Bisa Jebak Remaja Berhutang, Inggris Perketat Aturan Pay Later 'Beli Sekarang Bayar Nanti'

Cyberthreat.id - Pemerintah Inggris akan memperketat peraturan untuk aplikasi belanja online yang menawarkan layanan "beli sekarang, bayar nanti" atau "buy now, pay later."

Dilansir dari cnbc.com, Departemen Keuangan Inggris mengatakan perusahaan yang menawarkan layanan itu akan berada di bawah pengawasan Otoritas Perilaku Keuangan (FCA), yang mengatur perusahaan jasa keuangan dan pasar negara itu.

Perusahaan semacam itu akan diminta untuk memeriksa kemampuan bayar sebelum meminjamkan kepada pelanggan. Masyrakat juga diizinkan menyampaikan keluhan ke ombudsman keuangan Inggris.

Produk 'beli sekarang bayar nanti' digunakan sebagai alternatif kartu kredit dan popularitasnya meledak selama pandemi virus corona, karena orang beralih ke belanja online selama masa lockdown.

Dipopulerkan oleh start-up Swedia, Klarna, layanan ini memungkinkan pelanggan membeli barang dan jasa secara online dan membayar belakang dalam batas waktu tertentu. Jika pembayarannya melewati batas waktu yang ditentukan, biasanya dikenakan denda dengan sistem kelipatan bunga berbunga.

Kelompok perlindungan konsumen telah memperingatkan bahwa layanan itu dapat menjerumuskan orang - terutama para remaja - ke dalam perangkap hutang lantaran dapat mendorong orang berbelanja di luar kemampuannya.

Tinjauan dari FCA Christopher Woolard menemukan bahwa pasar pay later di Inggris Raya bernilai £ 2,7 miliar ($ 3,7 miliar), dengan 5 juta orang Inggris menggunakan produk semacam itu sejak awal pandemi. Sementara itu, lebih dari satu dari 10 nasabah bank besar yang menggunakan layanan itu sudah menunggak.

"Beli sekarang bayar nanti dapat menjadi cara yang membantu mengelola keuangan Anda, tetapi penting bagi konsumen untuk dilindungi karena perjanjian ini menjadi lebih populer," kata John Glen, sekretaris ekonomi di Departemen Keuangan, Selasa (2 Februari 2021).

“Dengan turun tangan dan mengatur, kami memastikan orang-orang diperlakukan secara adil dan hanya ditawarkan perjanjian yang mereka mampu - perlindungan yang sama seperti yang Anda harapkan dari pinjaman lain,” tambahnya.

Beberapa anggota parlemen oposisi di Partai Buruh mengkritik pemerintah lantaran sebelumnya menolak proposal mereka untuk memperketat aturan pay later.

“Saat ini, korban penipuan melalui produk pay later tidak dapat meminta dukungan dari ombudsman keuangan dan para influencer mengiklankan produk ini kepada pembeli berusia 18 tahun, tanpa peringatan akan risikonya," kata Alice Tapper, juru kampanye keuangan yang mendorong lahirnya regulasi itu.

Saat ini, kata dia, pay later sering kali menjadi wadah pertama bagi para remaja untuk berhutang.

“Regulasi berarti konsumen akan menerima informasi dan perlindungan yang layak mereka dapatkan. FCA dan pemerintah sekarang perlu bertindak cepat untuk mewujudkan rekomendasi ini,” tambah Tapper.

Di Indonesia, layanan beli sekarang bayar nanti juga marak ditawarkan sejumlah platfom belanja online hingga aplikasi pembelian tiket pesawat, sering kali dibalut dengan promo yang menjebak.

Apakah Anda termasuk yang pernah bermasalah dengan layanan pay later yang ditawarkan di platform belanja online? []