Indonesia Dukung Data Free Flow, Bagaimana Keamanannya?

Tsukuba, Cyberthreat.id - Pemerintah Republik Indonesia mendukung inisiatif Data Free Flow with Trust (DFFT) yang diajukan oleh Jepang sebagai Presidency G-20. Dalam pertemuan Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20 di Tsukuba, Perfektur Ibaraki, Jepang, pada Sabtu (8 Juni), Indonesia menyebut juga pentingnya memperhatikan kerangka legal masing-masing negara dan perlindungan data. 

Mengenai pertukaran data antarnegara anggota G20, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan dukungan Indonesia terhadap inisiatif Jepang dalam DFFT. Dalam DTTF diusulkan pertukaran data atau informasi untuk berbagai sektor yang berbeda secara global. 

Menurut Rudiantara, hal itu berpeluang menciptakan kegiatan ekonomi baru yang bernilai miliaran dolar AS. "Dalam pertemuan teknis enam bulan terakhir, Indonesia aktif memberikan dukungan karena pertukaran data di antara negara G20 memiliki manfaat potensial membuat kolaborasi dan kemitraan akan lebih efektif," kata Rudiantara dalam siaran persnya. 

Rudiantara menegaskan keberadaan data sebagai aset yang sangat bernilai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Indonesia menegaskan pelaksanaan pertukaran data antarnegara anggota G20 berlangsung memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan privasi, perlindungan data, hak atas kekayaan intelektual dan keamanan.

"Indonesia menyampaikan counter proposal, pelaksanaannya harus dilakukan secara inklusif dan bersyarat. Harus memperhatikan aspek-aspek antara lain, masalah privasi, perlindungan data, intellectual property right and security," katanya. 

Ia menegaskan pertukaran data dan informasi secara global harus memperhatikan kerangka regulasi dan kebijakan pada setiap negara anggota G20. "Lebih jauh harus juga memperhatikan/menghormati legal frameworks, baik dalam negara anggota G20 maupun secara internasional dan harus hati-hati dalam memisahkan antara data pribadi dengan nonpribadi," tuturnya.

Counter proposal Indonesia

Menurut Menteri Rudiantara, usulan Indonesia mendapatkan dukungan negara-negara G20 yang memiliki penduduk banyak. "Counter proposal Indonesia banyak didukung oleh negara anggota G20, khususnya negara-negara yang penduduknya banyak," jelasnya seraya menyebut dukungan berasal dari China, India dan Arab Saudi. 

Sebelumnya, dalam awal pidatonya, Menteri Kominfo mengingatkan kembali akan komitemen Anggota G20 mengenai ekonomi digital. "Indonesia mengingatkan kembali komitmen seluruh negara anggota G20 untuk memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di tahun-tahun mendatang," tandasnnya. 

Hari pertama Pertemuan Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20 itu, para menteri dari Kelompok 20 negara yang bertanggung jawab atas perdagangan dan ekonomi digital mendiskusikan cara mengamankan keselamatan dan privasi dalam menghadapi penyebaran data elektronik dan kecerdasan buatan yang cepat di seluruh dunia. Pertemuan itu dipimpin oleh Menteri Komunikasi Jepang Masatoshi Ishida serta  Menteri Perdagangan dan Industri Jepang, Hiroshige Seko. 

Dalam sambutannya Menteri Seko mengatakan aliran data bebas diperlukan untuk pengembangan seluruh dunia. "Kami ingin para peserta untuk berbagi konsep mempromosikan aliran data bebas, yang penting untuk inovasi teknologi. Para menteri akan membahas cara-cara yang aman untuk memastikan pertukaran data lintas batas, dan penciptaan aturan internasional tentang penggunaan intelijen buatan," katanya.

Selanjutnya forum betema "Masa Depan Kita di Era Digital" itu mendiskusikan  potensi manfaat dan risiko yang timbul dari inovasi finansial dan teknologi. Selain itu dibahas mengenai teknologi blockchain serta faktor utama dalam memfasilitasi perluasan ekosistem keuangan yang terdesentralisasi.  

Pada pertemuan ini, Indonesia mengutus Menteri Rudiantara dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Pertemuan Menteri Digital Negara G20 ini membahas beberapa tema besar, antara lain Society 5.0, Human Centered Artificial Intelligence, Data Free Flow with Trust (DFFT), Government Innovation, Security, dan SDGs & Inclusion. 

[]