Senja Kala Futurewei
Selama hampir 20 tahun, Futurewei telah menjadi tempat berpijak bagi Huawei di Amerika Serikat
Futurewei Pun Dilarang Pasok Barang ke Huawei

Selama hampir 20 tahun, Futurewei telah menjadi tempat berpijak bagi Huawei di Amerika Serikat

Andi Nugroho | Senin, 30 September 2019 - 21:08 WIB

Cyberthreat.id – Huawei Technologies adalah momok bagi Amerika Serikat.

Perintah Presiden AS Donald Trump kepada Kementerian Perdagangan untuk memasukkan perusahaan China itu dalam daftar hitam telah berjalan selama empat bulan.

Tak ada tanda-tanda larangan itu dicabut meski sejumlah perusahaan teknologi telah mengajukan agar bisnis dengan Huawei dibuka kembali.

Namun, yang terjadi AS semakin ngotot agar sekutu-sekutunya di dunia, termasuk Eropa dan Australia juga Asia memblokir perangkat Huawei.

Di AS, Huawei sendiri memiliki anak perusahaan. Futurewei Technologies berada di Santa Carla, California. Sejak larangan itu keluar, para peneliti dan ilmuwan yang ditinggalkan di laboratorium Futurewei di AS secara teknis masih bekerja.

Namun, mereka semakin sedikit yang dapat dikerjakan.

Selama hampir 20 tahun, Futurewei telah menjadi tempat berpijak bagi Huawei di AS. Perusahaan ini berkembang dari staf kecil menggembung menjadi 850 orang. Mereka meneliti dan mengembangkan perangkat telekomunikasi inovatif dan penelitian jaringan seluler.

Mereka berusaha untuk mengembangkan teknologi terkemuka dan bermitra dengan universitas bergengsi, termasuk dengan Universitas of California, Berkeley, sebagai bagian dari program litbang tahunan Huawei.

Sejak iklim politik berubah menjadi permusuhan bagi Huawei, anak perusahaan itu terpukul hebat dan berdampak bagi sebagian besar stafnya. Bahkan, mereka harus memutuskan kontrak bisnis dengan mitranya.

Yang paling sadis, menurut ketentuan larangan daftar entitas, Futurewei dilarang mentransfer teknologi yang dikembangkannya kepada perusahaan induknya sendiri, demikian seperti dikutip dari Financial Times, Senin (30 September 2019).

Futurewei memang masih dapat berdagang dengan perusahaan Amerika.

Namun, perusahaan seperti Keysight Technologies, yang memproduksi peralatan dan perangkat lunak pengujian dan pengukuran elektronik, dan platform pengembang GitHub memilih untuk memutuskan hubungan dengan Futurewei. Beberapa universitas besar Amerika juga menghentikan proyek penelitian.

Kabar Bahagia dari Skandinavia

Tak semua sekutu AS mendukung dan mengiyakan ajakan penolakan terhadap Huawei.

Pemerintah Norwegia dikabarkan tidak akan melarang Huawei Technologies untuk memasok komponen dan perangkat telekomunikasi 5G-nya ke perusahaan-perusahaan di negara tersebut.

Telenor, perusahaan telekomunikasi Norwegia bermarkas di Fornebu, dekat Oslo, saat ini sedang dalam proses memilih pemasok untuk jaringan 5G. Mereka dikabarkan tidak akan membatasi diri pada perusahaan tertentu.

Nikolai Astrup, Menteri Digitalisasi Norwegia, mengatakan bahwa pemerintah Norwegia tidak melarang pemasok dari mana pun.

“Kami memberlakukan persyaratan keamanan umum pada perusahaan telekomunikasi dan bukan pada pemasok individu. Oleh karena itu, bukan masalah saat ini untuk mengecualikan pemasok individu,” kata Nikolai kepada situs web bisnis Norwegia e24 seperti dikutip dari Forbes yang diakses Senin (30 September 2019).

