NEWS : Aktivis Minta Regulasi Keamanan Digital Segera Disahkan

Aktivis Minta Regulasi Keamanan Digital Segera Disahkan

Aktivis Minta Regulasi Keamanan Digital Segera Disahkan
Ilustrasi | Foto: freepik.com
Andi Nugroho Rabu, 11 September 2019 - 10:56 WIB

Jakarta, Cyberthreat.id – Perkumpulan Chief Information Officer Indonesia (iCIO) dan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, regulasi teknologi dan keamanan digital harus segera disahkan dalam undang-undang.

"Dunia yang makin terdigitalisasi dan saling terhubung adalah perubahan yang menawarkan peluang besar bagi negeri kita. Untuk memaksimalkannya, diperlukan regulasi terkait dengan masalah digital," kata Koordinator Divisi Advokasi iCIO Community Yessie D. Yosetya  di Jakarta, Selasa (10 September 2019).

Yessie mengatakan, sejumlah negara telah lebih dahulu mengatur dan mengelola masalah digital, seperti Yordania, Yunani, Rusia, Prancis, Inggris, Skotlandia, Polandia, dan Thailand.

Menurut dia, digitalisasi adalah kunci pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif dan menjadi solusi untuk keluar dari "jebakan" negara-negara berpenghasilan menengah (the middle income trap).

Selain itu, peraturan terkait dengan masalah digital untuk meminimalkan kesenjangan sumber daya manusia (SDM) negara dalam pengetahuan menggunakan teknologi.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan bahwa implementasi perundang-undangan dapat memperjelas bentuk penegakan hukum (law enforcement) yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi.

"Penyedia layanan tidak dapat semena-mena menggunakan atau meminta data pribadi milik konsumen di luar data yang diperlukan karena terdapat sanksi atau pidana jika melanggar," ujar Galuh seperti dikutip dari Antaranews.com.

Dengan peraturan perundang-undangan itu, dia berharap masyarakat sebagai pengguna layanan mengetahui dan memahami informasi apa saja yang mereka perlu sampaikan, apa tujuannya, dan juga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya melindungi data pribadi.

Saat ini ada dua rancangan undang-undang yang berkaitan dengan dunia siber, yaitu RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU KKS merupakan inisiatif DPR, sedangkan RUU PDP usulan dari pemerintah. Keduanya saat ini masuk program legislasi nasional, sayangnya belum ada titik terang kapan keduanya akan disahkan.


Standardisasi dan Validasi Teknologi