'Clean Network', Benteng Internet AS yang Memblokir Segala Hal tentang China

Cyberthreat.id – China terkenal dengan benteng internet: “Great Firewall”. Kini, Amerika Serikat meluncurkan hal serupa: “Clean Network” (Jaringan Bersih).

Kebijakan tersebut dikenalkan pertama ke publik oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada 5 Agustus 2020. Tujuannya menjaga aset negara, termasuk privasi warga dan informasi paling sensitif perusahaan dari gangguan agresif oleh aktor jahat, seperti Partai Komunis China. (Baca: Tanggapan China: Itu Bukan ‘Clean Network’, tapi ‘American Network’)

Clean Network menyoroti ancaman jangka panjang terhadap privasi data, keamanan, hak asasi manusia, dan menawarkan kolaborasi berprinsip kepada dunia  bebas dari aktor-aktor otoriter jahat,” demikian penjelasan di situs web pemerintah AS, diakses Senin (14 September 2020).

AS mengklaim pendekatan yang diambilnya itu “berakar pada standar kepercayaan digital yang diterima secara internasional.”

“...dibangun di atas koalisi mitra tepercaya, dan berdasarkan teknologi dan ekonomi pasar global yang berubah dengan cepat.”

Standar kepercayaan digital ini pertama kali dibahas pada Mei 2020. Departemen Luar Negeri AS meminta Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) mengumpulkan 25 pakar dari perusahaan dan pusat penelitian AS, Eropa, dan AS untuk mengembangkan kriteria guna menilai kelayakan pemasok peralatan telekomunikasi.

Kriteria Keamanan dan Kepercayaan pada Jaringan dan Layanan Telekomunikasi, menurut pemerintah AS, melengkapi Proposal Praha dan Toolbox 5G Uni Eropa, serta menawarkan pemerintah dan pemilik jaringan atau operator alat tambahan untuk digunakan untuk menentukan kepercayaan dan keamanan.

Proposal Praha bermula pada Mei 2019 ketika sekitar 30 negara bersama perwakilan Uni Eropa, NATO, dan kalangan industri membahas “pertimbangan keamanan, ekonomi, dan komersial nasional yang harus menjadi bagian evaluasi setiap negara terhadap perusahaan 5G.”

Enam hal Clean Network

Ada enam hal yang ditekankan AS dalam kebijakan Clean Network-nya. Terlihat bahwa pendekatan AS ini dibuat untuk “menyerang” China.

“Perusahaan TI yang tidak tepercaya tidak akan memiliki akses ke sistem Departemen Luar Negeri AS,” ujar Mike Pompeo menjelaskan tentang Clean Network.

“Kami akan mengikuti peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa kami memiliki jalur yang bersih untuk semua lalu lintas jaringan 5G yang masuk ke semua fasilitas kami. Titik!”

“Kami akan terus melakukan semua yang kami bisa untuk menjaga data penting dan jaringan kami aman dari Partai Komunis China.”

Enam hal yang ditekankan pada Clean Network, antara lain:

• Clean Carrier

Memastikan bahwa operator Republik Rakyat China (RRC) tidak terhubung dengan jaringan telekomunikasi AS. Perusahaan telekomunikasi [yang terhubung dengan RRC] semacam itu membahayakan keamanan nasional AS dan tidak boleh menyediakan layanan telekomunikasi internasional ke dan dari AS.

• Clean Store

Menghapus aplikasi tidak tepercaya dari toko aplikasi seluler AS. Aplikasi China dianggap oleh pemerintah AS mengancam privasi, menyebarkan virus, menyensor konten, dan menyebarkan propaganda dan disinformasi.

“Informasi pribadi dan bisnis orang AS yang paling sensitif harus dilindungi di ponsel mereka dari eksploitasi dan pencurian untuk kepentingan Partai Komunis Chinal,” tulis pemerintah AS.

• Clean Apps

Pendekatan ini berpokok pada mencegah produsen ponsel cerdas asal China yang tak tepercaya melakukan pra-instal—atau menyediakan pilihan unduh—aplikasi pada toko aplikasi mereka.