“Kami memiliki dialog yang baik dengan perusahaan telekomunikasi tentang persyaratan keamanan. Perusahaan akan melakukan penilaian risiko dan memilih pemasok peralatan mereka sendiri,” Nikolai menambahkan.

Pernyataan Nikolai itu menandai perubahan arah dari Norwegia. Kurang dari satu tahun yang lalu, Menteri Kehakiman saat itu Tor Mikkel Wara mengatakan secara terbuka bahwa pelarangan Huawei sedang dipertimbangkan.

Ini keputusan yang kemungkinan akan membuat marah Amerika Serikat yang sejak Mei lalu telah memasukkan Huawei dalam daftar hitam perusahaan yang dilarang. Huawei dilarang lantaran dugaan berisiko terhadap keamanan nasional. Namun, Huawei membantah hal itu berulang kali.

Sejak awal tahun ini, Presiden AS Donald Trump mengajak para sekutunya di seluruh dunia, termasuk Norwegia, untuk melarang Huawei.

Namun, lebih banyak negara Eropa tampaknya melakukan pemanasan ke Huawei. Menurut South China Morning Post, lebih dari setengah kontrak 5G komersial Huawei yang ditandatangani secara global adalah dengan operator Eropa.

Meski Dewan Keamanan Nasional Inggris mengumumkan "blokir prinsip" terhadap Huawei yang mengakses bagian-bagian penting dari infrastruktur jaringan negara itu, Pendiri dan Kepala Eksekutif Huawei Ren Zhengfei mengatakan, “Inggris tidak akan mengatakan tidak kepada kami dalam pilihan infrastruktur 5G yang akan datang di negara itu,” kata Ren Zhengfei.

Keamanan Polisi Norwegia sebelumnya meragukan Huawei untuk mengembangkan infrastruktur elektronik di Norwegia. Hal ini lantaran tidak ada kerja sama kebijakan keamanan antara Norwegia dan China. Namun, perusahaan China sudah hadir di tanah Norwegia. Huawei memiliki hubungan dengan perusahaan telekomunikasi raksasa milik negara Norwegia, Telenor, yang dimulai sejak 2009.

Telenor sudah memulai tes 5G di beberapa bagian Norwegia. Sementara Ericsson memasol untuk pilot project di Kota Elverum dan Kota Trondheim, Huawei memberikan peralatan untuk jaringan uji lain, termasuk satu sebagai bagian dari proyek penelitian 5G-VINNI Uni Eropa.

Perusahaan akan memilih pemasok teknologi 5G akhir tahun ini sebelum peluncuran 2020.

“Kami terbuka dengan semua orang. Semua orang dalam proses dan kita harus melihat apa yang kita pilih pada akhirnya. Kami terus melakukan dialog yang baik dengan pemerintah,” kata Petter-Boerre Furberg, CEO Operasi Telenor Norwegia.

Futurewei dikucilkan perusahaan teknologi lain di AS meski secara aturan masih boleh berdagang di AS.
Futurewei Dianggap Terlalu Bergantung pada Huawei

Futurewei dikucilkan perusahaan teknologi lain di AS meski secara aturan masih boleh berdagang di AS.

Andi Nugroho | Senin, 30 September 2019 - 22:00 WIB

Cyberthreat.id – Surat perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu bak petir di siang bolong.

Perintah itu jelas dan tegas kepada Kementerian Perdangangan pada 15 Mei lalu. Huawei harus masuk Daftar Entitas, sederhananya: perusahaan masuk dalam pengawasan ketat dan dilarang berbisnis dengan perusahaan AS.

Huawei dianggap mengancam keamanan nasional AS. Padahal, berulangkali Huawei membantah tudingan perusahaan berafiliasi dengan intelijen pemerintah China.

Ketika kabar buruk itu datang, Futurewei, anak perusahaan Huawei di AS pun tak luput kena “hantaman petir”. Satu per satu perusahaan mitra kerjanya memutuskan kontrak kerja sama.

