUMKM.
Kemudian secara prinsip Teten menegaskan dirinya tidak setuju adanya kebijakan impor cangkul. Ia meminta dilakukan pemetaan kebutuhan cangkul baik dari swasta, maupun pemerintah, termasuk melakukan pemetaan terhadap kemampuan produksi.
Sementara itu, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM Victoria br. Simanungkalit mengatakan kebutuhan cangkul di dalam negeri saat ini mencapai 10 juta cangkul.
Untuk kemampuan produksi dalam negeri mencapai 3 juta cangkul dimana 2,5 juta di antaranya diproduksi usaha besar, dan 500 ribu diproduksi UMKM.
"Data impor cangkul sendiri hanya sebesar 200 ribu cangkul. Menjadi pertanyaan darimana yang 6,8 juta itu, ada kemungkinan masuk dari jalur tikus (non resmi)," ungkapnya.
Pidato Jokowi
Presiden Jokowi berkali-kali dalam banyak kesempatan pidatonya menegaskan bahwa Indonesia harus bisa memaksimalkan industri 4.0 yang mensyaratkan berbagai teknologi seperti Big Data, Artificial Intelligence (AI), Internet of Thing (IoT), Cloud, robotik, Machine Learning hingga cybersecurity.
Presiden meminta cara-cara lama yang tidak efektif dan efisien ditinggalkan. Orientasi pembangunan harus kepada hasil yang memfokuskan kepada sumber daya manusia (SDM) unggul dan bersaing. Ditambah potensi pengguna internet Indonesia di tahun 2020 diprediksi mencapai 200 juta pengguna.
"Dan untuk menghubungkan produk-produk UMKM kita ke jaringan pasar nasional dan global. Setiap manusia Indonesia bebas memiliki kesempatan yang sama mengakses kemajuan teknologi dan terkonektivitas dengan sangat cepat," kata Jokowi sebagaimana dikutip di laman Setkab.go.id.
Di sektor pertanian, Pemerintahan Jokowi ingin memodernisasi pertanian sekaligus sebagai persiapan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, dengan target utama peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Teknologi pertanian dikemas dalam bentuk Mekanisasi 4.0, yang sekaligus menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 di segala bidang.
Kementerian Pertanian dan multistakeholder wajib membangun Mekanisasi 4.0 seperti drone penebar benih padi, drone penebar pupuk prill, drone penyemprot untuk aplikasi pestisida, robot tanam padi, autonomous tractor, dan mesin panen plus olah tanah yg terintegrasi. Keenam alsintan tersebut diciptakan sebagai solusi petani dalam melakukan usaha tani modern.