Jadi Incaran Spyware Pegasus, Presiden Prancis Ganti Ponsel dan Kartu Seluler
Presiden Prancis Emmanuel Macron | Foto: universmartphone.com
Cyberthreat.id – Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengganti ponsel pintarnya dan nomor selulernya menyusul pemberitaan yang menyebutkan dirinya menjadi target serangan spyware (perangkat lunak jahat spionase). (Baca: Presiden Prancis Macron Ditarget Spyware Pegasus)
“Dia punya beberapa nomor telepon. Ini bukan berarti dia telah dimata-matai. Ini hanya keamanan tambahan,” kata pejabat kepresidenan Prancis, Kamis (22 Juli 2021) dikutip dari Reuters, diakses Jumat (23 Juli).
Sementara, Juru bicara pemerintah Prancis, Gabriel Attal menambahkan, bahwa protokol keamanan presiden juga sedang disesuaikan sehubungan dengan laporan spionase tersebut.
"Jelas kami menanggapi (ini) dengan sangat serius," kata Attal kepada wartawan beberapa jam setelah rapat kabinet darurat yang berfokus pada Pegasus.
Nomor seluler Macron ditemukan dalam daftar 50.000 nomor seluler yang menjadi target spyware Pegasus. Daftar temuan ini berasal dari riset Amnesty International bersama konsorsium media massa, Forbidden Stories, berbasis di Paris.
Selain Macron, ada pejabat negara lain yang menjadi target spyware, yaitu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dan Barham Salih dari Irak. Lalu, Raja Mohammed VI dari Maroko serta tiga perdana menteri masih aktif, Imran Khan dari Palestina, Mustafa Madbouly dari Mesir, dan Saad Eddine El Othmani dari Maroko, tulis Washington Post.
Menurut laporan Washington Post, sejauh ini belum ada kepala negara yang akan menawarkan smartphone-nya untuk diuji forensik; untuk mendeteksi apakah mereka benar-benar terinfeksi spyware buatan perusahaan Israel, NSO Group. Hanya disebutkan, sebanyak 37 telepon yang diidentifikasi dalam penyelidikan yang menunjukkan percobaan infeksi malware.
Washington Post dan 16 media massa lain diberikan akses ke daftar temuan terebut. Salah satu media Prancis yang ikut mengakses, yaitu Le Monde. Surat kabar terkemuka ini menuliskan bahwa ada 15 pejabat pemerintah Prancis diduga masuk target potensial bersama Macron pada 2019.
Le Monde mengatakan bahwa mantan Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe dan 14 menteri juga menjadi sasaran pada 2019.
Menanggapi laporan tersebut, Kantor Kejaksaan Prancis mengatakan, sedang menyelidiki dugaan penggunaan sypware NSO Group.
Pegasus dipakai oleh klien perusahaan Israel itu untuk menargetkan jurnalis, aktivis HAM, dan politisi di berbagai negara. Israel sendiri tak mempersoalkan adanya penjualan spyware tersebut. Menurut Kementerian Pertahanan Israel penjualan spyware adalah untuk penggunaan yang sah dan dengan tujuan tunggal “memerangi kejahatan dan melawan terorisme”.
Namun, Israel telah membentuk tim antarkementerian untuk menilailaporan tentang penyalahgunaan spyware Pegasus. Malware ini memungkinkan operatornya meretas smartphone untuk mengekstrak pesan, merekam panggilan, dan diam-diam mengaktifkan mikrofon.
Berita Terkait:
- Israel Bentuk Tim untuk Selidiki Ekspor Spyware Pegasus
- Parlemen Israel Buka Suara Soal Kebijakan Ekspor Spyware Pegasus
“Kita tentu harus melihat lagi seluruh subjek lisensi yang diberikan oleh DECA ini,” Ram Ben-Barak, kepala Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel, merujuk pada Badan Pengawasan Ekspor Pertahanan yang dikelola pemerintah.
Tim pemerintah Israel "akan melakukan pemeriksaan, dan kami pasti akan melihat temuan dan melihat apakah kami perlu memperbaiki hal-hal di sini", kata Ben-Barak.
DECA berada di dalam Kementerian Pertahanan Israel yang bertugas mengawasi ekspor produk NSO.
Bantahan NSO
NSO sendiri telah membantah laporam Amnesty International dan Forbidden Stories. Perusahaan menyebutkan sebagai "penuh dengan asumsi yang salah dan teori yang tidak didukung."
Baik Kemenhan Israel maupun NSO mengatakan bahwa Pegasus digunakan hanya untuk melacak teroris atau penjahat dan menambahkan, bahwa semua klien asing adalah pemerintah yang bekerja penuh kehati-hatian. (Baca: Israel Setujui NSO Group Ekspor Spyware Pegasus)
NSO mengatakan tidak mengetahui identitas spesifik orang-orang yang menjadi sasaran klien dengan Pegasus. Jika menerima keluhan Pegasus telah disalahgunakan oleh klien, NSO dapat memperoleh daftar target dan, jika keluhan terbukti benar, secara sepihak mereka bisa menutup perangkat lunak klien, kata perusahaan.[]
