NEWS : Lawan Serbuan OTT, Indonesia Harus Belajar dari China

Lawan Serbuan OTT, Indonesia Harus Belajar dari China

Lawan Serbuan OTT, Indonesia Harus Belajar dari China
Ilustrasi.
Eman Sulaeman Selasa, 13 Agustus 2019 - 19:38 WIB

Jakarta,Cyberthreat.id - Kehadiran aplikasi Over The Top (OTT) di Indonesia tak terbendung. Sebut saja, aplikasi media sosial dan chatting, seperti Facebook, Instagram, Telegram, Whastapp, Twitter, dan masih banyak lagi.

Semua aplikasi yang disebutkan, berasal dari luar negeri. Rata-tata penggunanya pun mencapai jutaan di Indonesia. Sayangnya, dari sejumlah aplikasi populer yang beredar di Indonesia, tak satu pun, yang berasal dari Indonesia. Indonesia hanya dijadikan pasar semata.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan negara China. China berani mengambil sikap tegas, dengan memblokir seluruh OTT global. Sehingga, masyarakat hanya mempunyai pilihan untuk menggunakan aplikasi lokal.

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail mengatakan, Indonesia harus mengambil posisi yang tegas soal ini.

Tetapi, Ismail menyarakan, sebelum melawan OTT global, Indonesia harus memiliki kekuatan atau fondasi yang kuat yang berasal dari Indonesia sendiri.

Dia mencontohkan, seperti di China, sebelum melawan OTT global, China telah menyipakan fondasi yang kuat.

“Karena, sekali kita melawan, kita harus punya fondasi yang kuat. Ini yang ekstrem seperti di China. Setop YouTube, tetapi mereka sudah siapkan affirmatif policy-nya. Begitu media sosial disetop mereka sudah punya, begitu ecommerce di setop, mereka sudah punya,” kata Ismail di Jakarta, Selasa, (13 Agustus 2019).


“Kita ini serba tanggung. Di dalam belum ada yang siap, tetapi pengennya setop. Yah kan gak mungkin. Karena masyarakat juga akan mendesak kebutuhan ini. Oleh karena itu, kita harus komit untuk menyiapkan secara bersamaan,” ujar Ismail.

Untuk itu, Ismail meminta, supaya semua pemangku kepentingan harus duduk bersama, mencari titiik optimal yang dapat dicapai. Karena, satu Lembaga atau Kementerian saja, tidak bisa menyelesaikan persoalan ini.

“Barangkalai goverment harus duduk bersama, mencari titik yang optimal, karena banyak kepentingan di sini. Sehingga, kita bisa jadi tuan rumah di level aplikasi,” ungkap Ismail.


Standardisasi dan Validasi Teknologi