Empat Poin Catatan MASTEL Terkait RUU PDP yang Masih Dibahas DPR

MASTEL sudah menyampaikan DIM kepada Komisi I terkait catatan serta hal-hal yang perlu disempurnakan dalam pembahasan RUU PDP

Awal November 2020, RUU PDP Ditargetkan Rampung

Fraksi PAN menyinggung agar pasal-pasal di RUU PDP tidak multitafsir agar tidak menjadi pasal karet.

Usulkan Lembaga Pengawas UU PDP, Empat Fraksi DPR Kompak: Harus Independen!

Dalam rapat tersebut pemerintah dan DPRI sepakat untuk menyelesaikan RUU PDP pada pekan kedua November 2020.

RUU PDP Ditargetkan Rampung November Mendatang

Abdul mengatakan, Komisi 1 telah mengompilasi atau membuat matriks dari perbedaan-perbedaan pandangan dari masing-masing fraksi.

Pusat Data Nasional Dibangun Pakai Dana Asing, DPR: Kedaulatan Data Kita Bagaimana?

Pemerintah diminta memperjelas skenario dan alasan pembangunan pusat data nasional dengan menggunakan dana asing

Anggota Komisi I: Kalau Pemerintah dan DPR Ngotot, RUU PDP Cepat Selesai

Komisi I masih mencari masukan dan menyusun DIM terkait RUU PDP yang rencananya disahkan tahun ini juga

RUU KKS Resmi Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020

Raker juga menyepakati mengganti RUU Penyadapan dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Tordillas: RUU KKS Bentuk Komitmen Negara terhadap Keamanan Siber

Dengan adanya undang-undang, komitmen negara lebih tinggi, kekuatan hukumnya jauh lebih kuat, ujar Direktur Eksekutif Tordillas, Awaludin Marwan.

Pakar di DPR: Komisi Pelindungan Data Dibutuhkan demi Penegakan Hukum

Komisi independen diusulkan untuk dibentuk sejak awal pembahasan RUU PDP karena fokusnya kepada dua entitas yakni korporasi dan administrasi negara

Idealnya RUU KKS dan RUU PDP Dibahas Bersamaan, Tapi...

Sinta menduga masalah anggaran kemungkinan menjadi salah satu faktor DPR ingin mengeluarkan RUU KKS dari daftar RUU Prolegnas Prioritas 2020.

Nasib RUU KKS, Anggota Komisi I: Kami Terkendala Waktu

Selama masa sidang ketiga tahun ini, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI belum bisa membahas Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Anggota Komisi I: Jika Tak Bisa Gratis, Pemerintah Sediakan Internet Murah Secepatnya

Internet murah dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia dianggap sebagai kebutuhan primer yang harus ada dan tersedia

Draf RUU PDP Dikritik, Perlindungan Data Pribadi Anak Belum Ada

Dalam RUU PDP seharusnya bisa memastikan data pribadi yang diberikan atas persetujuan anak.

Pandemi Covid-19: Momentum Mengkaji Pemerataan Jaringan Internet

Penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi lagi tentang pemerataan jaringan telekomunikasi.

Lima Poin Krusial RUU PDP Versi Fraksi Nasdem

Anggota Komisi I DRP RI, Muhammad Farhan, mengatakan, ada lima poin yang perlu diperhatikan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi saat ini.

Komisi I Akan Bahas RUU KKS dan PDP Usai Reses

Menurut Christina, baik RUU KKS dan PDP merupakan regulasi yang sangat penting mengingat banyaknya insiden siber yang mengincar data masyarakat di Indonesia.

Komisi I: Tokopedia Wajib Penuhi Standar Keamanan PSE

Tokopedia diminta bertanggung jawab serta wajib memenuhi standar dan aturan yang berlaku sebagai PSE yang beroperasi di Indonesia

Komisi I Minta BSSN Bikin Aplikasi Sektor Pemerintahan

Potensi kebocoran data dan serangan siber semakin tinggi seiring pandemi Covid-19 sementara pemerintah masih menggunakan infrastruktur cyber milik pihak lain

Palapa Ring Belum Optimal, Indonesia Belum Merdeka Sinyal

Persoalan ini ditengarai akibat kekurangan dana untuk membangun ruas jaringan distribusi seperti kabel dan ruas jaringan akses seperti fiber optik

Segerakan RUU KKS, Banyak Serangan Siber ke Lembaga Negara

Apakah pembahasan RUU KKS dimulai dari awal atau meneruskan (carry over) konsepsi Badan Legislasi (Baleg) periode 2014-2019

Standardisasi dan Validasi Teknologi