Dari Kasus Ilham Bintang, OJK Ubah Mekanisme Akses Data SLIK

Heru mengatakan perubahan mekanisme itu dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan data untuk tujuan negatif.

Pemerintah Bagikan Data Anda ke 1.227 Lembaga, Apa Efeknya?

Kemungkinan penyalahgunaan itu harus diantisipasi dengan larangan yang diatur secara eksplisit dalam RUU PDP.

Pemerintah Harus Pertegas Aturan Berbagi Data ke Swasta

"Dalam perspektif akademisi pentransferan data antara pemerintah dengan swasta untuk kepentingan marketing itu istilahnya dosa besar," kata Sinta.

Google Rencanakan Transfer Data Pengguna Inggris ke Amerika

Apa arti pemindahan data itu bagi warga Inggris?

Ini Kata Kominfo Soal Data Cookies di RUU PDP

Cookies menurut Kementerian Kominfo sudah diatur dalam RUU PDP dimana data pribadi dikombinasikan dengan data lain

Senator AS Usulkan RUU Moratorium Facial Recognition

Untuk membahas RUU tersebut, Komisi Kongres yang beranggotakan 13 orang segera dibentuk. Tujuannya memastikan pengenalan wajah tidak menghasilkan bias.

Edmon Makarim: RUU PDP Sebaiknya Pakai Pendekatan Hibrida

Menurut Edmon, Indonesia perlu lembaga pengawas untuk memastikan pelaku usaha mematuhi aturan main perrlindungan data pribadi.

Drone Emprit: Cyberthreat.id Paling Banyak Bahas RUU PDP

Situs Cyberthreat.id paling banyak menulis tentang topik RUU Perlindunngan Data Pribadi dan isu-isu seputar data pribadi dengan 79 berita.

Kominfo: RUU PDP Sudah Perhatikan 'Right to be Forgotten'

Right to be forgotten adalah kewajiban pengendali data pribadi atau hak-hak pemilik data pribadi untuk menghapus data yang sudah tidak digunakan

Ketua Honeynet: NSOC Butuh Regulasi

NSOC butuh landasan hukum yang kuat untuk beroperasi sehingga negara berperan dalam melindungi data dan aset masyarakat Indonesia di ruang cyber

Pekan Lalu: 8 Tersangka SIM Swapping hingga Backdoor Huawei

Huawei adalah newsmaker! Huawei selalu menjadi berita terpopuler di Cyberthreat.id. Apalagi isu kali ini menyebutkan adanya pintu belakang (backdoor).

Ilham Bintang Kritisi Data Boleh Disimpan di Luar Negeri

Ia mengungkapkan sejumlah kekuatirannya jika database warga Indonesia disimpan di luar negeri seperti tertuang dalam pasal 21 ayat 1 PP Nomor 71 Tahun 2019.

Data Boleh Disimpan di Luar Negeri, Faktor Amerika?

Pemerintah memberi penjelasan yang berbeda-beda soal mengapa memberi celah penyimpanan data bisa disimpan di luar negeri. Ada yang disembuyikan?

SAFEnet: Sejumlah Pasal Hilang dari RUU PDP

Isu yang dikaburkan di RUU PDP seperti profiling; penyadapan ilegal; dugaan jual-beli data pribadi oleh lembaga negara; dan diskriminasi sanksi

SAFEnet: RUU PDP Wajib Berpihak Pada Kepentingan Rakyat

RUU PDP harus memberikan rasa aman kepada masyarakat selaku pemilik data yang akan dipanen/diolah oleh korporasi, pemerintah, hingga organisasi

Keberadaan Badan Pengawas di RUU PDP Perlu Diatur

Negara yang memiliki RUU PDP punya lembaga khusus yang mengatur perlindungan data pribadi berikut dinamika di dalamnya seperti sengketa dan perselisihan

Mengapa Jokowi Bolehkan Data WNI Disimpan di Luar Negeri?

Di satu sisi pemerintah mengatakan pentingnya kedaulatan data, tapi di sisi lain membuka celah agar data warga Indonesia bisa dikiram ke luar negeri

RUU PDP, Menjawab Trust dan Penegakan Hukum

Regulasi merupakan komponen pertama dan paling utama dalam membangun ekosistem digital

RUU PDP Diminta Akomodir 30 Undang-undang Lain

Tantangannya adalah bagaimana pemerintah dapat mengharmonisasi RUU PDP dengan 30 UU yang sudah ada.

Pekan Lalu: Hoaks Virus Corona hingga Medan Perang AI

Berita tentang virus corona masih menjadi pilihan pembaca Cyberthreat.id, terutama dalam kaitannya dengan sebaran hoaks bahkan kampanye serangan malware.

Standardisasi dan Validasi Teknologi