NEWS : Kisruh Kashmir, Warganet Perang Hoaks di Twitter

Kisruh Kashmir, Warganet Perang Hoaks di Twitter

Kisruh Kashmir, Warganet Perang Hoaks di Twitter
Sejumlah aparat berjaga di daerah Jammu, Senin (5 Agustus 2019). | Foto: Gulfnews.com/PTI
Andi Nugroho Senin, 12 Agustus 2019 - 10:49 WIB

Cyberthreat.id – Setelah Pemerintah India mencabut status khusus untuk wilayah Kashmir dan Jammu pada 5 Agustus lalu, suhu politik masih memanas di media sosial antara warganet Pakistan dan India.

Sejak pencabutan status itu, untuk meredam segala bentuk protes warga Jammu dan Kashmir, pemerintah memutus segala jalur komunikasi baik televisi, telepon, maupun internet di wilayah tersebut.

Akibat dari pemblokiran itu, merebaklah sebaran hoaks dan informasi-informasi yang tidak akurat (misinformasi) tentang Kashmir di media sosial.

The Economic Times, Senin (12 Agustus 2019)—sepekan tepat setelah pencabutan, melaporkan bahwa terjadi lonjakan hoaks secara signifikan pada Jumat lalu.

Bermunculan tagar #Kashmirwantsfreedom #Savekashmirfrommodi #Kashmirbanegapakistan, #UnsubscribeIndiansyoutubers India dan #BBCNews yang menjadi tren selama akhir pekan lalu di media sosial, Twitter.


Berita Terkait: 


"Ini terjadi di seluruh platform seperti Facebook dan Twitter dan ada propaganda dari kedua belah pihak,” ujar Pratik Sinha, pendiri situs web pengecekan fakta Alt News.

Menurut dia, sementara para pengguna Pakistan menunjukkan video-video lama yang mengklaim mewakili situasi saat ini di Kashmir, ada juga propaganda sayap kanan dari India yang memperlihatkan video-video lama yang mengklaim bahwa Muslim India menentang langkah tersebut.

Pemblokiran

Pratik Sinha menyayangkan pemerintah India melalukan pemblokiran jalur komunikasi. “Barangkali pemerintah berharap melalui tindakan keras mereka mungkin dapat mengurangi desas-desus, tetapi desas-desus bukan hanya fungsi dari media sosial ... bahkan sebelum media sosial, ada keresahan dan rumor mobilisasi aktivitas,” kata dia.

Menurut Sinha, apa yang bisa dipakai masyarakat untuk mengetahui rumor-rumor yang belum terjadi itu. Justru, dengan dunia terkoneksi internet jauh lebih baik ketimbang dunia yang terputus, jelas Sinha.

Sabtu lalu, lewat akun Twitter-nya (@PIBHomeAffairs), juru bicara Kementerian Dalam Negeri India membantah laporan Reuters  dan dikutip oleh Dawn yang menyebutkan ada protes di Srinagar yang melibatkan 10.000 orang. Jubir itu menyatakan, berita itu “palsu” dan “salah”.

“Ada protes menyimpang di Srinagar/Baramulla dan tidak ada yang melibatkan kerumunan lebih dari 20 orang,” tulis jubir tersebut.

Setelah muncul pernyataan itu, akun Twitter BBC News (@BBCWorld) merilis sebuah video yang memperlihatkan ribuan pengunjuk rasa di jalan-jalan di Srinagar. "Sebuah protes yang menurut pemerintah India tidak terjadi," kata @BBCWorld.

Twit itu langsung menjadi trending topic pada Minggu (11 Agustus) dengan #BBCNews di Twitter, tapi tetap saja sejumlah warganet menuding video itu palsu.

Sutradara kawakan India, Shekhar Kapur juga mencuit soal berita itu. Ia mengkritik liputan BBC dan menulis: "Hei @BBCWorld, setiap kali Anda menyebut Kashmir, (dengan sebutan, red) Indian Occupied Kashmir, saya terus bertanya-tanya mengapa Anda menolak untuk menyebut Irlandia Utara British Occupied Ireland?"

Kerja keras pencari fakta

Sementara itu, Twitter mengatakan sedang mengambil tindakan terhadap akun yang melanggar aturannya.

“Twitter tidak mengizinkan manipulasi platform pada layanannya dan memberlakukan kebijakan secara bijaksana, tidak memihak untuk semua pengguna–terlepas dari pandangan politik yang diungkapkan,” ujar jubir Twitter.

“Hal itu termasuk terorisme, perilaku kebencian, pelecehan yang terkoordinasi, dan penyebaran informasi yang salah pada skala besar,” ujar jubir tersebut kepada The Economic Times.

Instagram dan YouTube belum menanggapi hal tersebut. Sementara, Facebook menyatakan, perbincangan tentang Kashmir saat ini menjadi prioritas utama di India dan akan menghapus konten-konten yang melanggar standar komunitasnya. “Potensi menghasut itu berbahaya secara offline," kata juru bicara Facebook.

Jency Jacob, managing editor BOOM, situs web yang bermitra dengan Facebook untuk memeriksa fakta dan menandai unggahan tertentu yang dicurigai hoaks, mengatakan pengguna media sosial telah berbagi berita palsu "secara membabi buta" dan "emosi mulai meninggi".

Jacob mengatakan perusahaannya telah mengeluarkan 22 artikel yang memunculkan berita palsu sejak pencabutan Pasal 370 pada konstitusi India yang berimbas pada status Kashmir dan Jammu.

“Ada serangkaian cerita yang terhubung dengan rumor bahwa Muslim diserang oleh tentara atau tentara membakar rumah,” kata Jacob.

“Ada banyak video dan gambar lama dibagikan ulang. Kami telah melihat lonjakan sepanjang sepekan ini. Setelah pengumuman Perdana Menteri dan jam malam dicabut sebagian, banyak video mengenai protes muncul,” kata Jacob.

Dengan lebih dari 18.000 tweet, #UnsubscribeIndiansyoutuber menjadi tagar terpopuler nomor satu di Twitter pada hari Minggu.

Awalnya dimulai oleh pengguna Pakistan yang menyerukan boikot terhadap akun YouTube populer India seperti BB Ki Vines, Seri T dan Set India dari Bhuvan Bam.

“Percayalah, kita bisa mengalahkan India. Jika kita berhenti dan memboikot hal-hal kecil ... saluran boikot, media sosial, lagu, film, pertunjukan komedi, drama, Bos Besar, ”tulis seorang pengguna Pakistan.

Pengguna India segera mengambil tagar juga, mencerca pengguna Pakistan untuk pindah. “Inilah yang terjadi ketika Anda memiliki lebih banyak kamp teroris daripada sekolah,” tulis seorang pengguna India.

Sementara warganet India lain meminta YouTubers India untuk turut menyerang semua saluran reaksi Pakistan yang menggunakan konten mereka.


Standardisasi dan Validasi Teknologi