Blokir Situs Porno Ditunda Lagi, Menteri Inggris Minta Maaf

Ilustrasi | Foto: freepik.com

London, Cyberthreat.id - Pemerintah Inggris untuk menunda lagi pemblokiran situs web pornografi yang seharusnya mulai diterapkan pada 15 Juli kemarin.

Sebetulnya, pemerintah telah menggaungkan rencana itu sejak 2018 dan aturan akan berlaku pada April tahun lalu. Namun, ada sejumlah hal yang dirasa tidak tepat dan banyak dikritik aktivitas masyarakat sehingga aturan terus molor.

Pemblokiran tersebut dirancang khusus untuk pengguna di atas 18 tahun. Setiap situs web pornografi harus membuat verifikasi dan memastikan pengaksesnya bukan anak-anak dan remaja.

Menteri Digital Inggris Margot James meminta maaf atas penundaan tersebut. "Saya sangat menyesal bahwa ada penundaan. Saya paham ini terdengar kurang kompeten," kata dia kepada BBC

"Memang ada kesalahan dan saya sangat menyesal itu terjadi," James menambahkan.

Di bawah aturan yang diusulkan, pengawasan pemblokiran itu dilakukan oleh Dewasn Klasifikasi Film Inggris (British Board of Film Classification/BBFC). Jika ada situs web yang membangkang aturan akan diblokir oleh penyedia layanan internet (ISP).

Saat ini aturan pemblokiran itu hanya berlakukan pada situs-situs web porno apa saja dan belum mengatur konten media sosial. Padahal di medsos pun juga banyak konten porno yang beredar.

Sejumlah aktivitas masyarakat di Inggris mengkritik aturan tersebut karena tidak begitu jelas mekanisme penerapannya. Memang ada beberapa opsi yang dipilih seperti mengunggah salinan paspor atau SIM atau membeli voucher dari toko-toko lokal.

Penundaan itu juga disesalkan oleh Ketua Komite Kesehatan dan Kepedulian Sosial Sarah Wollaston. "Saya pikir (penundaan aturan) ini adalah keterlaluan," kata dia.

"Ini bukti bahwa pemerintah gagal melindungi anak-anak dan remaja. Saya khawatir semua ini akhirnya diabaikan karena pengaruh pemilu dan proses Brexit," ia menambahkan.

Wollaston adalah rekan separtai Margot James yang mengundurkan diri dari Partai Konservatif pada Februari lalu. Ia sekarang bebas dari partai dan mandiri.

Skema Verifikasi

Aturan pemblokiran tersebut diperkenalkan sejak 2017 sebagai bagian dari Undang-Undang Ekonomi Digital. Dalam kebijakan baru, situs-situs web porno dipaksa untuk memasang alat verifikasi usia agar pengguna dipastikan berusia 18 tahun ke atas.

Skema sertifikat verifikasi usia dikenalkan BBFC sejak April lalu. Situs web yang diberi sertifikat akan menunjukkan simbol AV hijau. 

Open Rights Group (ORG), organisasi yang menyuarakan hak-hak privasi digital berpusat di London, mengkritik skema tersebut karena identitas pengguna berpotensi dikaitkan dengan pornografi yang mereka tonton dan akan rentan terhadap pengawasan atau pelanggaran data.

Pada Juni lalu, Jim Killock, Direktur Eksekutif ORG, kepada Business Insider, mengatakan, pemerintah perlu bagaimana memastikan privasi dan keamanan pengguna online terlindungi.

“Penyedia verifikasi usia juga telah memperingatkan bahwa mereka sendiri juga tidak siap. Standar BBFC untuk melindungi data terbukti tidak efektif,” ujar Killock.

MindGeek

Teknologi verifikasi usia yang populer adalah AgeID. Teknologi ini dikembangkan oleh MindGeek. Tahukah, siapa pendiri MindGeek?

Manwin adalah cikal bakal sebelum berubah nama menjadi MindGeek dan didirikan oleh pengusaha Jerman Fabian Thylmann.

Manwin, yang bergerak di usaha pornografi internet, dalam perjalanan bisnisnya juga membeli sejumlah situs web porno populer, seperti Pornhub, YouPorn, RedTube, Brazzers, Twistys.com, Mofos, serta sejumlah penyedia pornografi lainnya.

Namun, pada Oktober 2013, Thylmann menjual Manwin setelah terlibat skandal pajak pada 2012 dan kasus lain pada 2015. Setelah penjualan itu, namanya berganti Mindgeek. 

Kini, MindGeek adalah perusahaan pornografi terbesar di dunia.

Tak heran bila aktivis perlindungan data privasi meresahkan jika verifikasi usia diserahkan kepada penyedia pornografi. Apalagi teknologi verifikasi usia yang bikin mereka sendiri. 

Bagaimana jaminan perlindungan datanya, begitulah pertanyaan yang muncul? Dan, tentu saja, sangat riskan terjadi konflik kepentingan.

Selain AgeID, teknologi verifikasi usia lain seperti AgeChecked, AgePass,1Account, Yoti, dan lain-lain. Situs web porno dapat menyertakan lebih dari satu perusahaan pemeriksa usia di situsnya. Ini sepenuhnya bergantung pada masing-masing situs web porno.

Setiap penyedia web bisa memastikan cara verifikasi dengan menunjukkan SMS, data kartu kredit, informasi paspor, atau SIM. Ada juga pemindaian wajah dan blockchain.

Setiap penyedia layanan pornografi yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan akan didenda hingga US$ 350.000 atau bahkan menerima Blanket Block oleh ISP lokal.