Futurewei dikucilkan perusahaan teknologi lain di AS meski secara aturan masih boleh berdagang di AS.

Bisnis Huaswei yang tersendat pun mengganggu tim riset dan pengembangan. Futurewei mengalami turbulensi di tingkat karyawan. Perusahaan pun mulai membubarkan tim dan memberhentikan orang. Pada Juli lalu, perusahaan mengumumkan bahwa lebih dari 600 pekerja di AS terpaksa dirumahkan.

Itu menggoncang para karyawan.

"Saya kira kita semua tidak mengharapkan PHK secepat itu," kata seorang mantan karyawan seperti dikutip dari Financial Times, Senin (30 September 2019).

Paul Tam, yang bekerja di Futurewei sebagai teknisi perangkat lunak dikontrak sejak 2017 hingga Mei 2019, mengatakan perusahaan memberhentikannya segera setelah Huawei dimasukkan ke dalam daftar hitam.

“Apa yang kami kerjakan pada [pengembangan teknologi] secara langsung terpengaruh ... Banyak vendor mulai membatalkan segera, jadi kami tidak dapat bekerja lagi,” kata Paul.

Futurewei mengarahkan karyawan untuk tidak berkomunikasi dengan Huawei, kata dua mantan pekerja.

Paul mengatakan dia dan teknisi lainnya disuruh berhenti mengirim email yang berisi informasi teknis ke perusahaan induk. "Mereka harus menunjukkan bahwa Futurewei adalah perusahaan independen," kata Paul.

Komunikasi resmi antara Huawei dan Futurewei juga mulai memburuk, dan karyawan Huawei dilarang bekerja di tim riset dan pengembangan tesebut.

Ini perubahan paling signifikan.

"[Padahal sebelumnya] kami benar-benar tidak membedakan antara Futurewei dan Huawei sampai pemerintah menempatkan Huawei pada Daftar Entitas (baca: daftar hitam)," kata Tam.

Teknisi dan mantan karyawan lain juga mengundurkan diri pada Juli, tepat sebelum PHK massal diumumkan, karena tampak jelas bahwa perusahaan-perusahaan AS memutuskan hubungan dengan Futurewei. Teknisi itu mengatakan semangat kerja karyawan mulai menderita di tengah ketidakpastian tentang masa depan dan apakah penelitian yang sedang mereka lakukan akan digunakan atau tidak.

Di internal karyawan ada yang mengeluhkan Futurewei terlalu bergantung pada Huawei. Keluhan itu muncul di Glassdoor, situs web tempat karyawan dan mantan karyawan mengulas suatu perusahaan secara anonim. Beberapa keluhan itu terlihat antara 2016 hingga 2018, seperti berikut:

  • "Sebagian besar keputusan utama masih tergantung pada kantor pusat di China."
  • "Para pemimpin tidak memiliki suara dalam peta jalan dan merupakan boneka dari markas besar."
  • “Perusahaan pada dasarnya adalah sebuah shell dan harus mendapatkan semua yang disetujui oleh kantor pusat di China."

Ulasan yang diunggah tahun ini cenderung lebih sering mengenai ketegangan antara AS dengan China:

  • "Posisi tidak stabil karena kekacauan politik yang berkelanjutan."
  • “Perusahaan ada di daftar hitam. Tidak dapat berkomunikasi dengan China.”
  • "Pemerintah AS tidak menyukai Huawei ... Jika FBI menghubungi Anda, jangan katakan Anda tidak diperingatkan."

Futurewei menolak berkomentar tentang kondisi bisnis saat ini. Seorang juru bicara Huawei mengatakan operasi bisnis Futurewei telah secara signifikan dibatasi oleh Departemen Perdagangan AS pada Juli 2019.

"Kami tidak dapat menjawab lebih lanjut tentang pertanyaan hukum dan internal atau yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam Huawei," tutur juru bicara itu.

| Error 404 !

