Prancis Suarakan Agar Uni Eropa Tolak Libra, Ini Alasannya
Paris, Cyberthreat.id – Libra Facebook, proyek mata uang kripto (cryptocurrency) yang baru diluncurkan Juli 2020, terus mendapat tekanan dari sejumlah negara maju. Uni Eropa akhir-akhir ini paling keras mengritik proyek Libra tersebut karena kekhawatiran untuk dipakai modus pencucian uang.
Kini, Prancis bersuara lantang. Negeri penghasil anggur itu menolak tegas Libra karena mengancam "kedaulatan moneter" pemerintah.
Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan Libra menimbulkan risiko finansial dan bisa terbuka terhadap penyalahgunaan. Namun, ia mengaku masih kesulitan untuk mengajak 28 anggota Uni Eropa lain agar turut serta menolak Libra.
Berbicara tentang Libra pada pertemuan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi, di Paris, Le Maire mengatakan, "Privatisasi uang ini pada akhirnya mengandung risiko penyalahgunaan, risiko kedaulatan, dan risiko bagi konsumen dan perusahaan," ujar dia seperti dikutip dari BBC, Kamis (12 September 2019).
Berita Terkait:
- Libra Facebook Harus Tunduk UU Anti Pencucian Uang
- Bank Sentral China Siapkan Mata Uang Kripto Mirip Libra
- Mau Hadiah US$ 10.000? Ayo Temukan Bug di Libra Blockchain
Le Maire mengatakan dia telah berkomunikasi dengan Gubernur Bank Sentral Eropa menyangkut pengaturan mata uang kripto publik di bawah naungan lembaga keuangan internasional.
"Libra juga bisa menimbulkan risiko sistemik sejak saat Anda memiliki dua miliar pengguna (jumlah ini merujuk pada pengguna Facebook, red). Setiap gangguan dalam fungsi mata uang ini, dalam pengelolaan cadangannya, dapat menciptakan gangguan finansial yang cukup besar," kata Le Maire.
"Semua kekhawatiran tentang Libra ini serius. Karena itu saya ingin mengatakan dengan sangat jelas: dalam kondisi ini, kita tidak dapat mengotorisasi pengembangan Libra di tanah Eropa," ia menambahkan.
Meskipun Libra tidak akan didesentralisasi, seperti cryptocurrency lainnya, kontrol akan diberikan kepada asosiasi nirlaba yang berbasis di Swiss, Asosiasi Libra Facebook.
Sebelumnya, FINMA, lembaga pengawas pasar keuangan Swiss juga menyoroti sistem pembayaran yang diusulkan Libra. Sistem pembayaran tersebut, kata FINMA, harus menaati hukum anti pencucian uang yang keras.
Komisi Eropa telah menanggapi pengumuman Le Maire, mengatakan akan melihat semua aspek Libra untuk memahami masalah mulai dari pajak hingga kekhawatiran tentang privasi data.
Menyangkut usulan Prancis, Vanessa Mock, juru bicara Komisi Eropa, mengatakan, "Kemungkinan sekali kita mengetahui lebih banyak tentang kontur mata uang, proyek ini akan memerlukan beberapa bentuk otorisasi di Eropa," ujar dia.
"Maka tergantung pada Asosiasi Libra untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan lisensi yang diperlukan, jika perlu, sebelum diluncurkan di Uni Eropa,” kata dia.
Asosiasi Libra menilai apa yang disampaikan Le Maire lebih menyoroti pentingnya regulasi di seluruh dunia.
"Kami menyadari bahwa blockchain adalah teknologi yang sedang berkembang, dan para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana penerapannya dalam kebijakan sistem keuangan mereka," Dante Disparte, Kepala Kebijakan Asosiasi Libra.
Libra sejauh ini mendapat dukungan dari perusahaan pembayaran Visa dan Mastercard dan aplikasi taksi Lyft dan Uber.
Namun, Kelompok Tujuh Negara maju (G7)pada Juli lalu menyatakan, tidak akan membiarkan Libra melanjutkan proyeknya sampai semua masalah benar-benar tuntas.
Kongres AS sedang melihat dampak potensial Libra, sedangkan para kepala bank sentral, termasuk Mark Carney dari Inggris, telah menyuarakan skeptisisme. Presiden AS Donald Trump sebelumnya dalam twitter telah mengatakan, bahwa dirinya bukan penggemar mata uang kripto mana pun, termasuk Libra.