Tordillas: RUU KKS Bentuk Komitmen Negara terhadap Keamanan Siber

Dengan adanya undang-undang, komitmen negara lebih tinggi, kekuatan hukumnya jauh lebih kuat, ujar Direktur Eksekutif Tordillas, Awaludin Marwan.

Pakar Hukum Sayangkan Pasal Kebocoran Data Pribadi Belum Ada di RUU PDP

Pasal-pasal itu harus ada sehingga bisa mengatur tentang pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.

Australia Alokasikan Rp13 Triliun Perkuat Keamanan Siber

Paket ini akan mencakup A$ 470 juta untuk menyewa 500 pakar keamanan tambahan di Direktorat Sinyal Australia, badan intelijen siber negara itu.

Riset Perusahaan Israel: Tak Berpikir Seperti Hacker, Lebih Rentan Diserang

Riset yang dilakukan dua perusahaan Israel menyatakan pola pikir kuno dan tak update membuat sistem lebih mudah diserang atau terjadinya berbagai insiden

Polisi Brasil Investigasi Kebocoran Data Besar-besaran, Termasuk Data Presiden dan Militer

Penyelidikan telah menemukan kelompok itu memperoleh data lebih dari 200.000 anggota militer serta pejabat pemerintah.

Dugaan Bocornya Basis Data Covid-19: Perlu Audit Besar-besaran

Kebocoran data kesehatan, menurut Yudi, sangat berisiko bagi pemilik data. Apalagi untuk saat ini, data kesehatan tentang Covid-19 banyak dicari broker data.

Saatnya Standar Keamanan Siber Dunia Usaha Disusun

Standar keamanan siber harus dibuat secara detail. Tidak hanya mencakup pusat data, komputer canggih, rutin melakukan pembaruan, atau memakai antivirus.

Twitter Minta Maaf, Informasi Kartu Kredit Pengguna Akun Bisnis Terindikasi Bocor

Tanpa diketahui pengguna, informasi tagihan klien disimpan calam cache browser.

Kominfo Diam-diam Hapus Konten yang Sebut Bobolnya Database Polri Sebagai Hoaks

Di layar, hanya muncul halaman kosong. Tidak ada keterangan apa pun terkait menghilangnya konten tersebut.

Sidang Kebocoran Data Tokopedia Ditunda, Mediasi Dijadwalkan 22 Juni

Sidang lanjutan gugatan terhadap Menkominfo dan Tokopedia soal dugaan kebocoran data pelanggan yang digelar pada Kamis (18 Juni 2020) ditunda.

Cerita Teguh Ethical Hacker Beberkan Bobolnya Database Polri: Didatangi Polisi Hingga Stempel Hoaks dari Kominfo

Menurut Teguh, secara tidak langsung mereka juga mengakui bahwa SIPP milik mereka sudah berhasil dibobol. Lantas, bagaimana dengan stempel penyebar hoaks?

Cuitan Soal Bobolnya Database Polri Dicap Hoax oleh Kominfo, Teguh Ethical Hacker: Bukannya Investigasi...

Teguh mendatangi Mabes Polri setelah rumahnya disambangi oleh empat orang yang penyidik dari Bareskrim pada 16 Juni siang.

Kominfo Terlalu Cepat Simpulkan Peretasan Database Polri Sebagai Hoaks?

Informasi dari Kominfo itu kemudian diamplifikasi oleh media massa sebagai cek fakta, seolah itu adalah sebuah kesimpulan akhir.

Hari Ini Sidang Gugatan Kebocoran Data Tokopedia: Masih Tahap Mediasi

Agenda mediasi ini, menurut David, kesempatan yang baik bagi kedua belah pihak agar tercapainya perdamaian dan win-win solution tanpa proses pemeriksaan.

Polri Bantah Database Diretas, Hacker Tunjukkan Bukti Rekaman Video

Pelaku terlihat dengan bebas bisa mengakses database informasi riwayat hidup personil Polda Sumsel layaknya seorang admin.

Tanggapi Dugaan Basis Data Polri yang Dijual di Forum Dark Web, Polri: Itu Hoaks!

Polri sudah memastikan bahwa tidak ada kebobolan data Sistem Informasi Personil Polri (SIPP).

Aplikasi Kencan Ini Ekspose 845 GB Data Pengguna, Termasuk Foto dan Chat

Aplikasi kencan yang terkena dampak, antara lain 3somes, Cougary, Gay Daddy Bear, Xpal, BBW Dating, Casualx, SugarD, Herpes Dating, dan GHunt.

Kritik ELSAM ke Pemerintah: Hak Akses Swasta ke Data Penduduk Itu Seperti Apa?

Akses data tersebut tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan data oleh pihak ketiga untuk kepentingannya, tanpa adanya konsen dari pemilik data.

Hacker Hojatking Klaim Curi Basis Data Polri, Akses Data Dihargai Rp 17 Juta di RaidForums

Dalam sampel yang didapat Teguh Aprianto,informasi pribadi tersebut mulai foto diri, riwayat jabatan, pangkat, dan lain-lain.

Anggota Komisi I DPR Kritik Hak Akses Data Dukcapil oleh Swasta

Jangan sampai akses data tidak terkendali. Ini harus menjadi dorongan bagi semua pihak agar RUU PDP segera dibahas dan disahkan, ujar Sukamta.

Standardisasi dan Validasi Teknologi