Vanuatu Keluhkan Alami Serangan Terkoordinasi di Media Sosial Usai Bicara Soal Papua di PBB

Cyberthreat.id - Pejabat negara Vanuatu mengatakan telah menerima banyak komentar rasis dan politis dari orang Indonesia di berbagai akun sosial media resmi negara itu.

Manajer komunikasi kantor Pariwisata Vanuatu, Nick Howett, mengatakan akun Instagram dan Facebook milik kantor termasuk salah satu yang mendapat serangan dari akun Indonesia. Mereka meninggalkan komentar dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Berbicara dalam program ABC Radio Pacific Beat, Nick mengatakan pihaknya yakin telah menjadi target "prilaku tidak otentik yang terkoordinasi."

Nick mengatakan tidak terkejut dengan komentar yang mereka terima. Menurutnya, itu pernah terjadi sebelumnya setiap kali pemimpin atau politisi Vanuatu berbicara tentang masalah Papua.

"Setiap kali seorang pemimpin Vanuatu berpidato di PBB, itu terjadi," katanya kepada Pacific Beat.

Nick mengatakan beberapa akun terlihat seperti asli, tetapi tidak sedikit yang berasal dari akun palsu.

"Maksud saya, itulah yang dikenal dalam bisnis sebagai perilaku tidak autentik terkoordinasi, karena tidak otentik bagi akun kami, Ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari luar," kata Nick Howlett.

Ini bukan pertama kalinya 'bot' Indonesia dituduh mengomentari dan melakukan spaming pada postingan.

Pada Oktober tahun lalu, Facebook mengumumkan telah menghapus lebih dari 100 akun Facebook dan Instagram di Indonesia, yang disebut sebagai "perilaku tidak autentik terkoordinasi".

Perusahaan tersebut mengatakan pada saat halaman dan akun tersebut diposting, mengutip konten yang "berfokus pada domestik" tentang wilayah Papua Barat yang bergolak.

Serangan itu diyakini dipicu oleh pidato Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengangkat masalah Papua Barat.

Dia berbicara tentang berbagai masalah, termasuk seruan untuk pengampunan utang sehubungan dengan COVID-19, tetapi di akhir pidatonya dia mengangkat masalah Papua Barat.

"Penduduk asli Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia ... tahun lalu para pemimpin dari Forum Kepulauan Pasifik dengan hormat meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisioner Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi provinsi Papua Barat," katanya. kata dalam pidato yang direkam sebelumnya.

Pidato tersebut mendapat hak jawab yang kuat dari perwakilan Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu.

“Sangat memalukan bahwa negara tunggal ini terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia mengatur dirinya sendiri,” ujarnya.

Sejak itu, ratusan komentar dalam bahasa Inggris dan Indonesia, muncul di berbagai akun dan postingan media sosial Vanuatu.[]