Strategi Pemprov Jabar Lindungi Diri dari Hacker

Jakarta, Cyberthreat.id - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Setiaji, menyadari program Digital Province yang mengoneksikan seluruh data dari kabupaten/kota di Jabar juga riskan disusupi oleh peretas atau hacker.

Ancaman serangan siber, kata dia, pernah terjadi beberapa tahun lalu, terutama mengubah tampilan situs web milik pemerintah daerah. Ini dialami situs web Pemerintah Kabupaten Sukabumi antara 2016 hingga 2017 dan pelaku meminta uang tebusan.

Setiaji mengatakan, untuk menjaga serangan siber, Diskominfo sejak tahun lalu telah membuat divisi khusus tentang keamanan informasi dan persandian. Tim ini mendapatkan pelatihan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Tugasnya memastikan keamanan jaringan, aplikasi, dan data agar tidak ada celah," kata Setiaji saat berbincang dengan Cyberthreat.id via telepon beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, dengan program Digital Province yang menghasilkan sejumlah aplikasi digital, tenaga terampil sangat dibutuhkan, tapi jumlah mereka saat ini terbatas. Padahal, mereka bertugas untuk mengecek dan memastikan aplikasi tidak ada celah keamanan, melakukan pengujian aplikasi, dan lain-lain.

Sekadar diketahui, Digital Province adalah branding Pemprov Jabar seperti yang dilakukan DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City. Setiaji sendiri adalah mantan kepala UP Jakarta Smart City.

Setiaji membeberkan perbedaan progam digital itu antara Jawa Barat dengan DKI Jakarta. "Ya beda otonominya, karena kami yang berada di provinsi sulit untuk mengatur di tingkat kabupaten/kota. Kami tidak ada secara kewenangan mengatur langsung ke pemda," kata dia.

Hal itu berbeda ketika dirinya di Jakarta, ia bisa masuk ke seluruh SKPD bahkan hingga tingkat kecamatan. Ditanya soal anggaran, Setiaji sedikit menahan tawa. "Anggaran kami di Jabar sama dengan dengan di Jakarta Smart City sekitar Rp 80 miliar, tapi ada juga dibantu oleh BSSN," tutur dia.

Dengan kondisi itu, Setiaji juga berencana mengajukan anggaran TI lebih besar lagi ke depan selain mengusulkan penambahan SDM.

"Idealnya, masing-masing kantor dinas memiliki tenaga terampil bidang TI, khususnya sekuriti, setidaknya 10-15 orang dari sekarang cuma dua orang. Tahun ini kami akan rekrut 2-3 lagi melalui rekrutmen PNS," kata dia. Meski SDM yang didapat nantinya cenderung fresh graduate, kata dia, setidaknya bisa diberi bekal pelatihan lebih lanjut.

White Hacker

Untuk membantu keamanan sistem jaringan komputer, khusus di lingkup Pemprov Jabar, Diskominfo juga telah menggandeng puluhan White Hacker Indonesia dan perusahaan sekuriti luar yang berbisnis di Indonesia.

Khusus White Hacker, Setiaji mengatakan, mereka diperbantukan untuk membantu mendeteksi celah kemanan yang ada di aplikasi, selanjutnya dimintai untuk memberikan solusi.

"Bulan lalu, kami ke Yogyakarta bertemu mereka. Kami hanya minta bantuan ke mereka. Sifatnya bukan dikontrak, jadi jika kami butuh di-training, ya kami undang, hanya kerja sama," kata Setiaji.

Anggota White Hacker yang diajak kerja sama berasal dari berbagai latar pendidikan, bahkan ada yang di luar pendidikan teknologi informasi.

Untuk target pengamanan jaringan di tingkat kabupaten/kota, Setiaji mengatakan, pemprov akan menggandeng BSSN mengadakan pelatihan ke pemda-pemda tentang cybersecurity.