Rusia Kenalkan UU Kedaulatan Internet
Ilustrasi
Cyberthreat.id - Rusia memperkenalkan undang-undang baru yang akan mengontrol internet secara penuh. UU yang baru diberlakukan ini mengizinkan negara, melalui pejabat berwenang, membatasi lalu lintas internet dan memantau arus informasi web di Rusia.
"Secara teori, UU ini disebut dengan Kedaulatan Internet," tulis Sarah Rainsford, koresponden BBC di Moskow dilansir BBC, Jumat (1 November 2019).
Kremlin mengatakan, UU baru ini sebenarnya menargetkan kepentingan negara dengan keamanan siber (cybersecurity) sebagai fokus utama. Media setempat mengutip salah seorang jubir Pemerintah Rusia mengatakan rakyat Rusia tidak akan merasakan perubahan apa-apa dari UU yang baru ini.
Kritikus dan para pegiat HAM di Rusia khawatir UU ini akan membungkam kritik yang menyerupai Great Firewall milik Pemerintah China. Salah satu kemampuan UU ini adalah Rusia bisa memutuskan koneksi internet dari dunia global, tetapi koneksi di dalam negeri tetap tersedia. Hal itu akan dilakukan jika terjadi keadaan darurat seperti perang.
Secara teknis, UU berlaku dengan mewajibkan perusahaan Internet Service Provider (ISP) menginstall perangkat Deep Packet Inspection (DPI) yang mampu mengidentifikasi sumber konten dan lalu lintas web. Roskomnadzor, pengawas telekomunikasi di Rusia, bakal memiliki wewenang lebih besar untuk blokir konten dan mengontrol arus informasi.
Dalam beberapa tahun terakhir Rusia telah menyusun peta yang akan menjadi rute lalu lintas data dan web di negara tersebut.
Pemerintah Rusia menetapkan sejumlah titik yang akan menjadi pusat lalu lintas sehingga arus informasi, web dan data yang masuk bisa dikontrol. Rusia juga terus mengembangkan IP address milik sendiri yang akan berlaku secara mandiri tahun 2021.
"Ini mengurangi ketergantungan kepada server asing sekaligus melindungi sistem yang ada di Rusia dari serangan di luar wilayah Rusia."
Tudingan AS
Intelejen Amerika Serikat (AS) mengatakan Rusia terlibat di dalam gelombang arus informasi dan pesan di Pilpres 2016 yang menghasilkan Donald Trump sebagai presiden AS.
Moskow berkali-kali membantah keterlibatan tersebut, tetapi sepanjang tahun 2019 Rusia telah mengesahkan dua regulasi untuk mengantisipasi gelombang hoaks dan disinformasi lewat UU "menghormati individu" dan UU "berita palsu".
"Semua pembicaraan resmi mengenai UU ini adalah tentang bagaimana memastikan Rusia tetap berfungsi jika Barat 'menyerang' dan memutuskan koneksi internet."
UU Kedaulatan Internet menekankan bagaimana Rusia dapat bertahan hidup dalam isolasi - bahkan berkembang, jika mereka terus berada di bawah sanksi Barat. Aplikasi Telegram menjadi percobaan pertama UU ini sebelum memasang filter secara nasional.
"Sebelumnya Rusia pernah memblokir Telegram melalui blokir IP, tapi dalam prosesnya ratusan situs layanan online terputus," ujar Rainsford.
Saat ini sejumlah pakar IT telah menyatakan kekhawatirannya jika Rusia menerapkan filter secara nasional. Salah satu yang menjadi contoh adalah ketika filter dilakukan di tengah jam sibuk di sistem transportasi seperti kereta bawah tanah atau penerbangan.
