TikTok Menyangkal Tudingan AS soal Servernya Terhubung dengan ByteDance di China

Cyberthreat.id – Departemen Perdagangan Amerika Serikat dinilai salah memahami cara TikTok menyimpan dan mengankan data penggunanya.

Hal itu yang disampaikan Chief Security Officer TikTok, Roland Cloutier, dalam dokumen pengadilan yang diajukan baru-baru ini atas perintah larangan TikTok oleh pemerintahan Trump, seperti dikutip dari The Verge, diakses Minggu (18 Oktober 2020).

“Departemen Perdagangan membuat beberapa pernyataan salah tentang kebijakan dan praktik keamanan data perusahaan,” kata Roland.

Roland menanggapi memo Departemen Perdagangan pada September lalu yang menyatakan bahwa TikTok tidak terpisah dengan aplikasi Douyin—TikTok berbahasa China—atau dari sistem perusahaan induknya, ByteDance.

Dalam memo juga disebutkan, “fungsionalitas termasuk penyimpanan, manajemen internal , dan algoritme masih dibagikan sebagian di seluruh produk ByteDance lainnya.”

Roland membantah tudingan tersebut dan mengklaim susunan perangkat lunak TikTok sepenuhnya terpisah dari susunan perangkat lunak Douyin; artinya kode sumber setiap aplikasi dan data pengguna juga disimpan terpisah.

Departemen Perdagangan, tutur dia, juga salah mengartikan bagaimana TikTok menyimpan data pengguna AS. Memo perdagangan menyatakan bahwa TikTok menyewa server dari Alibaba Cloud di Singapura dan China Unicom Americas (CUA) di AS, yang disebut-sebut berisiko signifikan.

Roland mengatakan CUA menyediakan ruang pusat data - gedung dan listrik - untuk TikTok, tetapi tidak menyediakan server. ByteDance memiliki dan mengoperasikan semua server yang disimpan dalam fasilitas CUA, kata dia, dan server dikunci di fasilitas tersebut.

Ketika TikTok menyewa ruang server dari perusahaan lain, Roland menambahkan, bukan berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki akses ke informasi kepemilikan TikTok. Data pengguna dienkripsi dalam penyimpanan, dan dipecah, artinya dipecah menjadi beberapa bagian di beberapa server, katanya.

Selain itu, ia mengatakan, kode sumber lama dengan alamat IP China telah dihilangkan dari versi lama aplikasi TikTok. Dia mengatakan bug yang mengakses konten dari papan klip pengguna TikTok juga telah dihapus, bersama dengan program anti-spam yang mengakses data papan klip.

Roland juga mengatakan TikTok tidak akan memenuhi permintaan data pengguna dari pemerintah China, kekhawatiran lain dari Departemen Perdagangan.

Pada Agustus lalu, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah yang mengatakan masalah keamanan pada TikTok dan WeChat, keduanya aplikasi yang berbasis di China.

Dia mencoba melarang keduanya dengan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Presiden kemudian mengeluarkan perintah pada 14 Agustus yang mengultimatum ByteDance selama 90 hari untuk menjual atau melepaskan bisnis TikToknya di AS. Perintah tersebut akan mulai berlaku pada 12 November dan secara efektif akan menghentikan operasi aplikasi.

Pada 18 September, Departemen Perdagangan mengeluarkan perintah untuk memblokir transaksi dengan ByteDance dan WeChat, efektif tanggal 20 September. Namun, pada 19 September, kesepakatan tentatif diumumkan untuk membuat perusahaan baru, TikTok Global, yang berbasis di AS, yang akan memproses dan menyimpan data untuk semua pengguna TikTok yang berbasis di AS. Oracle dan Walmart akan menjadi mitra keamanan tepercaya TikTok berdasarkan ketentuan kesepakatan sementara.

Kemunculan kesepatan sementara itu, Menteri Perdagangan Wilbur Ross pun menunda larangan TikTok hingga 27 September, tetapi Hakim Distrik AS Carl Nichols mengeluarkan perintah awal 27 September yang menghambat larangan tersebut.

Sidang banding Departemen Kehakiman atas keputusan awal hakim tersebut akan ditetapkan pada 4 November mendatang. (Baca: Sidang Gugatan Digelar 4 November, TikTok Terus Menyangkal Tudingan AS)