Mohon Maaf Artikel Yang Anda Cari Tidak Ditemukan !

Standardisasi dan Validasi Teknologi
Error 404 !

Mohon Maaf Artikel Yang Anda Cari Tidak Ditemukan !

Standardisasi dan Validasi Teknologi
Kamis, - : WIB

Solusi open source menurut Onno lebih rasional karena gratis, enggak ada virus dan dikerjakan dengan berkolaborasi
Onno Bersedia Berikan Open Source untuk DKI

Solusi open source menurut Onno lebih rasional karena gratis, enggak ada virus dan dikerjakan dengan berkolaborasi

Arif Rahman | Sabtu, 05 Oktober 2019 - 13:22 WIB

Jakarta, Cyberthreat.id - Pakar IT Onno W Purbo menyatakan bersedia berbagi pengalaman dan memberikan ilmu teknologi open source kepada Pemprov DKI yang akan membeli lisensi software dan Antivirus untuk mendukung layanan terhadap masyarakat Ibu Kota.

"Kalau beliau/orang IT DKI mau minta tolong ke kita-kita yang pakai open source, di jamin kita akan dengan senang hati membantu :) ...," kata Onno di akun Twitter @onnowpurbo pada Sabtu (5 Oktober 2019)

Sebelumnya ramai diberitakan di media sosial maupun media mainstream, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 12,9 miliar untuk membeli lisensi perangkat lunak dan Antivirus.

Diantara kegunaan anggaran tersebut adalah pembelian lisensi database Oracle mencapai sekitar Rp 6,4 miliar hingga lisensi produk Microsoft plus Antivirus. Salah satu fungsinya diperuntukkan mengurus data kependudukan.

"Pake linux enggak ada virus-nya. Linux gratis + open source :) ..," kata Onno.

Terpisah, Country Manager Red Hat Indonesia, Rully Moulany, menyebut sistem open source relatif lebih aman digunakan karena sifatnya yang terbuka dan dikerjakan secara bersama-sama.

"Open source itu lebih secure (jika dilihat) dari perspektif banyak developer yang terlibat. Meskipun security itu sendiri banyak dimensi," kata Rully di sela Red Hat Forum Asia Pasifik 2019 di Jakarta, Kamis (3 Oktober 2019).

Menurut Rully, kolaborasi dan keterbukaan adalah dua kata kunci yang membuat Red Hat dinilai lebih aman ketimbang sistem yang tertutup.

"Analogi yang sering saya gunakan untuk menjelaskan security di open source itu ibarat open book. Jadi mengerjakan tugas dan belajar bareng-bareng. Di situ ada kolaborasi dan keterbukaan sehingga lebih mudah untuk mencari tahu apa yang terjadi," ujarnya.

Kolaborasi di dalam open source akan mendatangkan transparansi. Transparansi, kata dia, membuat semua pihak diizinkan terlibat yang sifatnya meritokrasi.

Meritokrasi merujuk kepada bentuk sistem yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau kompetensi.

"Kalau open source itu terbuka, artinya semua orang bisa lihat kan. Semua bisa tahu apa yang terjadi. Ada sedikit paradoks yang mengatakan open source enggak aman. Padahal justru keterbukaan itu lebih aman dan mudah dicari persoalannya."

| Error 404 !

Mohon Maaf Artikel Yang Anda Cari Tidak Ditemukan !

Standardisasi dan Validasi Teknologi
Error 404 !

Mohon Maaf Artikel Yang Anda Cari Tidak Ditemukan !

Standardisasi dan Validasi Teknologi
Kamis, - : WIB

| Error 404 !

Mohon Maaf Artikel Yang Anda Cari Tidak Ditemukan !

Standardisasi dan Validasi Teknologi
Error 404 !

Mohon Maaf Artikel Yang Anda Cari Tidak Ditemukan !

Standardisasi dan Validasi Teknologi
Kamis, - : WIB