5 Hal yang Disiapkan Jawa Timur untuk Kelola Big Data
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat memberi keterangan terkait penanganan Covid-19 dalam dunia usaha di Jawa Timur, Kamis (28 Mei 2020). | Foto: Dok. Humas Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Cyberthreat.id – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan, saat ini pemerintah Jatim tengah menyiapkan diri untuk menggunakan peran mahadata (big data) untuk diterapkan di birokrasi.
Menurut Emil, pengelolaan data mesti terwadahi dengan baik sehingga ada sinergi yang selaras. Apalagi saat ini dinas-dinas di lingkup Pemprov Jatim masih mengelola datanya sendiri-sendiri.
Emil mengatakan ada lima tahapan menuju penggunaan big data yang sedang disiapkan pemprov. Data-data ini diharapkan bermanfaat dalam pengambilan kebijakan.
Pertama, basis data yang sudah ada. Dinas-dinas harus mulai menggunakan suatu penilaian terhadap data yang dikelola saat ini, data apa saja agar terinventarisasi dengan baik.
Kedua, gap analysis. Menurut Emil, setiap dinas harus melihat apakah sebenarnya mereka sudah bekerja berbasis data atau belum. Ia mencontohkan dalam proses penganggaran APBD. Pengalokasian anggaran haruslah berbasis data sehingga sebuah program dibuat karena sebuah prioritas.
Ketiga, digitalisasi. Emil mengatakan jika selama ini daftar hadir di Balai Latihan Kerja menggunakan kertas dalam map, kini muncul teknologi sidik jari (fingerprint) yang membuat semuanya jadi mudah karena otomatis masuk ke server.
“Datanya reliable dan juga langsung masuk ke server, pada saat kita mau tarik datanya lebih gampang ketimbang dibuka lagi map yang belum tentu juga jujur dan akurat,” kata dia dalam sedaring bertajuk “Transformasi Digital bukan Pilihan, tapi Keharusan” yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, Rabu (12 Agustus 2020).
Dalam tahapan ini, Emil mengatkan, pemprov tengah mendorong cloud computing bisa digunakan untuk mencoba menerapkan inovasi tanpa membeli hardware atau lisensi software-nya yang terkadang mahal.
Keempat, konsolidasi. Emil mengatakan tahapan ini terkait bagaimana kemudian data-data ini terkonsolidasi dengan baik. Misalnya, ada A yang di data pendidikan merupakan orangtua siswa, dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja sebagai seorang guru. Lalu, di Dinas Sosial si A masuk kepada salah satu layak menerima bantuan sosial. Hal-hal seperti ini bisa teratasi dengan mudah dengan pengelolaan big data berbasis NIK.
“Kami ingin ada cross tabulation sehingga pada saat retrieve data A, semuanya terpadu,” kata dia.
Bahkan, kata dia, big data berbasis NIK bisa dikombinasikan dengan geotagging—ini bisa diterapkan saat terjadi bencana sebagai dasar pengiriman bantuan secara tepat.
“Ini akan ada banyak peluang bagi big data scientist untuk mencari analisa-analisa lain yang lebih akurat,” ujar dia.
Kelima, Jatim big data. Saat ini, kata Emil, Pemprov Jatim melakukan berbagai inovasi yakni inovasi pengelolaan keuangan (dengan real time berbasis web yang bisa diakses dari smartphone), inovasi kepegawaian (inovasi pengurusan kepegawaian untuk ASN).
Lalu, ada inovasi klinik BUMDesa, inovasi Samsat 4.0, inovasi sambel bajak (pembayaran digital sehingga pengesahan dilakukan secara online), inovasi radar Covid-19, inovasi radar bansos, dan membangun jaringan inovasi pelayanan publik (JIPP) untuk di Jawa Timur.[]
Redaktur: Andi Nugroho
