Ketua FTII Usulkan Sanksi Pidana di RUU PDP Dihapus

Ia cenderung memilih sanksi pelanggaran data merujuk apa yang diterapkan di Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation, yaitu sanksi berupa denda.

Stafsus Menkominfo: Pemerintah Serius Proteksi Data Pribadi

Menurut Dedy, saat ini ada dua ruang lingkup regulasi tentang perlindungan data yang menjadi perhatian pemerintah, yakni level nasional dan multilateral.

Empat Poin Catatan MASTEL Terkait RUU PDP yang Masih Dibahas DPR

MASTEL sudah menyampaikan DIM kepada Komisi I terkait catatan serta hal-hal yang perlu disempurnakan dalam pembahasan RUU PDP

Anggota DPR: RUU PDP Baiknya Melindungi Data Bersifat Teknis dan Dinamis

Ranah yang paling prinsip dalam RUU PDP, yaitu harkat, martabat, kehormatan manusia itu harus dijunjung tinggi.

Ancaman Siber pada Data Pribadi

Data sebagai new oil menjadi sasaran utama para penjahat siber juga pengumpul data lain.

Awal November 2020, RUU PDP Ditargetkan Rampung

Fraksi PAN menyinggung agar pasal-pasal di RUU PDP tidak multitafsir agar tidak menjadi pasal karet.

Usulkan Lembaga Pengawas UU PDP, Empat Fraksi DPR Kompak: Harus Independen!

Dalam rapat tersebut pemerintah dan DPRI sepakat untuk menyelesaikan RUU PDP pada pekan kedua November 2020.

Data Pribadi di Putusan Perkara Peceraian Diumbar MA, KIP Soroti Problem SDM

Komisi Informasi Pusat RI menilai putusan pengadilan seharusnya tetap mengaburkan data pribadi orang-orang yang berperkara.

PSE Wajib Bentuk Pejabat Pelindungan Data, Ini Kriterianya Menurut Pakar Hukum

Nenny menambahkan pejabat pelindungan data pribadi dalam RUU PDP memiliki kemiripan dengan DPO yang tercantum dalam UU PDP Eropa (GDPR).

Mahkamah Agung Lalai, Data Pribadi Warga Diumbar

RUU PDP Ditargetkan Rampung November Mendatang

Abdul mengatakan, Komisi 1 telah mengompilasi atau membuat matriks dari perbedaan-perbedaan pandangan dari masing-masing fraksi.

Data Pribadi di Situs Mahkamah Agung: Sudah Dicambuk, Datanya Diumbar Vulgar Pula

Saat DPR RI sedang menggodok Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, kebocoran justru datang dari Mahkamah Agung. Padahal, aturan melarangnya.

Tordillas: Kurang Efektif Jika Lembaga Pengawas Data Pribadi di Bawah Kementerian

Setiap ada kasus kebocoran data, lembaga ini memiliki kewajiban untuk langsung melakukan investigasi dan memberikan sanksi terhadap PSE.

Pakar: Pembukaan Data Pribadi di Situs MA Itu Pelanggaran

Ia menyarankan pemerintah Indonesia segera menyelesaikan RUU PDP agar setiap kasus pembukaan data pribadi bisa diproses secara hukum.

Soal Data Pribadi di Situs, Jubir Mahkamah Agung: Itu Salah, Kami Evaluasi

"Sebenarnya semua data perceraian harus dilindungi dengan cara mengaburkan identitas," kata Andi menjawab Cyberthreat.id.

Publikasi Data Pribadi di Situs Mahkamah Agung Langgar Aturan Sendiri

Aturan itu menyebutkan putusan pengadilan dapat diunggah, namun dengan mengaburkan identitas para pihak dalam kasus tertenu.

Situs MA Ungkap Data Pribadi, Elsam: Aturannya Belum Ada, Perlu Ditata Ulang

Belum ada aturan yang secara tegas memuat daftar data sensitif yang tidak boleh diungkap ke publik.

Edmon Makarim: Upaya Pemusnahan Data Pribadi yang Tidak Difungsikan Perlu Didorong

Data pribadi yang tidak dihapus oleh pelaku usaha atau pemroses data bisa disalahgunakan atau terjadi insiden yang berujung kepada kerugian konsumen

Yang Diadopsi Xl Axiata Terkait Mitigasi Pelanggaran Data

Di XL Axiata, kata Ella, juga memiliki tim respons insiden siber yang melibatkan, antara lain tim keamanan siber, data governance, dan regulation compliance.

Situs Web MA Umbar Data Pribadi Perkara Perceraian, Pakar: Dasar Hukumnya Apa?

Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 yang mengatur perlindungan data pribadi saja tidak jelas seperti apa sanksi bagi lembaga pemerintah yang melanggar.

Standardisasi dan Validasi Teknologi