“Huawei, bagian dari pengawasan RRC, memperdagangkan inovasi dan reputasi perusahaan AS dan asing terkemuka. Perusahaan ini harus menghapus aplikasi mereka dari toko aplikasi Huawei untuk memastikan mereka tidak bermitra dengan pelaku pelanggaran hak manusia,” tulis pemerintah AS.

• Clean Cloud

Pendekatan ini berfokus mencegah informasi pribadi paling sensitif warga AS dan kekayaan intelektual bisnis yang paling berharga, termasuk penelitian vaksin COVID-19—yang disimpan dan diproses pada sistem berbasis cloud—yang dapat diakses oleh musuh asing melalui perusahaan seperti Alibaba, Baidu, China Mobile , China Telecom, dan Tencent Holdings.

• Clean Cable

Memastikan kabel bawah laut yang menghubungkan negara AS ke internet global tidak disubversi untuk pengumpulan intelijen RRC dalam skala yang sangat tinggi.

“Kami akan bekerja dengan mitra asing untuk memastikan bahwa kabel bawah laut di seluruh dunia tidak juga dapat disusupi,” demikian penegasan pemerintah AS.

• Clean Path

Pada 29 April 2020, Pompeo mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri AS akan mulai mewajibkan Clean Path untuk semua lalu lintas jaringan 5G yang masuk dan keluar dari fasilitas diplomatik AS.

“5G Clean Path” adalah jalur komunikasi end-to-end (ujung ke ujung) yang tidak menggunakan transmisi, kontrol, komputasi, atau peralatan penyimpanan apa pun dari vendor TI yang tidak tepercaya, seperti Huawei dan ZTE, yang diwajibkan untuk mematuhi arahan dari Partai Komunis China.

Para sekutu AS

Dalam program ini, AS tak sendirian. Bergabung dengan lebih dari tiga puluh negara yang mengklaim diri sebagai “Negara dan Wilayah Bersih”, komitmen mereka adalah melindungi jaringan 5G dari pemasok tak tepercaya dan/atau operator telekomunikasi negara anggota setuju untuk menggunakan pemasok tepercaya, demikian seperti dikutip dari situs web Kedubes AS di Brasil yang mengenalkan program Clean Network.

Sejumlah negara yang diklaim oleh AS ikut bergabung dalam Clean Network, di antaranya Albania, Australia, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Prancis, Yunani, Israel, Jepang, Latvia, Norwegia, Polandia, Rumania, Slovenia, Swedia, Taiwan, Inggris, dan Vietnam.

AS juga mengklaim sejumlah negara anggota telah memilih pemasok jaringan 5G selain Huawei, di antaranya Inggris, Republik Ceko, Polandia, Swedia, Estonia, Rumania, Denmark, Latvia, dan Yunani.

Beberapa perusahaan telekomunikasi terbesar di seluruh dunia juga tak luput dari “sekutu” AS yang bergabung dalam "Clean Telcos".

Sebut saja Oranye di Prancis, Jio di India, Telstra di Australia, SK dan KT di Korea Selatan, NTT di Jepang, Hrvatski Telekom di Kroasia, Tele2 di Estonia, Tiga di Irlandia, LMT di Latvia, Vodafone Ziggo di Belanda, Plus di Polandia, Singtel di Singapura, TDC di Denmark, O2 di Inggris Raya, dan semua telekomunikasi 5G di Kanada, Norwegia, Vietnam, dan Taiwan menolak melakukan bisnis dengan alat-alat pengawasan Partai Komunis China, seperti Huawei.

“[Mereka] menolak melakukan bisnis dengan alat-alat pengawasan Partai Komunis China, seperti Huawei. Tiga perusahaan telekomunikasi besar di Kanada telah memutuskan untuk bermitra dengan Ericsson, Nokia, dan Samsung, karena opini publik sangat menentang mengizinkan Huawei membangun jaringan 5G Kanada,” klaim pemerintah AS.[]